SIKAP DAN POSISI POLITIK PILPRES 2009:

HADANG CAPRES-CAWAPRES PRO-NEOLIBERALISME!

BANGUN PEMERINTAHAN KOALISI NASIONAL

UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA!

Tiga pasangan Capres-Cawapres untuk Pemilu Presiden 2009 sudah final: Mega-Pro, SBY-Boediono, dan JK-Win. Di tengah hiruk-pikuk Pilpres ini, wacana neoliberalisme pun semakin menguat. Dapat dikatakan, ketiga pasangan capres-cawapres yang berlaga pada pemilu pilpres kali ini menolak bila dikaitkan dengan neoliberalisme atau dituduh sebagai penganut neoliberalisme. Bahkan dua pasangan Capres-Cawapres yakni Mega-Pro dan JK-Win mengusung tema Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian Nasional sebagai sikap anti neoliberal melawan Capres incumbent SBY yang selama lima tahun terakhir menjalankan praktek neoliberal dalam pemerintahannya.

Situasi ini menunjukkan betapa neoliberalisme sebagai ideologi dan sistem ekonomi dianggap sebagai ancaman bagi kemajuan ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia. Ancaman nyata neoliberalisme bagi kemajuan ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia tentu saja adalah hancurnya daya produktif dan kreatif rakyat Indonesia sendiri yang seharusnya terus dijaga dan dimajukan oleh pemerintahan yang merdeka sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia .

Neoliberalisme adalah bentuk penjajahan gaya baru yang mendesakkan mekanisme pasar bebas di setiap negara, termasuk Indonesia . Hal ini jelas berdampak buruk dalam persaingan yang tak seimbang di tengah mekanisme pasar yang berjalan. Misal, petani kita, tanpa perlindungan dan bantuan pemerintah (dalam meningkatkan produktivitas dan tentu saja ini berkaitan dengan teknologi pertanian), akan semakin terlibas oleh petani-petani modern dari belahan Eropa dan Amerika, bahkan dengan petani dari Vietnam saja, petani kita tak mampu bersaing. Akibat dari semua itu semakin terpuruk dan menangis di bawah serbuan beras impor. Dengan demikian jelas bahwa kebijakan pemerintah bila menyerahkan pada mekanisme pasar bebas (karena itulah disebut neoliberal) akan semakin menumpulkan daya produktif dan kreatif rakyatnya sendiri yang memang belum bangkit . Dengan begitu juga akan semakin merendahkan nilai tenaga kerja Indonesia dan tentu saja: menciptakan barisan penganggur yang semakin panjang.

Lantas dimanakah peran perlindungan negara (baca juga: pemerintah) dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyatnya sebagai negara dan pemerintahan yang merdeka?

Kita memang tidak bisa menghindarkan diri dari pasar global saat ini. Semua negara bangsa saling membutuhkan. Akan tetapi tentu saja kita pun boleh berharap akan adanya pasar yang bersendikan solidaritas bukan pasar yang brutal, saling menyingkirkan dan menghancurkan kemampuan produktif dan kreatif suatu bangsa, yang akhirnya berarti juga sebagai tindakan genocide. Apakah tata dunia baru yang kini sedang disusun dan dijalankan tak dapat berjalan di atas rel pasar yang bersendikan solidaritas? Bila itu yang terus berjalan, tak salah dan tak aneh bila terjadi pengelompokan di beberapa negara seperti yang terjadi di kawasan Amerika Latin untuk menolak pemaksaan mekanisme pasar bebas alias neoliberalisme.

Tampaknya nilai dan komitmen inilah yang seolah-olah tak surut pada ketiga pasangan capres-cawapres kita kali ini. Pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono mendeklarasikan diri di Kota Bandung yang mengingatkan pada dunia arti penting kota itu bagi harkat dan martabat bangsa-bangsa Asia, Afrika pun Amerika Latin yang baru lepas dari penjajahan kolonialisme. Deklarasi Mega-Pro dilangsungkan di kawasan Bantar Gebang yang dikenal sebagai kawasan pembuangan akhir tempat rakyat kecil mengais-ngais hidup seakan menjanjikan suatu pemerintahan yang berkomitmen tinggi pada rakyat kecil. Sedangkan pasangan JK-Win, menyatakan tekad mereka di bawah perlindungan tokoh proklamasi kemerdekaan kita di Tugu Proklamasi. Karenanya tampak juga bagaimana ketiga pasangan capres-cawapres ini seolah-olah menghadang musuh yang sama yakni neoliberalisme atau setidaknya berusaha tampil dihadapan rakyat bukan sebagai penganut neoliberal tulen.

Karena itu, sebagaimana juga sudah disampaikan banyak intelektual Indonesia yang jujur, kami menyatakan bahwa:

1. Saat ini Rakyat Indonesia nyata berada dalam cengkraman Neoliberalisme. Neoliberalisme seperti yang kita saksikan sehari-hari semakin nyata menyengsarakan rakyat. Praktek nyata komersialisasi di bidang kesehatan, pendidikan dan kekayaan alam Indonesia (yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya bangsa) akhir-akhir ini adalah bukti cengkraman neoliberal di Indonesia. Semua tindakan neolib ini jelas bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Agustus 1945 dan Tujuan nasional Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Ikut melaksanakan ketertiban dunia

2. Akan tetapi momentum Pilpres ini tak akan kami tinggalkan. Medan Politik Pilpres 2009 adalah medan yang jelas bagi rakyat untuk melawan praktek neoliberalisme. Kami menilai bahwa Pasangan Sby-Boediono adalah penganut jalan neoliberal sebagaimana terbukti selama SBY menjabat sebagai Presiden. Karenanya kita harus bersatu mengalahkan Pasangan Neoliberal SBY-Boediono pada Pemilu Presiden 2009.

3. Dengan begitu, tidak membiarkan rakyat berada di antara “Maling teriak Maling” tapi terus memperbesar kekuatan dan barisan rakyat dalam menghadang bahaya neoliberalisme dengan terus-menerus membangun kerja sama-kerja sama anti neoliberalisme.

4. Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh rakyat dan para patriotis negeri ini; buruh, petani, kaum miskin kota, intelektual, pekerja seni dan budaya, pun keluarga prajurit dan pengusaha nasional untuk bersatu menghadang neoliberalisme dengan Membentuk Koalisi Pemerintahan Nasional untuk Kemandirian Bangsa.

5. Pemerintahan Koalisi Nasional untuk kemandirian Bangsa akan bekerja untuk rakyat dengan prinsip-prinsip yang berbeda sama sekali dengan neoliberalisme dengan didasarkan pada penghapusan hutang luar negeri yang selama ini membuat negeri tak berdaulat di bidang politik, pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan pembangunan serta penguatan industri nasional untuk meningkatkan potensi kreatif rakyat Indonesia sehingga tidak terjerumus dalam pengangguran.

Demikian sikap dan posisi politik ini kami buat, demi mengangkat bangsa ini menjadi bangsa mandiri. Cukup sudah jadi bangsa kuli, bangkit jadi bangsa mandiri!

Jakarta, 3 Juni 2009

KIBARKAN TRIPANJI PERSATUAN NASIONAL:

Hapus Utang Luar Negeri; Nasionalisasi Industri Pertambangan Asing;

Bangun Industri (Pabrik) Nasional!

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL

( DPP – PAPERNAS)

AGUS JABO PRIYONO	HARRIS BA SITORUS
KETUA UMUM	SEKRETARIS JENDERAL

Direktur RS Pirngadi Ditahan

08:48 | Jum'at, 5 Juni 2009 Diduga Korupsi Rp2 Miliar, Pejabat Pemko Gempar

MEDAN-Mengejutkan. Tak pernah dikira sebelumnya, Direktur Rumah Sakit Umum Dr Pirngadi Medan (RSUPM), Dr dr Umar Zein ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Kamis (4/6) sekira pukul 18.40 WIB. Umar Zein diduga korupsi.

Selain menahan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan itu, Kejari Medan juga menahan Bendahara Keuangan Dinas Kesehatan Kota Medan, Rudi Sumarto.

Kedua pejabat di Dinas Kesehatan Medan ini sebelum ditahan penyidik, sempat diperiksa lebih kurang 9 jam di ruangan Pidsus Kejari Medan Lantai II. Sebelum dilakukan penahanan, kedua pejabat tersebut sudah dijadikan tersangka.

Umar Zein dan Rudi Sumarto ditahan atas dugaan korupsi dana sisa laporan penggunaan anggaran (silpa) 2007 sebesar Rp700 juta.

Kemudian dugaan penggelapan dana pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp400 juta, dan dugaan korupsi pengadaan kapasitas alat kesehatan (Alkes) tahun 2008 sebesar Rp900 juta. Jadi total sementara dugaan kerugian negara sebesar Rp2 miliar. Total kerugian negara yang sebenarnya masih dihitung BPKP.

Sebelum dilakukan penahanan, Rudi Sumarto sempat beberapa kali memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kajari Medan, terakhir Rudi diperiksa pada Kamis (4/6) mulai pukul 10.00 WIB.

Pemeriksaan itu dilakukan oleh tim jaksa Kejari Medan yakni Iwan Ginting, Ahmad Hasibuan, Parada Situmorang, Oktario Hutapea, dan Herbet Hutapea. Sementara itu Ketua tim langsung dipimpin Kasi Pidus Kejari Medan Harli Siregar.

Sementara itu Umar Zein baru sekali dipanggil untuk memberikan keterangannya pada penyidik. Karena terpenuhi bukti unsur dugaan korupsi, Umar Zein langsung ditahan penyidikn

Kedua tersangka ini langsung diturunkan dan giring petugas penyidik dari lantai dua, menuju mobil dinas tahanan Pidsus Kejari Medan yang sejak awal dipersiapkan di depan gedung Kajari Medan, Jalan Adinegoro untuk diboyong ke Rutan Tanjunggusta.

Umar Zein yang mengenakan kemeja terang hanya terdiam saja dan tidak memberikan keterangan secara resmi kepada wartawan yang menunggunya di depan pintu gedung Kejari.

Kedua tersangka ini tidak sedikitpun memberikan keterangannya perihal penahanan itu.

Sementara itu Kasi Pidsus Kajari Medan yang juga Ketua Tim Penyidik, Harli Siregar SH yang ditanya wartawan belum mengetahui berapa pastinya kerugian negera, akibat perbuatan kedua tersangka. “Kita belum mengetahui berapa pastinya kerugian negara. Namun saat ini kita akan melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kerugian negara tersebut,’’ tukas Harli.

Dia juga membenarkan bahwa saat ini, Umar dan Rudi sedang ditahan di Rutan Tanjung Gusta. “Ya, sekarang mereka berdua sudah ditahan di Rutan Tanjung Gusta,” ungkapnya.

Tetangga Kaget Umar Zein Ditahan
Ditahannya Umar Zein, membuat suasana berbeda terlihat di kediamannya di Jalan Jermal III, Medan Denai. Jika biasanya rumah tersebut selalu ramai oleh tamu dan kerabat Umar Zein yang keluar masuk, Kamis malam (4/6) sekira pukul 20.00 Wib, rumah yang letaknya hanya 50 meter dari Jalan Panglima Denai, posisinya tepat berada diantara Jalan Jermal III dan Gg Taut itu, terlihat sepi.

Dua unit mobil, jenis Kijang kapsu dan Katana terparkir di pintu samping rumah yang menghadap ke Gg Taut. Sementara sebuah mobil sedan plat merah terparkir di teras rumah itu. Sementara itu suasana rumah terlihat remang dan dari dalam rumah tak terlihat sanak keluarga Umar Zein.

Dibanding dengan rumah lainnya di tempat itu, rumah yang didominasi warna hijau itu terbilang besar dan megah. Luas rumah itu lebih kurang 20 x 25 meter, halamannya rimbun, di sebelah kanan pintu utama rumah itu berdiri sebuah pondok yang menyerupai rumah adat Batak.

Di tempat inilah biasanya Umar Zein atau keluarganya berkumpul. Sementara di sebelah kanan gedung itu terdapat hamparan tanah kosong. Kondisi itu membuat kawasan it terlihat semakin sepi.

Mencari rumah kediaman dr Umar Zein ternyata tidaklah sulit. Sebab sosok Umar Zein ternyata cukup tersohor di tempat itu. Hampir setiap warga mulai dari mulut persimpangan hingga ke ujung jalan tersebut mengenal Umar Zein.

Bagi warga sekitar, sosok Umar Zein dikenal ramah dan mau bergaul. Sebab sampai kini Umar Zein kerap mengikuti berbagai kegiatan masyarakat di tempat itu mulai aktivitas masjid hingga kegiatan masyarakat lainnya. “Rumahnya yang besar itu bang, warnanya hijau itu rumah Pak Umar Zein,” ujar Br Silalahi saat awak koran ini menanyakan rumah tempat tinggal Umar Zein tersebut.

Menurutnya, selama ini sosok Umar Zein dikenal sebagai pria yang ramah. Meski ia termasuk orang terkaya di kawasan itu, namun Umar Zein tak pernah menutup diri dengan warga sekitar. “Namanya rumah orang kaya, ya kek gitulah, mana mungkin kita bisa masuk sembarangan, cuma kalau melintas dia pasti menegur,” ujarnya.

Ia sendiri mengaku tak tahu jika pria yang aktif di organisasi masyarakat itu ditahan karena terlibat dugaan korupsi. Sebab selama ini tak pernah ada kabar diperiksanya Umar Zein oleh penegak hukum. “Yang saya tahu memang banyak pejabat ditangkap. Namun saya nggak tahu jika Pak Umar juga ditangkap,” imbuhnya dengan nada seolah tak percaya.

Tak hanya orang dewasa, nama Umar Zein juga cukup populer di kalangan anak-anak. Arie (12) salah seorang penjual pulsa yang berada persis di depan rumah Umar Zein juga mengaku jika Umar Zein merupakan sosok yang ramah. “Bapak itu baik, itu rumahnya,” sebutnya.

Firman warga lainnya mengaku jika selama ini Umar Zein cukup aktif di berbagai kegiatan masyarakat di tempat itu. Bahkan setiap warga menggelar kegiatan Umar Zein dengan senang hati akan membantu menyumbang dana.

Namun, mengaku tak tahu jika selama ini Umar Zein diperiksa kejaksaan. Sebab media massa sendiri kata dia tak sekalipun memberitakan masalah itu. “Makanya kita nggak tahu jika beliau ditahan,” tandasnya.

Umar Zein adalah pejabat yang mempunyai titel paling banyak di Pemko. Selain gelar doktor dan dokter, ia juga mempunyai gelar SpPd, DTM&H, KPTi dan MHA.

Denda Miliaran Digelapkan
Penahanan Direktur RSU Pirngadi Medan, Dr dr Umar Zein yang juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan memang mengejutkan banyak pihak. Tapi yang lebih mengejutkan, ternyata banyak dugaan penyimpangan di Dinkes Medan selama Umar Zein menjadi kadisnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2008 adanya denda keterlambatan sebesar Rp501.408.479,50. Denda ini dikenakan akibat keterlambatan pelaksanaan pengerjaan dan adanya kekurangan fisik barang.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2008 menyebutkan, Pemerintah Kota Medan telah menganggarkan dana untuk Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2007 dengan anggaran sebesar Rp40.621.564.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.688.177.802.

Dari realisasi belanja tersebut diantaranya sebesar Rp10.307.775.802,00 merupakan realisasi Belanja Modal pada program pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Klinik Bestari, program obat dan perbekalan kesehatan serta pengadaan barang alat tulis kantor dan cetakan, serta peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap/lanjutan.

Kemudian, belanja modal alat-alat kesehatan sebesar Rp4.196.145.552 terbagi dalam empat paket. Dari pelaksanaan ini terdapat kekurangan fisik barang sebesar Rp1.026.819.940 dan terjadi keterlambatan penyerahan barang, sehingga harus dikenakan denda keterlambatan maksimum sebesar 5 persen yaitu sebesar Rp209.807.277. Pengerjaannya dilakukan oleh PT Mega Kasih, CV Mutiara Insani, PT Permata Muda dan PT Avecena Sejati. (rud/sya/ril)

diposting dari Sumut Pos, 5 Juni 2009