Dari Belanda, Menebar Benih Radikalisme di Indonesia

Dalam pustaka sejarah, nama Sneevliet lebih identik sebagai penyemai ‘virus’ ideologi komunisme, yang dibawanya dari Belanda. Sasarannya bukan hanya orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, melainkan juga orang-orang Indonesia. Di negeri asalnya, dia adalah petaka bagi rezim. Kepalanya terlalu keras untuk ditundukkan. Akibatnya, dia masuk daftar buronan, yang siap diseret ke penjara kapan saja.
Bernama lengkap Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, kita lebih mengenalnya dengan nama nama Sneevliet. Ia lahir di Rotterdam, 13 Mei 1883. Proses berpolitiknya dimulai ketika tahun 1901, dia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik di Belanda. Akhirnya, pada usia 20–an, dia mulai berkenalan dengan gelanggang politik. Ia bergabung dalam Sociaal Democratische Arbeid Partij (Partai Buruh Sosial Demokrat) di Nederland hingga tahun 1909, yakni sebagai anggota Dewan Kota Zwolle. Setelah itu dia diangkat sebagai pimpinan serikat buruh kereta api dan trem (National Union of Rail and Tramway Personnel) pada tahun 1911.

Di organisasi baru inilah, Snevlieet menunjukkan watak sejatinya, berani, dan tak pernah menyerah. Dia memimpin pemogokan-pemogokan buruh di Belanda, sehingga membuat namanya masuk dalam ‘daftar hitam’ di Belanda. Keberanian ini pastilah membuat rezim takut. Lewat federasi serikat buruh, yang dikuasai oleh pemerintah, dibuatlah cara untuk menekan Snevlieet. Sehingga, jabatan sebagai ketua serikat buruh kereta api cuma setahun dipegangnya. Pada tahun 1912, ia mengundurkan diri, setelah terjadi konflik yang panas antara serikat buruh yang dipimpinnya dengan federasi serikat buruh. Peristiwa itu terjadi setelah terjadinya pemogokan buruh-buruh kapal, di mana Sneevliet berdiri sebagai pimpinan aktif dalam pemogokan itu. Lepas dari aktivitasnya di Serikat Buruh, sempat membuat Sneevliet bimbang, ia bahkan berniat untuk mundur dari ranah pergerakan. Beralihlah dia ke dunia perdagangan, dan inilah jalan yang membawanya berkelana sampai ke Indonesia.

Tahun 1913, untuk kali pertama, ia menginjakkan kaki ke Indonesia. Tepat pada saat itu, dunia pergerakan di Hindia Belanda tengah bersemi. Sneevliet, yang pada awalnya bekerja sebagai jurnalis di sebuah harian di kota Surabaya, mulai terusik untuk kembali berpolitik. Namun saat itu kondisi kerjanya masih belum mapan, ia pindah ke Semarang dan diangkat menjadi sekretaris di sebuah perusahaan.

Mendirikan ISDV
Hasrat politiknya rupanya tak bisa ditahan-tahan. Dia sempat aktif menjadi sekretaris dari Handelsvereeniging (Asosiasi Buruh) di Semarang. Pada tahun 1914, ia mendirikan sebuah organisasi politik yang diberi nama Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Awalnya anggotanya hanya 65 orang, yang kesemuanya adalah orang Belanda dan kalangan Indo-Belanda. Sneevliet masih belum yakin untuk merekrut anggota dari kaum bumi putra. Dalam waktu setahun kemudian, organisasi tersebut mengalami perkembangan pesat menjadi ratusan anggotanya. Perkembangan tersebut tak terlepas dari peranan koran organisasi berbahasa Belanda, Het Vrije Woord yang menjadi corong propaganda ISDV. Beberapa tokoh Belanda yang aktif membantu Sneevliet adalah Bergsma, Adolf Baars, Van Burink, Brandsteder dan HW Dekker. Di kalangan pemuda Indonesia tersebut nama-nama Semaun, Alimin dan Darsono. Pengaruh ISDV juga meluas di kalngan buruh buruh kereta api dan trem yang bernaung dibawah organisasi Vereniging van Spoor Tramweg Personal (VTSP).

Dalam waktu yang bersamaan, pergerakan di Hindia Belanda tengah mengalami masa terang. Sarekat Islam, terus membesar dengan jumlah anggota mencapai puluhan ribu yang tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu ISDV, merubah haluan untuk menitik beratkan pengorganisiran pada anggota-anggota maju dari Sarekat Islam, dan inilah cikal bakal generasi pertama perekrutan kader-kader Marxis.

Pada bulan Maret 1917 Sneeveliet menulis artikel berjudul Zegepraal (kemenangan), yang memuliakan Revolusi Februari Kerensky di Rusia dengan kata-kata:
Telah berabad-abad disini hidup berjuta-juta rakyat yang menderita dengan penuh kesabaran dan keprihatinan, dan sesudah Diponegoro tiada seorang pemuka yang mengerakan massa ini untuk menguasai nasibnya sendiri. Wahai rakyat di Jawa, revolusi Rusia juga merupakan pelajaran bagimu. Juga rakyat Rusia berabad-abad mengalami penindasan tanpa perlawanan, miskin dan buta huruf seperti kau. Bangsa Rusia pun memenangkan kejayaan hanya dengan perjuangan terus-menerus melawan pemerintahan paksa yang menyesatkan. Apakah penabur dari benih propaganda untuk politik radikal dan gerakan ekonomi rakyat di Indonesia memperlipat kegiatannya? Dan tetap bekerja dengan tidak henti-hentinya, meskipun banyak benih jatuh di atas batu karang dan hanya nampak sedikit yang tumbuh? Dan tetap bekerja melawan segala usaha penindasan dari gerakan kemerdekaan ini? Maka tidak bisa lain bahwa rakyat di Jawa, diseluruh Indonesia akan menemukan apa yang ditemukan oleh rakyat Rusia: kemenangan yang gilang gemilang.

Organisasi ISDV bergerak cepat dengan strategi mereka untuk merekrut massa dari SI. Pengaruhnya yang kuat ternyata mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda, sebab pada saat yang sama, pemogokan-pemogokan buruh bertambah kuat dan meluas. Semaun, Darsono dan Alimin, adalah pimpinan-pimpinan SI Semarang yang berhasil direkrut oleh Snevlieet. Mereka punya kesamaan pandangan, prinsip-prinsip ideologi radikal dengan ISDV. Pada akhirnya perpecahan di tubuh SI tak terelakkan, perpecahan antar sayap moderat dan sayap radikal. SI Putih yang dipimpin HOS Tjokroaminoto, H.Agus Salim dan Abdul Muis, serta SI Merah yang dikepalai oleh Semaun dan teman temannya.

Kemenangan revolusi Rusia makin banyak jadi bahan perbincangan rakyat. Agar pengaruh ISDV tidak semakin mengeruhkan situasi, yang dikhawatirkan memberi kemungkinan terjadinya pemberontakan rakyat, maka pemerintah Hindia Belanda menyusun rencana untuk menangkap Sneevliet dan menyeseretnya ke pengadilan. Sneeliet pun, pada bulan Desember 1918, akhirnya diusir dari Indonesia karena aktivitas politiknya.
ISDV pun mulai kehilangan kendali akibat para pimpinannya diusir dari Indonesia. Juga mulai dijauhi massa akibat prinsip-prinsip radikal mereka yang masih belum bisa dipahami massa. Semaun pun mengambil keputusan, mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tujuh bulan kemudian, partai ini mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Semaun terpilih sebagai ketua.

Akan halnya dengan Snevlieet, ia diproses oleh jaksa dan hakim Belanda dari pemerintahan Hindia Belanda. Seorang Belanda kontra Belanda; tetapi juga seorang sosialis kontra kolonialis. Di depan pengadilan yang terjadi pada bulan November 1917, ia membacakan pidato pembelaannya setebal 366 halaman. Pidato pembelaanya itulah yang merupakan sumber referensi mengenai ajaran-ajaran sosialisme secara ilmiah, yang dipakai oleh banyak pemimpin-pemimpin bangsa kita. Salah satunya adalah Indonesia Menggugat, pidato pembelaan Bung Karno ayang dibacakan di muka Pengadilan di Bandung pada tahun 1930. Pledoi setebal 183 halaman itu jelas-jelas menunjukkan pengaruh yang besar sekali dari jalan pikiran Sneevliet yang dikembangkannya di tahun 1917.

Sejak saat itulah ajaran-ajaran Marxisme meluas di Indonesia. PKI berdiri di Semarang, pada tahun 1920 dengan Semaun-Darsono yang mempeloporinya. Di Surabaya Tjokroaminoto dari Serikat Islam, mulai juga memakai referensi-referensi kiri dan literatur yang disebut oleh Sneevliet di dalam pembelaannya, seperti: artikel Das Kapital-nya Marx.

Berbagai literatur tersebut mulai mulai dicari-cari beberapa aktivis. Ada juga yang berusaha mendapatkannya dengan membeli dan meminjam dari toko buku ISDV, dan dikaji di rumah Tjokroaminoto bersama-sama Surjopranoto, Alimin dan lain-lain. Termasuk salah satunya adalah Bung Karno, pemuda cerdas yang tahun 1916-1920 indekos pada keluarga Tjokroaminoto, seorang tokoh pergerakan di Surabaya. Hal tersebut diakuinya dalam sebuah surat yang ditulisnya saat dia menjalani masa pembuangan di Bengkulu, tahun 1941:

“Sejak saya sebagai seorang anak plonco, untuk pertama kalinya saya belajar kenal dengan teori Marxisme dari mulut seorang guru HBS yang berhaluan sosial demokrat (C. Hartough namanya) sampai memahamkan sendiri teori itu dengan membaca banyak-banyak buku Marxisme dari semua corak, sampai bekerja di dalam aktivitas politik, sampai sekarang, maka teori Marxisme bagiku adalah satu-satunya teori yang saya anggap kompeten buat memecahkan soal-soal sejarah, soal-soal politik, soal-soal kemasyarakatan.”

Terinspirasi oleh gerakan revolusi yang dilakukan oleh Bolshevik, ISDV mulai mengorganisir kalangan militer dengan membentuk dewan-dewan tentara dan pelaut. Dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan sekitar tiga ribu prajurit dan pelaut menjadi anggota gerakan yang kemudian dikenal dengan nama tentara merah. Akan tetapi, tanpa diduga, waktu kemudian berjalan bertolak belakang dengan semangat revolusioner yang tengah berkembang. Revolusi Rusia yang menjadi perspektif bagi tumbuhnya revolusi Eropa dan negeri-negeri lain di Eropa, di belahan Eropa lainnya justru mengalami kekalahan dan diberangus, termasuk di Belanda. Akibatnya kemudian berimbas pula pada pergerakan di Indonesia. Reaksi juga menjalar ke Hindia Belanda, anggota-anggota tentara merah dan anggota ISDV ditangkap dan dipenjara, seiring dengan kekalahan dan gerakan revolusi Belanda.

Langkah Sneeviet pun masih belum terhenti. Pada 1920 dia hadir pada Kongres Kedua Komintern di Moskow sebagai perwakilan dari ISDV. Dan dari 1921 hingga 1923 menjadi perwakilan dari Comintern di China. Sekembalinya ke Belanda, dia menjadi ketua Sekretariat Nasional Buruh. Pada tahun 1929, dia mendirikan Partai Sosialis Revolusioner dan terpilih sebagai ketuanya. Setelah penggabungan partainya berubah nama menjadi Revolutionary Socialist Workers' Party, dimana Sneevliet menjadi sekretaris pertama dan kemudian kemudian menjadi ketua hingga 1940. Dia juga sempat menjadi anggota Parlemen dari 1933 hingga 1937. Pada saat perang Dunia Kedua dia memimpin grup pertahanan bernama Marx-Lenin-Luxemburg-Front. Dia kemudian tertangkap dan dieksekusi pada tahun 1942.
______________________________________________________
Diambil dari Koran Pembebasan Partai Rakyat Demokratik | No. 4 Tahun I November 2002

Sang Pembebas yang Tersingkir dari Sejarah

Seorang besar acapkali baru terasa kadar kebesarannya tatkala dia sudah tiada. Dan selalu saja kita terlambat menyadarinya.TIRTO ADHI SOERYO



Sang Pembebas yang Tersingkir dari Sejarah

Seorang besar acapkali baru terasa kadar kebesarannya tatkala dia sudah tiada. Dan selalu saja kita terlambat menyadarinya. Tak terbilang tokoh yang terlepas dari kesadaran historis kita, entah karena pemburaman ‘sejarah’ yang memang sering dikuasai kaum yang menang atau lantaran kita tak pernah sungguh-sungguh jujur dalam menilai kembali ‘sejarah’ kita sendiri. Dan karenanya, kita telah melupakan satu nama: Tirto Adhi Suryo. Sungguh ironis, mengingat dia adalah sosok paling penting bagi bangkitnya pergerakan kaum terdidik Indonesia. Tirto, pertama-tama harus diletakkan dalam setting sosial pergerakan nasional bangkitnya pers pribumi, pintu gerbang bagi, terutama, kaum terjajah ke alam demokrasi modern. Dan Tirto lah sang pemulanya. Tulisan-tulisannya yang tajam mengajarkan kaum terjajah untuk bangkit dan berani melawan kesewenangan kolonial, menjadi kaum mardika.
Pramudya Ananta Toer, penulis besarbeberapa kali, berturut-turut, dinominasikan meraih nobel kesusastraanmenuangkan segenap kekagumannya pada sang tokoh dengan menulis Sang Pemula dan tetralogi Buru Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Mencermati garis hidupnya, pada masanya Tirto memang seorang pribadi pemula, dalam segala hal. Ia lebih dikenal, itu pun oleh segelintir orang saja, sebagai perintis pers. Padahal, tangannya lah yang menciptakan hampir seluruh senjata bagi perubahan ke arah dunia modern. Tirto merupakan seorang pribumi pertama yang mendirikan NV (sebagai bentuk perniagaan), percetakan, hotel, lembaga bantuan hukum, lembaga penyalur tenaga kerja, perintis bidang periklanan, perintis emansipasi kaum perempuan, sekaligus pendiri SDI (menurut ejaan sekarang/MES: Serikat Dagang Islam), cikal bakal SI (MES: Serikat Islam), organisasi modern pribumi pertama dan terbesar di Indonesia.
Terlahir di Blora tahun 1880, dari keluarga aristokrat Jawa bapaknya seorang Bupati bernama RM Tirtodipuro. Djokomono, nama kecilnya. Satu hal yang membuatnya beruntung, karena asal muasal kastanya, adalah kesempatan mendapatkan pendidikan Eropa, sehingga ia bisa membandingkan antara kultur kasta bangsawannya, yang dianggapnya ‘kuno dan menindas’, dengan kultur ‘modern yang membebaskan’.
Djokomono kecil tak mengenal kedua orang tuanya dengan baik, sejak kecil ia hidup berpindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain yang memiliki jabatan-jabatan penting pemerintahan di Jawa. Sosok yang ia sematkan hormat tertingginya adalah sang nenek seorang perempuan agung, yang dengan gagah berani menghadap Gubernur Jendral Hindia Belanda, memprotes ketidakadilan yang ditimpakan pada suaminya, seorang Bupati di Bojonegoro. Sang nenek lah yang memberinya petuah-petuah berharga: percaya pada kekuatan sendiri, tak takut pada kemiskinan dan kehilangan pangkat. Sikap Tirto yang berbeda dari watak kebanyakan kastanya: bicara lugas, berani menentang ketidakadilan, membuatnya tersisih dari pergaulan saudara-saudaranya. Terutama,
setelah ia menolak mentah-mentah meneruskan jabatan bapaknya.

Tirto, pribadi penggelisah dan sendiri, agaknya memang terlahir untuk membebaskan. Budaya tulis menghantarkannya pada dunia yang agung dan gemilang. Ia adalah seorang jurnalis pribumi pertama yang menulis dengan bahasa Melayu lingua franca. Ia adalah jurnalis yang jangkauan gagasannya melambung jauh melebihi keadaan jamannya. Di tangannya, pers menjelma sebagai senjata pembela keadilan. Dalam Zaman Bergerak, Takashi Shiraishi menyebut bahwa Tirto lah orang bumiputra pertama yang menggerakkan bangsa melalui tulisan. Tak berlebihan kiranya menyebut Tirto sebagai inisiator kebangkitan kesadaran nasional, yang mengawali langkahnya tanpa gentar: bahwa proses pemerdekaan harus dirintis dari dua bilah mata pisaukoran dan organisasi!

Titik terpenting hidupnya diawali ketika ia bersekolah di STOVIA pada usia
13 tahun. Ini memang tak lazim, umumnya anak para bangsawan lebih memilih sekolah pamong praja, yang menjamin jalan lempang menuju kekuasaan; sedangkan sekolah kedokteran, tentu lebih condong dengan ‘pengabdian’ ketimbang kekuasaan. Di sekolah ini lah dan di kota Batavia lah Tirto muda menempa diri dengan beragam pergaulan dan pengetahuan. Di lingkungan sosial seperti itu lah lah ia, untuk pertama kali, terbebas dari segala aturan feodal kebangsawanan yang menyesakkan.

Sejak mula cita-citanya cuma satu: membuat surat kabar sendiri, sebagai suluh penerang bagi bangsanya. Sayang, semua selalu terbentur ketiadaan dana.
Baru lah, pada tahun 1903, dengan bantuan modal dari RAA Prawiradiredja, Bupati Cianjur yang sepakat dengan ide-idenya, berdirilah surat kabar yang diberi nama Soenda Berita. Surat kabar pertama yang didirikan, dikelola dan diterbitkan oleh orang pribumi. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan bangsanya, menyiapkan pembaca memasuki dunia modern.

Pada tahun 1905, ketika Soenda Berita sudah bisa mengorganisir diri, Tirto mengembara ke Maluku. Di sana ia bertemu dan menikah dengan seorang putri Raja Bacan, Princess Fatimah perempuan cerdas lulusan MULO yang mahir berbahasa Belanda; seseorang yang kelak kemudian menjadi anggota redaksi Medan Priyayi. Sepulang dari Maluku tempat ia menyaksikan kebiadaban kolonial warisan JP Coen sebuah gelora baru merubah semua bentuk tulisannya: menjadi lebih lugas, lebih garang. Pada tahun 1907, ia mendirikan Medan Priyayi, sebuah mingguan sederhana berformat 12,5 x 19,5 cm,
dengan tebal 22 halaman. Untuk mengatasi persoalan modal, ia memulai sebuah gagasan bentuk perniagaan, yakni dengan meminta pelanggan membayar lebih dahulu dengan imbalan memiliki saham perusahaan bernama NV Medan Priyayi. Itu lah bentuk perniagaan pertama yang didirikan pribumi.

Mingguan Medan Priyayi semakin berkembang pesat, bahkan, setahun kemudian, berubah menjadi harian. Tirto menciptakan gaya jurnalistik tersendiri, radikal dan penuh sindiran. Ia menulis tentang berbagai penyelewengan dan kesewenangan yang dilakukan pemerintah kolonial maupun para kaki tangan pribumi. Semangatnya untuk menggerakkan bangsanya menentang ketidakadilan semakin berkobar. Tulisan-tulisannya makin berani. Ia, yang sangat mengagumi Max Havelaar, mengungkap kebusukan-kebusukan kolonial yang dibungkus politik etis. Pemerintah kolonial murka. Lantaran tulisannya tentang penyalahgunaan jabatan di sebuah daerah, Tirto dibuang ke Lampung, selama 3 bulan. Saat itu, hampir semua aktivis yang berani membuka kedok kekuasaan kolonial ke media massa sempat dijebloskan ke penjara. Mereka dijerat pers-delict, dianggap mengganggu rust en orde kolonial. Mas Marko, seorang jurnalis muda radikal, 4 kali mendekam di tahanan lantaran tulisan-tulisannya.

Sekembalinya dari pembuangan, Tirto membenahi NV Medan Priyayi yang sempat terbengkelai. Pada tahun 1907 ia mendirikan Sarekat Priyayi,
organisasi pribumi pertama, yang kemudian berubah menjadi SDIuntuk mengorganisir para pedagang batik yang berbasis di Solo. Pada tahun 1911,
ia berkeliling ke kota-kota besar pusat modal pribumi untuk mengorganisir pembentukan cabang-cabang SDI. Untuk itu, kepemimpinan SDI, untuk sementara, diserahkan pada H. Samanhudi, seorang saudagar batik terkemuka di Solo. Sayang, sejarah kemudian berkata lain, peranan Tirto sebagai pendiri SDI dikikis oleh H Samanhudi sendiri. Pemerintah kolonial, yang sangat membenci Tirto, lewat DA Rinkers, seorang ilmuwan Belanda yang mengabdi pada politik kolonial, membantu mengaburkan fakta ketokohan Tirto. Hingga, kemudian, Samanhudi lah yang lebih dikenal sebagai pendiri SDI yang, kemudian, berkembang pesat dan berubah menjadi SI.

Gerakan perempuan juga menjadi komitmen Tirto. Pada tahun 1908,
ia merintis pendirian surat kabar Poeteri Hindia, yang melahirkan nama
Siti Soendari sebagai penulis termahsyur. Siti Soendari, berpendidikan Belanda, lebih memilih menjadi perempuan merdeka, yang bercita-cita, ketimbang mengikuti kehendak orang tua, yang menawarkan segala fasilitas dan kemudahan. Jadi lah Soendari sebagai sosok aktivis politik perempuan pribumi pertama. Kebangkitan pergerakan perempuan paska Kartini mulai bertunas dan, kemudian, berkembang ke penjuru tanah air. Sebarisan srikandi yang bertarung melawan kekuatan zaman bermunculan. Di Sumatra Barat muncul Rohana Koedoes, yang mendirikan koran ‘Sunting Melayu”. Selain lewat koran, menurut Tirto, kemajuan gerakan perempuan juga harus dimulai lewat sekolah, ia menjadi donatur tetap sekolah perempuan di Jawa Barat yang didirikan oleh Dewi Sartika.

1909-1912, adalah titik puncak kegemilangan surat kabar harian Medan Priyayi. Jumlah pelanggannya mencapai 2.000 orang. Suatu masa yang sangat dicita-citakan Tirto sejak mudamenyaksikan bangsanya bangkit dari kebodohan dan ketertindasan hampir saja tercapai. Sayang sekali, roda sejarah berbalik arah. Karena gangguan kolonial, Medan Priyayialat propaganda dan pengorganisiran yang sudah demikian kokoh itu, akhirnya runtuh satu per satu omsetnya terus merosot; setoran dari para pelanggannya macet; beberapa perusahaan menolak pasang iklan. Medan Priyayi tak mampu melunasi biaya percetakan. Akhirnya, Agustus 1912, Medan Priyayi gugur secara dramatis. Seperti diistilahkan Pram, “semua yang dibangunnya runtuh. Juga nama baiknya. Yang tinggal hidup adalah amal dan semangatnya.”

Sang tokoh ditahan lantaran tak mampu melunasi tunggakan hutang. Sebagai hukumannya, ia dibuang ke Ambon pada tahun 1913. Dua tahun berikutnya ia baru kembali ke Jawa, ketika semuanya telah berubah. Jaman terus bergulir. Organisasi makin banyak bermunculan, puluhan tokoh namanya terderek naik, menyesaki rongga ingatan rakyat. Pergerakan nasional hampir mencapai titik terangnya.

Barangkali memang sudah menjadi sebuah kelaziman sejarah, manusia-manusia berjiwa agung harus mengakhiri periode hidupnya dalam kesepian dan keterasingan. Apakah itu Galileo, yang mati di tiang gantung; Marx, Soekarno, juga Chairil Anwar, yang mati di ujung perih dan sepi. Djokomono Tirto Adhi Soeryo, meninggal setelah menderita sakit bertahun-tahun. Tak jelas penyakit yang dideritanya. Tak ada yang pernah memeriksa, sekalipun kawan-kawan dekatnya adalah dokter-dokter termahsyur pada masanya. Ia telah terlunta-lunta, sendiri. Hotel Medan Priyayi, miliknya, yang semula banyak menghidupi surat kabarnya, telah berpindah tangan ke sahabatnya sendiri Gunawan, ketika ia masih dalam pengasingan. Tirto bertahan sampai wafatnya di sana, karena itu lah satu-satunya tempat ‘miliknya’ yang bisa dituju. Ia tak punya lagi sanak saudara. Tirtoyang, menurut propaganda kolonial, sangat berbahaya kondisinya sudah rapuh dan papa, membuat semua sahabatnya menjauh. Musuh-musuhnya kegirangan dan menyebut tokoh agung ini “terlunta-lunta
dan gila’.

Pada tanggal 7 Desember 1918, seperti digambarkan oleh mas Marko, seorang murid dan pengagum Tirto, dalam tulisannya: “dengan diantar rombongan sangat kecil jenazahnya dibawa ke peristirahatan terakhirnya di Mangga Dua.” Tak satupun koran memuat kabar kematiannya. Ia benar-benar telah dilupakan oleh bangsanya, yang dicintai, dan dididiknya untuk maju. Sementara itu, perjuangan pembebasan umat manusia, yang merupakan bagian terbesar dari seluruh perjuangan hidup dan cita-cita Tirto Adhi Soeryo, lambat laun mengalun. Ia telah terbaring tenang. Sebagaimana ditulis Pram dalam Sang Pemula: “ Seperti jamak menimpa seorang pemula, terbuang setelah madu mulia habis terhisap, sekiranya ia tak mulai tradisi menggunakan pers sebagai alat perjuangan dan pemersatu dalam masyarakat heterogen seperti Hindia, bagaimana sebuah nation seperti Indonesia akan terbentuk?” ***

________________________________
Diambil dari Koran Pembebasan
Partai Rakyat Demokratik [PRD]

Apa perbedaan antara Lenin dan Trotsky? Apakah perbedaan ini harus terus dipertentangkan sebagai hitam dan putih atau sebagai benar dan salah? Sebagaimana telah kita ketahui dari tulisan-tulisan Lenin dan Trotsky, bahwa keduanya telah sepakat pada masalah-masalah fundamental dalam revolusi, seperti peran kontra-revolusi dari borjuasi; perlunya kaum pekerja dan tani membawa segera revolusi demokratik; signifikansi dunia internasional dalam revolusi; dan lain-lain. Sebuah perbedaan kemudian muncul dari formulasi Lenin mengenai “kediktatoran demokratik proletariat dan tani” yang akan melaksanakan tugas-tugas revolusi:“Kemenangan yang menentukan dari revolusi demokratik hanyalah mungkin dalam bentuk diktatur revolusioner-demokratis dari proletariat dan kaum tani.” (Lenin, Sosialisme dan Kaum Tani, 1905-1907).

Trotsky mengkritisi ketidakjelasan formulasi ini. Tidak jelas karena masih menyisakan pertanyaan; kelas mana yang akan memimpin kediktatoran. Lenin tidak mengatakan lebih jauh dalam bentuk apa kediktatoran revolusioner akan diambil. Bahkan dia tidak menghalangi kemungkinan elemen petani akan menonjol dalam kolaborasi ini.

Mengenai gagasan Lenin ini, kolaborasi proletariat dan tani, Trotsky mengatakan bahwa tak ada peristiwa dalam sejarah di mana kaum tani memainkan peran yang independen. Nasib dari revolusi Rusia akan ditentukan oleh hasil perjuangan antara kaum borjuis dan proletariat untuk memimpin massa petani. Kaum tani bisa digunakan sebagai instrumen revolusi atau reaksi. Artinya, kaum tani bisa bersikap revolusioner atau reaksioner.

Sebuah pemerintahan revolusioner, di mana kaum pekerja memimpin di bawah panji Marxism, menurut Trotsky, tidak bisa berhenti setengah jalan, mengikat dirinya untuk tugas-tugas borjuis, akan tetapi harus melompat dari tugas-tugas demokratik ke revolusi sosialis. Agar survive, kediktatoran revolusioner harus melakukan perang melawan kaum reaksioner di dalam dan luar negeri. Menurut Trotsky, sebagaimana juga Lenin, dengan kemenangan revolusi Rusia akan memberikan dorongan yang besar kepada revolusi sosialis di Barat yang akan datang untuk membantu negara pekerja Rusia dan menjalankannya melalui transformasi sosialis.

Ini kemudian dianggap sebagai kejahatan dari Trotsky dan teori revolusi permanennya di tahun 1905. Karena memprediksi apa yang akan terjadi pada 1917. Dia menjelaskan bahwa logika dari peristiwa-peristiwa pasti akan menempatkan kaum pekerja dalam kekuasaan.

Perbedaan antara Lenin dan Trotsky mengenai “kediktatoran demokratik proletariat dan tani” mengemuka ketika Trotsky mempertanyakan siapa yang akan dominan dalam mengambil kebijakan. Ini tidak berarti memberi pemahaman bahwa Trotsky menolak kolaborasi antara proletariat dan tani.

Sebagaimana Lenin, Trotsky berpendapat, kaum liberal Rusia tidak dapat mengadakan revolusi borjuis demokratik, dan tugas ini hanya bisa diemban oleh kaum proletariat dalam persekutuannya dengan kaum tani miskin.

Tuduhan Lorimer (dan juga kawan Danial) dalam “Trotsky’s Theory of Revolution: A Leninist Critique”, dimana Trotsky kurang memperhatikan peranan kelas petani dalam revolusi sangat tidak berdasar. Dalam kajiannya tentang Revolusi Permenen Trotsky menulis:

“Kaum proletar yang berkuasa akan berdiri di depan kaum tani sebagai sebuah kelas yang telah membebaskan mereka. Dominasi kaum proletar bukan hanya akan berarti persamaan hak yang demokratis, pemerintahan-independen yang bebas, pemindahan seluruh beban pajak ke kelas yang kaya, pembubaran tentara reguler dan pembentukan rakyat bersenjata, dan abolisi pajak gereja, tetapi juga akan berarti pengesahan seluruh perubahan relasi tanah (penyitaan tanah) yang revolusioner yang dilakukan oleh kaum tani.” (Revolusi Permanen, 2009).

Mengenai perbedaan lain sekaligus kelebihan Trotsky dari Lenin tentang kelas pekerja Rusia adalah Lenin tidak yakin bahwa kaum pekerja Rusia akan bisa mencapai kekuasaan sebelum terjadi revolusi sosialis di Barat, dan ini satu perspektif yang sebelum 1917 hanya dipertahankan oleh Trotsky. Tapi kemudian ini sepenuhnya diadopsi oleh Lenin dalam tesis-tesis April-nya tahun 1917. Dan dari semua kaum Marxis, hanya Trotsky yang meramalkan kediktatoran proletariat di Rusia sebelum revolusi sosialis di Barat.

“Adalah mungkin bagi para pekerja di negara yang ekonominya terbelakang untuk berkuasa lebih awal daripada para pekerja di negara maju...Dalam pandangan kita, revolusi Rusia akan menciptakan kondisi-kondisi di mana kekuasaan dapat pindah ke tangan kaum buruh – dan mereka harus mengambil kekuasaan bila mereka meraih kemenangan – sebelum politisi-politisi borjuis-liberal mendapatkan kesempatan untuk sepenuhnya menunjukkan keahlian mereka dalam memerintah.” (Revolusi Permanen, Resist Book, 2009).

Apakah ini berarti, sebagaimana yang dituduhkan oleh para penghujat Trotsky, bahwa Trotsky menyangkal sifat burjuis dari sebuah revolusi? Trotsky dengan terang menjelaskan:

“Di dalam kerangka revolusi borjuis pada akhir abad ke-18, di mana tugas objektif dari revolusi borjuis adalah untuk menciptakan dominasi kapital, kediktatoran sansculottes adalah hal yang mungkin terjadi. Kediktatoran ini bukan hanya sebuah episode yang sementara, ia meninggalkan pengaruh yang sangat kuat pada abad selanjutnya walaupun kediktatoran ini dihancurkan dengan cepat oleh kepungan batasan-batasan revolusi borjuis. Di dalam revolusi pada permulaan abad ke-20, di mana tugas objektif langsung dari revolusi ini adalah juga borjuis, muncul sebuah prospek dominasi politik kelas proletar yang tak-terelakkan, atau setidaknya mungkin terjadi. Kelas proletar sendirilah yang akan memastikan bahwa dominasi ini tidak menjadi hanya sebuah ‘episode’ sementara, seperti yang diharapkan oleh beberapa kaum filistin yang realis. Tetapi sekarang kita bahkan dapat bertanya pada diri kita sendiri: Benarkah tak-terelakkan bahwa kediktatoran proletar akan dihancurkan oleh batasan-batasan revolusi borjuis? Atau apakah mungkin kalau di dalam kondisi sejarah-dunia sekarang ini kediktatoran proletar dapat menemukan sebuah prospek untuk menghancurkan batasan-batasan tersebut? Di sini kita dihadapkan pada permasalahan taktik: apakah kita harus secara sadar bekerja untuk membentuk pemerintahan kelas pekerja seiring dengan perkembangan revolusi yang membawa tahapan ini semakin dekat? Atau apakah kita harus menganggap bahwa kekuasaan politik adalah sebuah kemalangan yang siap dilemparkan oleh revolusi borjuis kepada kaum buruh, dan kekuasaan politik ini harus dihindari (Revolusi Permanen, Resist Book, 2009)?

Apakah garis pemikiran Trotsky ini benar-benar diarahkan kepada Lenin? Atau ini ditujukan kepada kaum “Filistin" seperti Plekhanov, yang mengkhawatirkan konsekwensi dari independensi gerakan kaum pekerja? Dan mana di sini yang "melompat" dari pemerintahan Tsarisme ke revolusi sosialis, yang menurut para penghujat Trotsky, merupakan pokok dari teori revolusi permanen?

Selanjutnya, bagaimana posisi Lenin terkait dengan teori dua-tahap yang dikembangkan oleh Menshevik? Kaum Menshevik dengan teori dua-tahap-nya berpendapat; karena tugas-tugas revolusi ini adalah tugas-tugas revolusi borjuis demokratik, maka kelas borjuis demokratik nasional-lah yang harus mengambil kepemimpinan revolusi ini. Mereka menunda revolusi sosialis ke hari depan yang jauh, dan menyerahkan kepemimpinan buruh kepada kaum liberal. Posisi Lenin dekat dengan Trotsky. Dalam pandangan Lenin, kaum proletarlah satu-satunya kelas yang bisa diandalkan untuk berjalan hingga garis finis, karena mereka berjalan melampaui revolusi demokratik. (Lenin, Collected Works, vol. 9).

Di sini terlihat jelas posisi Lenin yang tidak berbeda dengan Trotsky, yang mempertahankan gagasan dari internasionalisme Marxist terhadap argumen picik Menshevik. Trotsky dan Lenin menekankan bahwa kondisi untuk sosialisme sudah sepenuhnya matang pada skala dunia. Dan revolusi Rusia, bagi Lenin dan Trotsky adalah jalan menuju revolusi sosialis internasional.

Berdasar dari argumentasi saya di atas, adalah tidak tepat mempertentangkan Lenin dengan Trotsky untuk membenarkan Lenin dan menyalahkan Trotsky, atau sebaliknya. Karena jelas, gagasan-gagasan cerdas Trotsky hadir untuk melengkapi Lenin dan Marxisme secara keseluruhan.

Syaiful Anam, koordinator Hands off Venezuela Indonesia, kontributor Mediabersama.com

BERDIKARI ONLINE, Jakarta : Beberapa perempuan yang mewakili sejumlah organisasi, seperti Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI), aktifis Perempuan Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN), dan Perempuan dari Berdikari Online menyatakan menolak hasil pemilu presiden (Pilpres) 2009. Menurut mereka, pilpres 2009 telah gagal mengartikulasi kehendak politik rakyat, utamanya pemilih perempuan, karena diselenggarakan dengan penuh rekayasa dan kecurangan. Selain itu, pemilu telah mengeliminir hak politik jutaan rakyat Indonesia, sehingga kualitas pilpres sebetulnya sangat busuk. Mereka juga menilai, pemerintahan yang dihasilkan oleh pilpres yang penuh rekayasa, adalah pemerintahan yang tidak legitimate.

Pernyataan ini disampaikan perwakilan masing-masing organisasi pada komferensi persnya di Galeri Publik IGJ, jalan Diponegoro nomor 9, Menteng, siang tadi (24/07).

“Perempuan sebetulnya adalah kekuatan politik penentu, karena jumlahnya mengcakup 51% dari total pemilih. Akan tetapi, di pilpres ini, suara perempuan hanya menjadi angka-angka yang diperjual belikan oleh para politisi pengejar kekuasaan,” ujar salah seorang perwakilan perempuan.

Selanjutnya, mereka menyerukan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk melakukan gerakan politik guna meminta pertanggung jawaban KPU dan pemerintahan SBY atas pelaksanaan pemilu curang. mereka menuntut agar seluruh anggota KPU, sebagai pihak paling bertanggung jawab atas morat-maritnya pemilu, segera diseret ke pengadilan.

ULFA ILYAS

BERDIKARI ONLINE, Jakarta : Pada diskusi bertajuk "Membangun Tradisi Oposisi Politik" di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Kamis (23/7), Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Bahtiar Effendy, menyatakan, bahwa tidak ada keseriusan dalam membangun kekuatan oposisi saat ini. Lebih lanjut ia nyatakan, bahwa jikapun kelak terbangun, kekuatan oposisi sebaiknya tidak hanya dilakukan di jalanan, tetapi juga di parlemen (KOMPAS.com, 24/07).
Pada saat dan tempat yang sama, pengamat ekonomi Aviliani menyatakan dengan tegas bahwa oposisi yang kelak terbangun harus dapat merancang APBN-nya sendiri. Oposisi jangan berjalan tanpa solusi, juga jangan berbuat setengah-setengah, seperti pada kasus PDI-P dan proyek BLT. Seruan komisaris perempuan Bank Rakyat Indonesia ini tak lain adalah seruan yang juga ideologis—demi profesionalisme oposisi.

Seruan-seruan untuk menjadi oposisi yang baik telah mulai muncul. Apakah mungkin terbentuk sebuah kekuatan oposisi yang ideologis, kuat (bergandengan di parlemen dan jalanan), dan solutif (memiliki proyeksi ekonomi politik) di negeri ini?

Oportunis vs Ideologis

Berbicara oposisi tentu harus berbicara tentang sang pemenang pilpres 2009 atau inkumben. Disadari benar (bahkan oleh inkumben sendiri), inkumben dikelilingi oleh kaum-kaum politik yang oportunis, bukan yang ideologis. Mereka, para pendukung inkumben, sejatinya adalah kumpulan para makelar atau broker ekonomi yang berjubah partai politik.

Fantasi mereka akan kekuasaan tak lain disebabkan oleh nafsu untuk mengambil sebesar-besarnya manfaat bagi diri dan kelompoknya saja. Karena itulah kekuatan ini tidak akan pernah benar-benar bersatu sampai pada akar rumput, paling hanya pada pucuk pimpinan-pimpinannya saja. Inkumben sadar benar karakter ini, perbedaannya hanyalah: ia mampu mengelolanya. Tapi sejauh mana ia dapat mengelola nafsu?

Kaum politik yang ideologis akan berlaku berbeda. Ideologi dan idealisme akan memaksa mereka untuk merapatkan barisan; mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop politik bersama skala nasional dan local; menjalin kekuatan hingga ke parlemen-perlemen di kota/kabupaten; melakukan aksi demonstrasi bersama di saat ada warga konstituen yang tertindas negara; membentuk posko-posko advokasi bersama hingga ke level kampung; menggalang kerjasama ekonomi di pedesaan untuk melumpuhkan monopoli pupuk; dan masih banyak aktivitas gotong royong lainnya. Di bawah kubu oposisi yang ideologis, parlementer ataupun ekstra parlemen hanyalah dua lapangan yang bersebelahan.

Sebagai contoh. Jika pada masa kampanye pilpres 2009 kemarin, kubu yang sekarang menjadi oposisi bergandengan memblejeti inkumben dengan tudingan yang cukup ideologis: sebagai antek neolib, kini (saat menjadi oposisi) sudah menjadi tugas mereka untuk melawan neolib yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Atau secara lebih praktisnya, sudah seharusnya PDI-P, Hanura, dan Gerindra bersatu di parlemen untuk berkomitmen mencabut seluruh undang-undang produk neoliberal (semisal UU BHP). Sementara di luar gedung parlemen, massa mereka (PDI-P, Hanura, dan Gerindra) bersatu, tumpah ruah di jalan-jalan, melakukan rapat-rapat akbar, melakukan pawai-pawai, menyelenggarakan diskusi di level ranting untuk mendukung politik para perwakilan mereka di parlemen.

Jika itu yang terjadi. Maka, tak terhindarkan, pertarungan politik sepanjang tahun 2009 hingga 2014 adalah pertarungan kaum oposisi yang ideologis melawan kaum pendukung inkumben yang oportunis. Namun oposisi itu sendiri haruslah dapat melahirkan solusi. Karena, jika tidak ada solusi, oposisi hanya menjadi anjing yang menggonggong (sementara khafilah berlalu).

Solusi

Ideologi akan terus melahirkan solusi untuk setiap jengkal persoalan rakyat dari Sabang Merauke, dari Timor sampai ke Talaud. Ideologi juga akan selalu mencari penyebab tipisnya kedaulatan bangsa kita di banding bangsa-bangsa lain di dunia (idiom Bung Karno, yang menyebut Indonesia sebagai “koeli di antara bangsa-bangsa” dan bangsa Indonesia sebagai bangsa “koeli” menemukan relevansinya). Itulah karakter yang paling membedakannya dengan oportunisme: yang hanya berbicara tentang kekuasaan. Kaum oportunis selalu menganggap sepi keduanya, tidak ada masalah, maka karena itu harus dilanjutkan—sepanjang mereka berkuasa.

Menurut kaum ideologis, solusi untuk ketahanan energi dan keberlanjutan industri nasional adalah renegoisasi kontrak pertambangan dan energi. Semua itu adalah demi digdayanya industri nasional. Berbeda dari kaum oportunis. Mereka tidak pernah diuntungkan dengan tindakan nasionalis tersebut, karena mereka juga banyak “bermain” sebagai broker atau makelar pertambangan. Mereka bukan kaum industrialis, karena itu tidak ada solusi. Bagi kaum broker dan makelar, Indonesia lebih baik menjadi kubangan komoditi impor.

Atau soal yang lain, tentang amanat pembukaan UUD 1945 untuk “..mencerdaskan peri kehidupan bangsa..”. Pada masa lalu, pemimin Revolusi Rusia V.I. Lenin pernah berkata, negara tidak perlu berhemat-hemat untuk mencerdaskan rakyatnya. Solusi untuk menggratiskan segala sesuatu tentang pendidikan adalah lewat penjadwalan ulang pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri. Kaum oportunis lain berbeda solusi. Mereka akan cool berkilah, bahwa pendidikan yang layak adalah yang mahal (komersialitas).

Berbeda solusi itu biasa. Asal jangan tanpa solusi. Rakyat dan sejarah yang akan menghakimi kejituan sebuah solusi. Dengan “menjadi”-nya sebuah oposisi yang ideologis, tak ayal lagi kehidupan perpolitikan nasional akan lebih sehat, tidak lagi hanya sekedar dagang sapi. Agar rakyat tidak lagi apatis.

Selamat me-Lanjutkan!



GEDE SANDRA, ST adalah Pengurus DPP Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas)

AKU HARUS SEKOLAH

Dika Mohammad

Dua hari lagi
Aku masuk sekolah
Setelah dua tahun kumpul biaya
Lusa aku jadi siswa SMA

Emak bilang
Uang pangkal kurang
Masih ngutang sama sekolah

Hari ini bapak tak pulang
cari pinjaman utang
Buat beli celana, baju, tas, buku dan sepatuku

Sekarang susah cari uang
Tau kau kenapa
Barang rongsok yang biasa kita pulung
Harganya terus turun

Kata Pak Haji Amat
Bandar pemulung dikampung sebelah
Krisis gobal penyebabnya
Diberita ada pemulung demonstrasi
Nentang limbah asing masuk ke negeri ini
Tapi menteri perdagangan malah memberi ijin

Mak,….
Presiden pernah bilang
Sekolah gratis..tis..tis..
Kenapa sekolahku harus ngutang

Emak pernah tanya
Kepala sekolah ngomong ini swasta
Tak ada bantuan pemerentah
Kalaupun ada cuma SD dan SMP
Presiden bohongi kita nak

Aku mau sekolah
Walau celana pinjam tetangga
Aku harus sekolah
Supaya kelak bisa lawan presiden mak


Jakarta, 23 Juli 2009
Dika Mohammad
Aktif di Dept. Kajian, Informasi dan Komunikasi DPN-SRMI
Koordinator Taman Bacaan Rakyat Kolong Tol Penjaringan

Sudah 63 tahun sejak kemerdekaan direbut dan 10 tahun reformasi dikumandangkan! Akan tetapi, perubahan politik dan ekonomi yang mendekat pada perbaikan kesejahteraan rakyat; pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan perumahan), pendidikan, dan kesehatan, belum juga memperlihatkan sedikitpun kemajuan. Padahal, Indonesia adalah Negara yang besar dan kaya raya. Dengan potensi yang dimilikinya (kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, dan posisi geografis yang strategis), seharusnya Indonesia memiliki cukup banyak syarat-syarat untuk menjadi bangsa makmur dan modern. Akan tetapi, semua potensi-potensi tersebut justru dimanfaatkan oleh pemerintahan yang berwatak komprador, untuk melayani kepentingan pemodal asing dan korporasinya.

Krisis Ekonomi Neoliberal dan Politik Alternatif
Menjelang pemilu 2009, ekonomi merupakan isu yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bukan saja karena merupakan faktor fundamental dari harapan rakyat, tapi juga karena krisis ekonomi global yang bermuasal dari AS, tempat doktrin neoliberal dijadikan kiblat oleh antek-anteknya di Indonesia. Krisis ini bukan sekedar sebuah resesi ekonomi, bukan sekedar siklus dari sebuah krisis periodik, tapi yang terpenting adalah kegagalan system neoliberal mengatasi krisis kapitalisme itu sendiri.

Kita tidak akan terlalu membeberkan seberapa jauh dampak krisis global terhadap ekonomi Indonesia, karena sebelumnya pun ekonomi Indonesia sudah terlampau menderita, tapi memprediksikan sejauh mana kekuatan politik yang bergantung dari system ini akan tetap bertahan.

Krisis yang berlangsung sekarang, dan tentu saja berdampak luas hingga pemilu, menkonfirmasikan beberapa hal; pertama, pengalihan beban ekonomi dari penanganan terhadap krisis di pusat kapitalis (AS) kepada Negara-negara berkembang. Dan di pundak Negara-negara berkembang, beban tersebutkan akan dipikulkan kepada rakyat miskin dan sektor ekonomi domestik. Kedua, krisis tersebut akan menaikkan ketidakpercayaan terhadap ekonomi neoliberal, dan juga akan menggeser posisi sejumlah politisi, ekonom, ataupun akademisi moderat untuk lebih kritis terhadap neoliberal. Ketiga, krisis ini akan menjadi kesulitan baru bagi pemerintah sekarang untuk menghindar dari kegagalan total, sehingga berpengaruh pada kemerosotan terhadap dukungan mereka dalam momentum electoral.

Jauh sebelum ini, tekanan-tekanan ekonomi terhadap rakyat akibat serangkaian kebijakan ekonomi pemerintah, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan harga sembako, kenaikan harga elpiji, telah melahirkan "ketidakpuasan" luar biasa terhadap pemerintah.

Di Negara induknya, AS dan Eropa, kapitalisme neoliberal sedang kena batunya. Mereka tidak sanggup meradang dari letupan krisis financial, yang awalnya dari kredit perumahan, kemudian merambah pada lembaga financial lainnya. Krisis ini semakin mengokohkan prediksi Marx, dan juga memberi angin "segar" kepada beberapa Negara amerika latin yang sedang menciptakan jalan baru; anti-imperialisme. Pengaruh terdekatnya di dalam negeri adalah kehancuran produksi dalam negeri yang sangat bergantung pada ekspor AS, kemandekan investasi, serta kesulitan mendapatkan akses pinjaman kredit dari perbankan.

Secara politik, pendukung neoliberal di Indonesia kehilangan garis belakangnya, dan sedikit kehilangan kepercayaan diri terhadap resep-resepnya sendiri. Hal ini terlihat dari kepanikan luar biasa yang ditunjukkan SBY-JK, dalam menangani dan memblokade dampak krisis ini.

Fragmentasi dan Konstalasi Politik

Hampir semua bangunan politik orba berhasil diruntuhkan oleh gerakan reformasi, kecuali masalah ideologi, yang merupakan problem mendasar dari kehidupan demokrasi. Belum ada pengakuan terhadap semua ideologi untuk hidup, angin demokrasi liberal telah bertiup kencang beriringan dengan neoliberalisme yang menyerbu. Akibatnya, sedikit kebebasan politik hanya melahirkan fragmentasi politik luar biasa. Bukan pemisahan politik karena pertentangan kepentingan masing2 sektor sosial, melainkan pertentangan dari "politik dagang sapi".

Jika pada masa sebelumnya, beberapa partai besar masih dapat menyandarkan dukungannya pada barisan pendukung politik tradisionalnya, seperti PAN-Muhammaduyah, PKB-NU, dan PDIP-Marhaenis/nasionalis. Di masa sekarang, massa tradisionil pun terpecah-belah seiring dengan fragmentasi di kalangan elitnya. Sebagai misal, sekarang Muhammadiyah tak lagi dapat diklaim basis dukungan PAN, karena sebagian besar unsur mudanya telah mendirikan partai baru, Partai Matahari Bangsa (PMB). Basis massa NU pun demikian, selain terpisah karena mendirikan PKNU, juga semakin terpencar akibat konflik internal PKB (Gusdur vs Muhaimin). Ada begitu banyak partai baru, namun rata-rata terbentuk dari pembelahan dari partai yang sudah ada.

Tentara juga ter-fragmentasi ke banyak partai politik. Salah satu bentuk fragmentasi di kalangan mereka tercermin dari kemunculan beberapa partai yang sepenuhnya disokong oleh tentara, yakni Hanura, Gerindra, dan Pakar-Pangan, PKPI, dan Demokrat. Beberapa elit politik yang dulunya bernaung di bawah pohong "beringin"-Golkar, kini dibuang atau menyeberang ke partai-partai yang dibangun tentara, seperti Fuad Bawazier dan Fadli Zoen.

SBY telah memberikan sinyal untuk mengawetkan "duet SBY-JK" dalam pilpres tahun depan, di hadapan peserta Rapimnas Golkar. Sinyalemen SBY semakin kuat, mengingat beberapa petinggi Golkar cenderung mengusung capres non-kadernya, kendati mendapat protes dari sejumlah petinggi Golkar lainnya (Akbar Tanjung, Surya Paloh, dan Sri Sultan, dan Fadel Muhammad). Beda halnya dengan PDIP, kendati sempat menuai popularitas akibat sikapnya menentang kenaikan harga BBM, tapi manuver tokoh konservatifnya (Taufik Kiemas) untuk mendekati Golkar telah menurunkan capaian tersebut.

PKS sendiri, kendati sempat mengajukan wacana capres muda, akan tetapi kelihatannya akan mendukung koalisi Golkar-Demokrat, dengan persyaratan 100 orang PKS di dalam jabatan strategis nanti. PKS masih berkonsentrasi merebut kekuasan mayoritas di parlemen, sambil terus menerus mengakumulasi kekuasaan di daerah (Pilkada Gubernur dan Walikota).

Sangat susah mempertemukan barisan partai yang secita-cita, karena memang partai-partai tersebut tidak mempunyai pegangan/garis politik, sebagai keyakinan politik yang harus diperjuangkan dalam mewujudkan cita-cita kolektif rakyat Indonesia.

Penyederhanaan Politik (Limited Democracy)
Di tengah terjangan ekonomi neoliberal, yang bukan saja menghilangkan penghambat-hambat bagi mobilitas modal, tapi juga memanejemen system demokrasi dan politik; agar lebih akomodatif, efisien, dan memuluskan jalan neoliberalisme. Ide soal penyederhaan politik, yang berbeda dengan cara penyederhanaan parpol di jaman orba, kini kembali menjadi wacana umum kaum pro-neoliberal untuk meminimalkan pertentangan politik agar tidak terlampau lebar.

Sejauh ini, ide penyederhanaan parpol yang dimotivasi neoliberalisme, ditangkap dan sejalan dengan ide partai besar yang khawatir dengan penyebaran suara pemilih kepada banyak partai dan merosotkan perolehan suaranya. Dukungan parpol besar dibuktikan dengan penerapan "parliamentary threshold". Metode ini akan memperkecil atau menyederhanakan jumlah parpol di parlemen. Dengan memperkecil jumlah parpol yang ada, neoliberal berharap dapat menyederhanakan pertentangan politik berada dalam manajemen mereka, sehingga tidak berpotensi "anti neoliberal" dan mengeluarkan cost politik yang banyak.

Sejumlah partai gurem dan partai baru sudah mengemukakan protes terhadap metode tersebut. Hanya saja gaungnya sedikit, karena memang saluran aspirasi yang disampaikan parpol gurem tidak bersentuhan dengan kepentingan massa, melainkan untuk memuluskan "politik dagang sapinya".

Sejauh ini, dalam kontestasi perebutan kepemimpinan nasional, sepertinya figur-figur lama masih terus mendominasi arena panggung politik nasional. Meskipun muncul wacana capres alternatif, capres kaum muda, dan sebagainya, namun kelihatan tetap merupakan wacana doang', karena selain dibatasi oleh jebakan "konstitusional dan procedural, praktek politik yang dibawakan capres-capres baru tersebut tidak berbeda jauh dengan capres-capres yang sudah ada.

Proposal mengenai syarat minimum sebuah partai dapat mengajukan Capres tentu juga merupakan hambatan politik bagi lahirnya kepemimpinan nasional yang baru. Beberapa partai, seperti Golkar dan Demokrat, mengusulkan bahwa syarat partai dapat mengajukan capres sendiri adalah 30%, sedangkan PDIP dan PAN sepertinya mengusulkan langkah moderat dengan 20%. Jika hal itu disetujui, maka boleh jadi hanya ada dua pasangan capres yang akan bertarung dalam pemilu 2009. Jika yang disepakati adalah 20%, maka kemungkinan hanya Golkar--yang kemungkinan menggandeng demokrat-yang dapat mengajukan capres. Lainnya adalah PDIP, tetapi dengan syarat harus aktif menggalang koalisi dengan partai yang agak besar lainnya.

Sedangkan Wiranto dan Prabowo, akan mendapat kesulitan besar karena kasus pelanggaran HAM-nya akan diungkap kembali oleh Pansus DPR, seperti yang dikehendaki oleh SBY-JK. Kalaupun bisa melalui rintangan tersebut, hambatan sebetulnya adalah syarat pencapresan yang sekarang diperdebatkan partai besar, yang tentunya akan begitu sulit diperoleh Hanura sebagai sebuah partai baru.

Bagaimana dengan wacana capres alternatif? Sebetulnya, wacana capres alternatif belum konkret dan masih sebatas wacana. Wacana ini diawali oleh deklarasi Komite Bangkit Indonesia, oleh Rizal Ramli, yang visinya adalah mendorong jalan baru dengan haluan baru dan kepemimpinan nasional yang baru. Kemudian disambut oleh beberapa kalangan muda, dengan memunculkan capres kaum muda/alternatif, terutama Rizal Mallarangen, Fajroel Rahman, dan Ratna Sarumpaet. Hanya deklarasi "RR" lah yang benar-benar serius. Rizal Ramli telah mendeklarasikan diri sebagai capres 2009, lewat konvensi capres Partai Bintang Reformasi (PBR).

Konvergensi Kaum Anti-Neoliberal
Krisis financial, meskipun belum terlampau lebar menerjang sektor kapitalis lainnya, tetapi telah merusak system fundamental dari capital financial itu sendiri. Di Negara-negara selatan, krisis neoliberal dipadukan dengan kerusakan ekonomi luar biasa, yang dampak-dampaknya mendorong ketidakpuasan, protes, dan perlawanan anti -neoliberal. Beberapa sektor sosial yang sangat dirugikan, dan tak ketinggalan sektor kapitalis nasional, telah mengajukan penentangan terhadap proposal Negara-negara maju.

Di Indonesia, sentiment anti -neoliberal sudah manifest lewat perlawanan sektor sosial, yang umumnya paling menderita pertama-kali oleh serangan neoliberalisme. Perlawanan ini sebagaian dapat dipimpin oleh unsur kerakyatan, namun sebagian besar meledak tanpa kepemimpinan politik yang berarti, sehingga seringkali berakhir kegagalan. Sedangkan di kalangan elit politik nasional, sentiment anti-neoliberal belum terwujud, selain dalam pernyataan-pernyataan politik semata.

Menjelang pemilu 2009, isu neoliberalisme patut didorong ke depan sebagai problem kebangsaan yang mendesak diselesaikan. Adalah keharusan bagi kaum pergerakan untuk menjaga dan mengintervensi momentum pemilu ini. Karena dengan ini, kaum pergerakan dapat memelihara pertentangan dan polarisasi kekuatan (anti -neoliberal dan pro-neoliberal) menghadapi pemilu.

Untuk itu, diperlukan strategi konvergensi, yang akan menyatukan dan sekaligus memusatkan kekuatan yang memiliki cita-cita jangka pendek relatif sama untuk menjadi pengelompokan tersendiri menghadapi poros neoliberal. Di sini kaum pergerakan dituntut, untuk mendefenisikan siapa kawan dan lawan, serta sektor-sektor tertentu yang perlu dinetralisir dalam fase histories tertentu. Musuh utama kita adalah pendukung utama system ekonomi neoliberalisme, yaitu partai Golkar dan Demokrat. Kawan sementara kita adalah sektor sosial yang dirugikan oleh neoliberalisme, menentang Golkar dan Demokrat, serta berposisi kritis terhadap neoliberalisme. Sedangkan sektor-sektor yang perlu dinetralisir adalah kekuatan politik peragu, pling-plang; partai yang sikapnya cenderung berubah-ubah tergantung dari perimbangan kekuatan pro-neoliberal dan penentangnya.

PEMERINTAHAN KOALISI/PERSATUAN NASIONAL

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal; pertama, kapitalisme neoliberal sedang mengalami krisis, yang derajat dan tingkat kesulitannya diperkirakan menyamai great depression 1930-an, menciptakan kelonggaran kepada kekuatan progressif/alternative guna melancarkan propaganda. Kedua, situasi politik di dalam negeri, karena kepentingan menjaga kesinambungan neoliberalisme, begitu meninggikan pagar sehingga mempersulit keterlibatan partai-partai dan tokoh-tokoh alternatif. Ketiga, isu anti neoliberalisme, termasuk Tri-Panji Persatuan Nasional, semakin menemukan tempatnya dalam isu dan program yang disusun oleh elit politik nasional, terutama sebagai amunisi untuk "menghajar" pemerintahan SBY-JK.

Ketidakpuasan terhadap neoliberalisme, entah karena dibakar oleh momentum pemilu atau tidak, kini sudah menjadi fenomena politik di kalangan partai-partai oposisi tak loyal dan rival-rival politik SBY-JK. Berbagai fenomena kebrutalan neoliberalisme, seperti keserakahan korporasi, penjarahan kekayaan alam, perebutan asset -aset strategis milik Negara, hingga pada regulasi-regulasi berbau neoliberal, telah mendapat penyikapan sejumlah tokoh politik dan partai-partai politik. Reaksi anggota Pansus Hak Angket atas temuan keterlibatan USAID dalam penyusunan UU Migas, ataupun terbongkarnya kasus penjualan minyak dan gas murah ke China, merupakan fenomena yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap neoliberalisme dan imperialisme.

Di kalangan gerakan kerakyatan, kendati berkali-kali mengambil peran menentukan dalam pertempuran menghadang kebijakan neoliberal, seperti penolakan kenaikkan harga BBM, kenaikan harga elipiji, maupun privatisasi, belum mampu merangkai "platform bersama", dalam pengertian sebuah penyatuan gerakan. Kendalanya adalah fragmentasi gerakan, serta cara pandang berbeda dalam menyikapi situasi yang berkembang atau momentum politik, sehingga seringkali lebih menyodorkan warna ideologis, ketimbang platform bersama. Akibatnya, gerakan kerakyatan masih kesulitan menemukan artikulasi politik yang real dalam perimbangan politik saat ini (pro neoliberal versus anti-neoliberal).

Di atas kertas, seharusnya spectrum politik yang memiliki kecenderungan anti (kritis) terhadap neoliberalisme seperti Nasionalis (progressif), sosialis/kerakyatan, dan religius progressif (sosialis), dapat dipersatukan dalam sebuah platform bersama. Jalan ini bisa menjadi jalan pintas (by-pass) dalam memperbesar perimbangan kekuatan anti-neoliberal, ketimbang memaksakan persatuan gerakan sebagai prioritas utama.

Dalam merespon pemilu 2009, cara untuk merangkai platform bersama adalah dengan mendorong koalisi persatuan nasional, dengan kesepakatan program minimum. Koalisi persatuan nasional bukan saja menggabungkan unsur-unsur gerakan, tokoh progressif, tetapi juga mendesak untuk menyatukan partai-partai politik yang memiliki kesamaan cita-cita; kemandirian bangsa.

Dalam krisis politik, dan terutama adalah krisis kepemimpinan nasional, diperlukan sebuah sebuah koalisi nasional dari berbagai spectrum politik (radikal dan moderat), untuk memunculkan figur baru, sebagai magnit politik baru bagi pilihan rakyat. Penyatuan semacam ini, seharusnya juga mendapat "support" dari unsur gerakan kerakyatan, meskipun dalam nota dukungan kritis (progmatik). Kemenangan Fernando Lugo di Paraguay, yang tidak pernah diprediksikan oleh banyak aktifis gerakan sosial sebelumnya, merupakan kombinasi dari penyatuan lebar seluruh kekuatan anti -politik Colorado dan kesepakatan bersama pada program-program sosial, terutama tiga program inti (pembasmian korupsi, reformasi agrarian, dan renegosiasi ulang soal bendungan hydorolik di perbatasan Brazil).

Di Indonesia, tiga platform utama yang dapat menjadi kesepakatan bersama adalah soal nasionalisasi (atau perbesaran keuntungan Negara dari pengolahan hasil tambang), penghapusan utang luar negeri, dan industrialisasi nasional. Tiga platform tadi, sudah menjadi isu umum yang banyak disikapi oleh politisi, akademisi, dan partai politik.

Tiga platform ini, telah menjadi isu utama dalam pelbagai debat-debat politik di media massa, seminar, talk-show, dan lainnya. Telah menjadi isu penting dalam setiap aksi-aksi anti-neoliberalisme di jalanan. Kemunculan koalisi persatuan nasional, sebagai alat persatuan yang mengangkat tinggi program ini, akan mempertahankannya dalam konteks perjuangan anti-imperialisme.



Visi (Cita-cita Politik)

Atas dasar situasi dan kondisi di atas, visi dan orientasi politik kekuasaan atau pemerintahan yang kita tawarkan adalah:

1.Mendirikan Pemerintahan Indonesia, yakni Pemerintahan Koalisi/Persatuan Nasional untuk kemandirian bangsa yang berdaulat dari intervensi/pengaruh asing, demokratis, bersih dari KKN, dan berpihak kepada rakyat.


2.Mewujudkan bangsa Indonesia yang damai, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

3.Mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang demokratis secara politik, memaksimalkan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan sosial.

4.Mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil secara ekonomi (tanpa eksploitasi antara sesama manusia), dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian Indonesia (sesuai semangat kemerdekaan Indonesia).

5.Mewujudkan Indonesia yang damai dalam pluralisme, saling menghargai dan bersatu dalam perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.


Penutup

Kendati jalan ke depan begitu rumit, akan tetapi segala jalan menuju ke sana tetap harus diperjuangkan. Ini bukan khayalan, tapi bisa menjadi fakta. Fenomena di Amerika Latin telah memberikan inspirasi. Bukan itu saja, perubahan dan pergeseran kekuatan politik global telah merekonstruksi tata-dunia baru yang tak lagi uni-polar. Munculnya China dan Rusia, sebagai pesaing baru bagi imperialis AS dan Eropa, telah mendorong keberanian sejumlah pemimpin Negara berkembang untuk berani "berbeda politik" dengan AS. Dan Amerika Latin merupakan benua paling maju untuk hal ini.

Keberhasilan menjatuhkan orde baru pada 10 tahun silam, merupakan pengalaman awal bagi perjuangan rakyat Indonesia. Kebangkitan rakyat berikutnya, dalam segala bentuk arena, akan menstimulus lahirnya Indonesia baru yang lebih berdaulat dan mandiri. Dan kita kaum progressif, akan mengubah apa yang tidak mungkin pada hari ini, untuk menjadi mungkin di hari esok. Merdeka!

PERJUANGAN SUMUT UNTUK KOTA SIANTAR

Sentral Informasi : Jln. Sawi, Medan – Sumatera Utara CP: 0812 – 6577304

Nomor : 001/SIKAP/VII/2009
Lamp :
Hal : Pernyataan Sikap


Salam Hormat !!!
Apa yang terjadi hari ini di Kota Pematangsiantar, benar-benar menyedihkan bagi dunia pendidikannya. Disaat Pemerintahan SBY mencanangkan Wajib Belajar 9 Tahun dan mencanangkan pendidikan gratis, justru di Pematangsiantar Pemerintah Kotanya melakukan tindakan sewenang-wenang yang mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi terganggu. Beberapa minggu ini, kita telah diusik dengan upaya-upaya Pemko Pematangsiantar memindahkan secara paksa para siswa SMA Negeri 4 dan SD 122350 untuk belajar di lokasi yang baru. Menurut pandangan kami, dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab V Peran Serta Masyarakat Pasal 41, kami menilai bahwa:

1.Kondisi saat ini dapat kami jelaskan bahwa tanah bangunan SMA Negeri 4 dan SD 122350 seluas 24.621 M2 yang merupakan aset Pemerintah Kota Pematangsiantar, telah ditentukan dengan nilai harga Rp 34.956.967.000. akan diruislag oleh salah satu perusahaan yakni PT Detis Sari Indah.

2.Dalam perjalanan ruislag tersebut telah banyak mengundang kontroversial, maupun kekerasan dan cendrung mengganggu proses belajar mengajar serta kenyamanan dan kondusifitas masyarakat Kota Pematangsiantar.

3.Keinginann Ruislag menurut kami adalah sesuatu yang dipaksakan oleh pihak Pemerintahan Kota yang telah bekerjasama dengan salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Pematangsintar yakni PT. Detis Sari Indah. Dan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta meragukan nominal harga sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ) yang berlaku saat ini.

4.Adanya bangunan – bangunan baru ( sekolah ) yang didirikan oleh PT. Detis Sari Indah jauh sebelum wacana ruislag tertangkap publik di media massa, serta adanya surat pinjam pakai gedung sekolah milik PT. Detis Sari Indah kepada Pemerintahan Kota yang disaksikan Oleh wakil Ketua DPRD, adalah pembodohan publik dan jauh dari proses transparansi serta manipulasi kebohongan yang dilkukan oleh penguasa untuk pelaksanaan ruislag.

Sebagai elemen rakyat yang peduli atas kondisi ini, kami memandang bahwa SMA Negeri 4 maupun SD 122350 masih sangat produktif dan layak guna. Kami sangat meragukan Pihak Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Ruislag ini tidak melaksanakan dan bertentangan dengan :

1.Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara / daerah.Pasal 48 ayat 1 mengatakan pemindah tanganan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.Untuk tanah dan atau bangunan yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,00,- ( sepuluh miliar rupiah ) dilakukan pengelolah barang setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Sampai sekarang kami ketahui belum ada izin Presiden, yang pernah ada adalah izin prinsip DPRD yang penggunaannya bertentangan dengan PP No 6 Tahun 2006.

2.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 350/Kmk.03/1994 Tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Kepres No 25 tentang APBN, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 193/KPTS/1988.

Inilah wajah buram pendidikan di Kota Pematangsiantar. Bagi kami, tindakan yang dilakukan oleh Pemko Pematangsiantar telah mengorbankan pendidikan Anak Bangsa. Kami juga menginformasikan bahwa Antara Pemerintah maupun Kontraktor telah melakukan pengosongan paksa SMA Negeri 4 yang dikawal Aparat Kepolisian Polsek Pematangsiantar sejak 8 juli 2009 pukul 16.00 Wib. Akibat tindakan sewenang-wenang ini, para siswa dan guru yang masih mencoba untuk bertahan di gedung tersebut terpaksa melakukan proses belajar mengajar dengan kondisi yang memprihatinkan dengan hanya beralaskan tikar dan tanpa adanya penunjang lainnya yang telah diambil paksa pihak-pihak tertentu. Untuk itu kami dari Perjuangan Sumut untuk Siantar (PARASUT) Menyatakan Sikap :

1.Meminta Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan keputusan untuk Mendesak dan menginstruksikan Pemko Pematangsiantar mengembalikan seluruh Mobiler SMA 4 di Jl. Patimura agar proses belajar mengajar kembali normal.

2.Meminta Gubernur Sumatera Utara untuk mengeluarkan keputusan untuk Mendesak dan menginstruksikan Pemko Pematangsiantar mengembalikan Kepala Sekolah SMA 4 serta mengembalikan 9 orang guru SMA Negeri 4 yang telah dimutasi tanpa alasan yang jelas.

3.Mendesak agar proses belajar mengajar SMA Negeri 4 di kembalikan ke gedung lama di Jl. Patimura.

4.Membongkar pagar seng di lokasi SMA Negeri 4 di Jl. Patimura

5.Menghentikan segala macam intimidasi kepada siswa, orang tua siswa maupun guru SMA Negeri 4.

6.Mendesak agar Tim Investigasi yang dibentuk oleh Pemrovsu untuk bertindak objektif dan netral dalam menginvestigasi kasus ruislag SMA Negeri 4.

Demikian pernyataan sikap kami yang kami sampaikan. Terima kasih.

Medan, 24 Juli 2009

PERJUANGAN SUMUT UNTUK KOTA SIANTAR

PARASUT


Organ Yang Tergabung :POROS KOTA, Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) Sumatera Utara, Serikat Rakyat Miskin Indonesia(SRMI) Sumatera Utara, KOTIB, KOMENTAR, FNPBI - Sumatera Utara, BAKUMSU, GEMA PRODEM, Alumni SMA Negeri 4 Pematangsiantar, PBHI Sumut, BARANI, FRONT PETA, KONTRAS Sumut, YAKMI, KKP HAM 65, PENA 98, REPDEM Sumut,

Perayaan Ultah PRD Berlangsung Cukup Sederhana

Kamis, 23 Juli 2009 | 16.09 WIB

BERDIKARI ONLINE, Jakarta : Perayaan ulang tahun Partai Rakyat Demokratik (PRD) berlangsung cukup sederhana di Kantor DPP Papernas, tadi malam (22/07). Kader, mantan, dan simpatisan PRD, dari berbagai latar belakang politik dan bidang pekerjaan, berbaur menjadi satu dalam perayaan ini.

Selain itu, panitia juga menyediakan stand “angkringan” untuk mewadahi bincang-bincang para partisan demokrasi ini. Hampir tidak ada kesan “formal” dalam acara ini. Sebelum pemotongan tumpeng, yang menandai perayaan hari pendirian PRD secara legal (terbuka), sekjend KPP-PRD, Agus Jabo Priyono menyampaikan sambutan singkat.

Pada saat pendirian PRD, kata Agus Jabo, lapangan politiknya adalah berhadapan dengan kediktatoran militeristik rejim orde baru, sehingga tuntutan utama PRD, ketika itu, adalah pembukaan ruang politik dengan mendesakkan demokrasi multi-partai. Untuk itu, kata Jabo, program utamanya adalah penggulingan Soeharto, pencabutan 5 paket UU politik 1985, dan pencabutan dwi-fungsi ABRI.

Sementara paska kejatuhan orde baru, kata Jabo, kita berhadapan dengan lapangan politik baru, yakni penjajahan gaya baru oleh bangsa asing, dengan memanfaatkan institusi-institusinya; demokrasi liberal, neoliberalisme, dan sebagainya. sehingga, menurut Jabo, perjuangan anti-neoliberalisme dan pembebasan nasional merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas sejarah PRD dalam pembebasan rakyat terhisap.

Menyinggung keberadaan orang-orang PRD yang sudah tersebar di berbagai partai politik, lembaga negara, dan berbagai bidang pekerjaan, Jabo mengharapkan mereka tetap memberikan kontribusinya dalam membangun dan memperkuat partai, berdasarkan bidang dan lapangan pekerjaan masing-masing. Intinya, menurut dia, bahwa PRD harus menjadi partai yang memimpin perjuangan rakyat menuju pembebasannya dari segala penghisapan.

Setelah sambutan Agus Jabo, mantan Sekjend PRD, Petrus Hariyanto didaulat untuk memotong tumpeng ulang tahun PRD. Dalam acara tadi malam, tampak beberapa mantan pengurus dan pimpinan PRD, seperti Haris Rusly Moti, Faisol Reza, Natalia Scholastika, dan lain-lain.

3.5.08
Oleh: Rudi Hartono

Pangan adalah kebutuhan paling vital untuk semua, tanpa memandang bangsa, agama, dan warna kulit. Sehingga, dari dulu Fidel Castro mengatakan, karena menyangkut kepentingan rakyat, persoalan pangan harus diurus secara sosial (negara) bukan oleh swasta (korporasi). Pernyataan Castro ini ada benarnya. Beberapa hari terakhir, media massa mengangkat tema “food crisis” yang mengancam beberapa negara di dunia, terutama yang berlabel “negara dunia ketiga”. Jossette Sheeran dalam majalah The Economics menyebut fakta ini sebagai “the Silent Tsunami”. Sebuah bahaya yang datang tiba-tiba dan menyebabkan kematian banyak orang. Kekhawatisan Sheeran bukan tanpa alasan, kenaikan harga pangan (Jagung, beras, Gandum, dan kedelai), telah membimbing beberapa negara dunia ketiga dalam kerusuhan dan ketidakstabilan politik. Krisis pangan telah menimbulkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dipasar internasional mencapai 70-130%. Beberapa komoditi yang naik adalah beras (74%), tepung terigu (130%), jagung (31%) , kedelai (87%) dan minyak goreng.

Direktur Bank Dunia, Robert Zoellick memperkirakan, food crisis akan mendorong 100 juta orang miskin di negara berkembang menjadi lebih miskin lagi dan tidak dapat mengakses bahan makanan. Food Agriculture Organization (FAO) mengidentifikasi 36 negara di dunia yang rentan mengalami krisis pangan, 21 diantaranya berada di Afrika. Kerusuhan dan huru-hara meledak dimana-mana. Di Haiti, 4 warga tewas dalam aksi kerusuhan, 40 orang tertembak di Cameron dalam sebuah aksi protes kenaikan harga makanan, 200 orang ditangkap di Burkina Faso, 24 ditangkap di Senegal, ribuan petani tempe dan kedelai menyerbu istana negara di Indonesia, dan demo pekerja di Bangladesh. Keprihatinan ini membuat masyarakat inggris mengeluarkan ungkapan:" that's their food that you burn for your car".

Fakta dibalik “Food crisis”

Berbagai pengamat ekonomi dan pejabat dunia masih bersilang pendapat atas persoalan ini. Homi Kharas, seorang peneliti di Brookings Institution menilai, kenaikan harga bahan makanan didorong oleh pertumbuhan populasi dunia dan perubahan pola konsumsi. Cara pandang ini, mengingatkan kita dengan teori Thomas Malthus yang menganggap bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. Pendapat ini kurang tepat! Menurut World Hunger Education Service , sebuah NGO yang berbasis di AS, produksi agrikultur global sanggup mencukupi 17% kalori per-orang seluruh dunia, meskipun jumlah populasi meningkat. Ada lagi pendapat yang mempersalahkan pertumbuhan ekonomi China yang spektakuler sebagai penyebab kenaikan harga. Inipun pendapat yang kurang tepat, mengingat China masuk dalam daftar pengekspor beras, gandum, dan jagung. Lagipula tingkat konsumsi seluruh populasi China adalah tiga kali lebih rendah dibanding dengan konsumsi masyarakat Eropa dan AS.

Lalu Apa penyebab sesungguhnya krisis pangan ini? Pertama, kenaikan harga minyak dunia yang melampaui 100USD/barel telah memicu kenaikan harga-harga komoditi lain. Kenaikan harga minyak menyebabkan cost produksi yang dikeluarkan petani membengkak, cara satu-satunya untuk mengatasi situasi ini adalah penyesuaian harga. Tidak adanya energi alternatif yang lebih murah membuat petani tidak bisa melepaskan fossiel fuel sebagai bahan bakar mekanisasi pertanian. Kedua, kenaikan harga-harga minyak juga telah mendorong negara-negara didunia (utamanya negara maju) beralih pada bioenergi (Bio-fuel). Tahun lalu produksi grain (biji-bijian seperti padi, jagung, gandum dll) dunia mencapai rekor tertinggi yaitu 2,1 milyar ton, naik 5 persen dari tahun sebelumnya. Dari 2,1 milyar ton, menurut organisasi pangan PBB, FAO hanya 1,1 milyar ton akan dikonsumsi. Sebagian lagi diolah menjadi biofuels. 20 juta hektar lahan pertanian AS sekarang dipakai untuk agrofuels, dan ini diikuti oleh Argetina, Canada, Uni Eropa, dan Asia. Selama 2007 diperlukan jagung sebanyak 85 juta ton (atau 25% dari jumlah keseluruhan jagung yang dipanen) diubah menjadi etanol. Ketiga, melonjaknya harga-harga bahan makanan pokok telah menjadi kesempatan menggiurkan bagi spekulan. Banyak spekulan kredit perumahan mengalihkan kreditnya pada komoditi bahan makanan, menyebabkan harga bahan pangan meningkat drastic. Keempat, kenaikan harga pangan juga disebabkan oleh climate change. Meskipun tidak dominan, akan tetapi, perubahan iklim dan bencana alam telah menyebabkan kegagalan panen di berbagai negara eksportir.

Bentuk Ketidakadilan

Di Eropa dan negara-negara maju, biji-biji pangan (jagung dan kedelai) diubah menjadi ethanol, untuk bahan bakar kendaraan jenis SUV-Mobil bermesin besar. Sedangkan di Indonesia, mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada makanan tempe (dari kedelai) sebagai bahan makanan. PBB mengatakan, penggunaan 232 Kg jagung untuk 50 liter tangki mobil setara dengan memberikan makan kepada anak-anak kelaparan seluruh dunia, dalam setahun. Korban utama food crisis ini adalah penduduk yang berpendapatan rendah (2 USD versi bank dunia), Dimana saat ini 2,8 milyar - hampir separuh dari penduduk dunia - hidup dengan pendapatan 2 US dollar. Mereka umumnya tersebar di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Dengan pendapatan Rp. 18.000 per-hari, maka sebuah keluarga di Indonesia hanya sanggup membeli beras, minyak goreng, tempe dan gula pasir, inipun disertai jurus ”menghemat”. Kalau pendapatan sehari hanya cukup untuk membeli makanan pokok (sembako), kebutuhan lain seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan akan terabaikan. Berdasarkan kecukupan kalori versi BPS dan harga beras saat ini sebesar Rp. 5000 per liter (petani kita rata-rata net consumer), dalam satu rumah tangga petani (4 orang) minimal harus mempunyai pendapatan sebesar Rp 26400 per hari. Sedangkan pendapatan real petani (dengan 1 hektar lahan) dari hasil produksi beras adalah sebesar Rp.17.500 per hari per keluarga tani (dengan harga GKP sebesar Rp. 2200). Ini jelas tidak mencukupi angka kebutuhan kalori.

“Saat ini, FAO mengumpulkan dana 500 juta USD untuk meredam krisis pangan. Disisi yang lain, AS menggelontorkan 500 juta USD per-bulannya untuk mendanai invasi ke Irak.” Ungkap Hugo Chaves, Presiden Venezuela. Inilah tatanan dunia yang kita anggap normal!

*Rudi Hartono, Penulis adalah Pengurus Eksnas LMND, Peneliti di Lembaga Pembebasan dan Media Ilmu Sosial (LPMIS) dan Koordinator divisi seni Sanggar Satu-Bumi.

Selamat Dirgahayu ke 13 (22 Juli 1996 - 22 Juli 2009) Partai Rakyat Demokratik (PRD)..Tetaplah Berjaya dan Berjuang Menggantikan Pemerintahan Neoliberal dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat ..!!!

Selasa, 21 Juli 2009 | 15.00 WIB

BERDIKARI ONLINE, Medan : Puluhan orang dari Poros Kota melakukan aksi di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka merupakan gabungan dari murid SMAN 4 Siantar, Alumni, Wali dan orang tua, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).

Dalam aksinya, mereka menuntut agar pemerintahan propinsi turun tangan untuk menghentikan proses ruislag SMAN 4 Siantar, serta melakukan pencopotan terhadap Walikota Siantar, RE Siahaaan. Selain itu, mereka meminta agar asset sekolah yang telah disita Pemkot agar segera dikembalikan kepada sekolah.

Setelah menggelar orasi secara bergantian, beberapa perwakilan peserta aksi diterima berdialog dengan perwakilan Pemerintah Provinsi. Pihak gubernur mengaku kesulitan untuk mengintervensi hal ini, karena sekolah tersebut merupakan asset dari Pemkot Siantar.

Sementara itu, pihak sekolah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses ruislag ini. misalnya, ada aturan bahwa asset yang bernilai diatas 10 milyar harus mendapat persetujuan presiden, jika mau dipindah tangankan. Sementara, asset SMAN 4 Siantar ditaksir berkisar 34 Milyar. Jadi, pihak walikota Siantar sudah melakukan penyalah-gunaan wewenang.

Pihak Gubernur berjanji akan mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi persoalan ini. Pihaknya berjanji akan segera menyurati Walikota Siantar untuk mempertanyakan beberapa hal mengenai kasus ini.

ULFA ILYAS

Giles Ji Ungpakorn

27 April 2009 -- Dalam krisis politik di Thailand, amatlah mengejutkan bahwa kebanyakan LSM Thailand mempermalukan diri mereka dengan memilih berpihak kepada para elit yang dijuluki “Kelompok Baju Kuning” atau berdiam diri di hadapan serangan besar-besaran terhadap demokrasi. Keadaan ini amatlah mengejutkan sebab sebagian besar aktivis LSM awalnya berpihak pada rakyat miskin dan mereka yang tertindas. Untuk menjelaskan situasi ini, kita harus bisa keluar dari penjelasan sederhana yang mendasarkan argumennya pada kegagalan beberapa individu secara pribadi atau berpendapat bahwa LSM pada dasarnya “memiliki maksud buruk,” atau mereka adalah “agen imperialisme.”

Pada masa awal protes terhadap Perdana Menteri Thaksin, kebanyakan LSM bergabung dengan para demonstran dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (People Alliance for Democracy - PAD) yang mengenakan baju kuning sebagai simbol mereka. Hal ini dapat dimengerti sebab pucuk pimpinan PAD merupakan orang-orang yang memiliki jaringan LSM yang kuat. Saat itu adalah sah memprotes ekses-ekses pemerintah, walaupun dipertanyakan mengapa LSM harus bergabung dengan para royalis konservatif seperti Sonti Limtongkul. Sayangnya, tak berapa lama kemudian, keterlibatan LSM dengan PAD, dan kemudian dengan junta militer, setelah kudeta 2006, berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai dukungan bagi kebebasan dan demokrasi. Dalam tiap lika-liku krisis, mayoritas LSM pada akhirnya berpihak pada kaum elit dan penindas. Ada kebutuhan riil untuk meninjau ulang taktik dan strategi.

Setelah kudeta 2006, beberapa pemimpin LSM, seperti Rawadee Parsertjaroensuk (Komite Koordinasi LSM), Nimit Tienudom (Jaringan AIDS), Banjong Nasa (Jaringan Komunitas Nelayan Selatan), Witoon Permpongsajaroen (gerakan ekologi) dan Sayamon Kalyurawong (Layanan Relawan Thailand), mengajukan diri dengan harapan militer akan memilih mereka sebagai senator terpilih. Sebelumnya, aktivis LSM seperti Rawadee Parsertjaroensuk dan Nimit Tienudom menghadiri aksi-aksi PAD. Nimit mengklaim bahwa dalam sebuah aksi pada 23 Maret 2005, kebanyakan pendukung Thaksin “tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya” tentang pemerintahan Thaksin.[1] Ini adalah sikap patronase terhadap kaum miskin.

Banyak pimpinan LSM seperti Nimit yang mengatakan kepada pendukungnya untuk tidak memprotes junta militer dalam acara penutupan Forum Sosial Thai pada Oktober 2006, walaupun pimpinan NGO-Coordinating Committee mendukung protes ini. Segera setelah kudeta, bahkan staff Focus on Global South di Thailand mendukung kudeta,[2] meskipun Walden Bello berprinsip menentang kediktatoran. Beberapa aktivis LSM ditunjuk oleh pemerintahan di bawah junta militer. Sebagian besar memiliki ilusi bahwa militer akan membersihkan politik Thailand dengan konstitusi baru mereka. Selama berjalannya Forum Sosial Thai itu sendiri, LSM Thailand yang besar seperti Yayasan Raks Thai membawa kaum royalis baju kuning ke dalam forum. LSM ini menerima dana yang besar dari pemerintah Thailand. Ini mengangkat persoalan "GNGOs" (organisasi pemerintah non pemerintah). Sumber dana yang besar bagi LSM-LSM Thailand saat ini berasal dari "Kantor Dana Penggalakan Kesehatan Thailand".[3]

Amat menarik untuk membandingkan sejumlah pernyataan yang dibuat oleh Komite Nasional Koordinasi LSM (NGO national Coordinating Committee (NGO-COD)) tentang protes PAD yang penuh kekerasan sepanjang 2008, dengan sebuah pernyataan yang dibuat pada April 2009 tentang protes kaum pro-demokrasi “Baju Merah.” Substansi perbedaan ada pada penekanannya. Pada Mei, Juni dan September 2008, Pairot Polpet, ketua NGO-COD meminta pemerintahan pro-Thaksin untuk mengundurkan diri. Senator terpilih sekaligus anggota PAD terpilih, Rosana Tositrakul mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk membubarkan para demonstran dari PAD yang telah mengambil-alih Kantor Pemerintahan. Amatlah penting untuk mencatat bahwa pemerintahan pro-Thaksin tidak menggunakan tentara atau peluru beramunisi kepada para demonstran PAD. Tetapi penggunaan gas air mata kemungkinan besar menjadi penyebab kematian satu orang.

Kemudian, setelah tentara dan PAD berhasil menggiring para Demokrat ke tampuk kekuasaan, pada April 2009 NGO-COD menghimbau kepada Baju Merah untuk menghentikan aksi-aksi protes penuh kekerasan dan kemudian memberikan pujian atas diakhirinya secara sukarela protes-protes Baju Merah. Hal ini dipandang sebagai cara untuk membangun perdamaian. Mereka kemudian meminta pemerintah agar “hanya menggunakan jalur legal untuk membubarkan para demonstran.” Satu hari kemudian, tentara dan pemerintah menggunakan peluru berisi untuk membubarkan Baju Merah. Tindakan ini kemudian membunuh dan melukai banyak orang. Sebuah pernyataan NGO-COD seminggu kemudian tidak meminta pemerintah untuk mundur.[4] Asosiasi Konsumen, Jaringan AIDS, dan Kelompok Pemukim Kumuh bertindak lebih jauh dengan mengutuk aksi Baju Merah pada 13 April, tapi tidak mengatakan apa-apa terhadap tindakan pemerintah.

Terseret ke Kanan?

Bagaimanakah LSM Thailand berubah menjadi begitu reaksioner, berpihak kepada para elit konservatif, berlawanan dengan kaum miskin dalam menindas demokrasi? Ada sebuah kebutuhan mendesak untuk menganalisa problem ini karena para aktivis LSM bermula sebagai pembela kaum miskin. Dapatkah hal yang sama terjadi di tempat lain? Adakah sebuah pelajaran bersifat umum yang dapat ditarik di sini?

Di tahun 1980-an LSM Thailand bekerja di bawah semboyan “Jawabannya ada di Pedesaan,” yang mencerminkan penghormatan kepada para penduduk desa. Meskipun bermaksud baik, kurangnya politik dalam gerakan LSM, juga kurangnya demokrasi dan akuntabilitas, telah membuat mereka merasa kecewa dan semakin tertarik kepada politik reaksioner sayap kanan.

Setelah "keruntuhan komunisme” gerakan LSM telah memalingkan muka dari politik dan keutamaan gerakan massa dan partai-partai politik. Alih-alih, mereka kemudian memilih lobi politik dan anarkisme komunitas. Keduanya sejalan karena keduanya menolak bentuk konfrontasi atau kontestasi apa pun terhadap negara. Mereka menolak membuat sebuah gambaran besar dari analisis politik. Bukannya membangun sebuah gerakan massa yang besar atau partai politik, LSM kemudian berkonsentrasi mengampanyekan isu-isu tunggal sebagai bagian dari usaha mereka untuk menghindarkan konfrontasi dengan negara. Hal ini juga berjalan beriringan dengan aplikasi bantuan dari organisasi-organisasi internasional dan kemudian mendorong terjadinya depolitasasi gerakan. Tetapi LSM juga menolak demokrasi representatif karena mereka percaya bahwa hal ini hanya berujung pada praktek kotor seperti politik uang. Namun demokrasi langsung di komunitas pedesaan, yang mereka bela, tak memiliki kekuatan apa-apa berhadapan dengan negara. Hal ini juga menjunjung tinggi berlangsungnya pimpinan desa yang konservatif dan tradisional.

Awalnya, LSM mendekati pemerintahan Thaksin yang didukung oleh partai Thai Rak Thai. Mereka percaya bahwa pemerintahan ini terbuka pada lobi-lobi LSM, dan memang saat itu demikianlah keadaannya. Thai Rak Thai merangkul sistem pelayanan kesehatan universal dari para dokter berpandangan progresif dan LSM-LSM kesehatan. Tetapi ketika kemudian mereka dirugikan oleh kebijakan pro-kaum miskin pemerintah, yang seolah-olah membuktikan kepada para penduduk desa bahwa program pembangunan LSM hanya “bermain-main”, mereka bergegas memihak para royalis konservatif. Kondisi yang demikian gamblang ini hanya bisa terjadi dengan mengindahkan sepenuhnya politik, pelajaran internasional dan teori apa pun. Para pemimpin LSM dengan bangga berargumen bahwa mereka adalah “para aktivis sejati”, bukan kutu buku atau teoretisi. Hal ini menjelaskan mengapa mereka bisa membenarkan diri ketika mendukung kudeta tahun 2006 dan mengapa mereka telah gagal membela demokrasi sejak saat itu. Alih-alih bersusah payah menganalisa situasi politik, mereka malah melobi para jenderal, pejabat pemerintah dari berbagai kelompok, dan siapapun yang memiliki kekuasaan.

Memang, saat itu situasi politik amatlah berantakan dan kacau. Pada 2006 ada Thai Rak Thai, sebuah partai bisnis besar dengan catatan pelanggaran HAM dan korupsi. Sementara di sisi lain ada tentara dan kaum royalis konformis, juga dengan catatan pelanggaran HAM dan korupsi. Keduanya bukan pilihan yang baik. Tetapi Thai Rak Thai meraih kekuasaan melalui proses elektoral. Dalam situasi seperti ini LSM seharusnya tetap netral, berpihak pada kaum miskin, dan seharusnya mereka menentang kudeta itu. Tetapi mereka marah karena Thai Rak Thai telah merebut pendukung mereka dan tak percaya pada itikad baik Thai Rak Thai yang menggunakan negara untuk membangun program kesejahteraan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Ketidak-peracayaan ini berasal dari ketidakpercayaan anarkis terhadap negara. Bagi banyak LSM, kesejahteraan haruslah diorganisir oleh komunitas. Tetapi posisi anti-negara ini membuka pintu bagi konsep neoliberal tentang negara kecil, sebuah pandangan yang jamak dipegang oleh para royalis konservatif. Penolakan anarkis atas politik representasi juga membuat mereka tak bisa melihat perbedaan antara sebuah parlemen yang dikontrol oleh Thai Rak Thai dan sebuah kudeta militer.

Sejak rakyat miskin memberikan sebagian besar suara mereka kepada Thai Rak Thai, LSM berubah sikap menjadi amat meremehkan para penduduk desa, menyatakan bahwa mereka “kekurangan informasi yang benar” untuk membuat keputusan politis. Bahkan, selalu ada elemen yang meremehkan dalam tindakan-tindakan mereka. Kebanyakan pemimpin LSM Thailand adalah para aktivis kelas menengah yang menolak pemilihan umum dan percaya bahwa LSM seharusnya “mengasuh” [5] kaum miskin dan buruh. Saat ini mereka takut dan membenci gerakan Baju Merah, yang sedang memulai proses pemberdayaan diri kaum miskin. Tentu saja, Baju Merah bukanlah malaikat, tapi dalam krisis yang terjadi saat ini, mereka mewakili rakyat miskin dan kehausan mereka akan kebebasan dan demokrasi.

Hubungan gerakan LSM dengan para pemimpin LSM dan Serikat Buruh di PAD juga merupakan sebuah faktor. Pucuk pimpinan PAD dibentuk dari koalisi antara Sondhi Limtongkul—seorang royalis konservatif yang juga seorang taipan media dan pemilik Manager Group; Chamlong Simuang, pemimpin kharismatik dari kelompok reaksioner anti aborsi Buddhis Santi Asoke, Somsak Kosaisuk—pensiunan pimpinan dari serikat buruh kereta api; Pipop Tongchai—penasihat untuk Campaign for Popular Democracy dan “sesepuh LSM” Somkiat Pongpaiboon—seorang aktivis yang bekerja bersama kelompok guru dan petani; dan Suriyasai Takasila, seorang birokrat yang mantan aktivis mahasiswa.

Persamaan yang dimiliki oleh LSM, aktivis mahasiswa dan serikat buruh yang ada di pucuk pimpinan PAD adalah tidak adanya basis massa yang sebenarnya. Orang-orang semacam Pipop tidak memimpin NGO-COD. Somsak tidak pernah mengorganisir aksi protes di kalangan serikat pekerja kereta api untuk melindungi kondisi kerja para buruh atau menentang privatisasi. Mereka adalah orang-orang yang telah terbirokratisasi dan berjarak dengan kebanyakan aktivis. Mereka kemudian justru mengandalkan kekuatan lain yang dapat memobilisasi massa dan sumber daya, termasuk para royalis konservatif. Tapi mereka memang bisa meminta bantuan secara pribadi dari jaringan LSM dan serikat pekerja perusahaan pemerintah karena "kenangan masa lalu.”

Secara umum, yang dapat disimpulkan dari pengalaman Thailand adalah bahwa LSM saat ini bersekutu dengan para elit melawan massa penduduk.[5] Tidak memungkinkan lagi bagi kaum progresif untuk bekerja bersama mereka.[7] Kecuali terjadi perubahan dan perpecahan yang signifikan, mereka tidak bisa dianggap sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil apa pun untuk demokrasi Thailand.

Pelajaran Internasional?

Apakah pelajaran internasional yang dapat ditarik oleh para aktivis LSM? Hal yang bisa kita generalisasikan dari Thailand adalah bahwa LSM beresiko untuk berpihak pada pihak yang salah dalam konflik serius apa pun. Sesungguhnya, setiap orang bisa membuat kesalahan, termasuk partai-partai sayap kiri! Tetapi untuk LSM ada tiga alasan utama yang bisa menyebabkan kesalahan.

1. Tekanan dari pemberi dana. LSM semakin banyak menerima uang dari pemerintah lokal dan organisasi imperialis semisal The World Bank. Mereka adalah “GNGO” (LSM pemerintah) dan dapat menjadi segan untuk beroposisi terhadap pemerintah.

2. Lobi politik artinya akan selalu ada kecenderungan menjadi oportunis, siap untuk bekerja sama dengan pemerintah yang otoriter.

3. Penolakan terhadap politik, terutama politik kelas. Ketiadaan politik ini berarti bahwa dalam situasi yang sulit dan carut marut, LSM tidak memiliki teori yang dibutuhkan untuk memihak kaum miskin atau demokrasi. Yang dibutuhkan adalah lebih banyak teorisasi politik dan lebih banyak debat terbuka. LSM juga harus memiliki komitmen untuk membangun gerakan massa, alih-alih bersandar pada lobi politik.

[Giles Ji Ungpakorn mengajar di Fakultas Ilmu Politik, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Ia dipaksa meninggalkan Thailand setelah dituntut dengan menggunakan UU anti demokrasi Thailand Les Majeste. Ia adalah seorang aktivis yang berafiliasi dengan kelompok Turn Left Thailand. Kunjungi www.pcpthai.org dan wddpress.blog.co.uk ]

Catatan

[1] Prachatai, 23/3/2006, http://www.prachatai.com.

[2] http://focusweb.org/the-thai-coup-democracy-and-wearing-yellow-on-monday... oleh Chanida Chanyapate dan Alec Bamford.

[3] http://www.thaihealth.or.th

[4] Prachatai, Mei, Juni, September 2008; April 13,15 & 23, 2009. http://www.prachatai.com.

[5] Dalam bahasa Thailand mereka menamakan dirinya Pi Liang.

[6] Pengecualian yang patut dihormati dalam hal ini adalah Kampanye Buruh Thai, yang secara konsisten menentang kudeta dan penghancuran apa pun terhadap demokrasi. http://www.thailabour.org.

[7] Sebagaimana saya meyakininya ketika menuli: “NGOs: Enemies or Allies?”, International Socialism Journal 104, Autumn 2004, UK.

Tujuan-Tujuan Kaum Kiri dan Perdebatan Strategi Anti-Neoliberal di Amerika Latin
in


Steve Ellner

Abstrak: Pada dekade 1990an, tiga strategi muncul di Amerika Latin dalam perjuangan melawan neoliberalisme: pendekatan Jorge Castaneda yang memberikan peran kunci pada kaum tengah (sentris); strategi yang diasosiasikan dengan Marta Harnecker yang mana kaum kiri memprioritaskan anti-neoliberalisme; dan strategi yang dibela oleh James Petras yang mana tuntutan anti-neoliberal tidak menutupi perjuangan anti-imperialisme atau anti-kapitalis. Pengalaman di Venezuela (Rafael Caldera), Argentina (Fernando de la Rua), Chile (Ricardo Lagos) dan Meksiko (Vicente Fox), di mana strategi Castaneda dipraktekkan, mendemonstrasikan bahwa tujuan-tujuan neo-liberal menjadi kabur ketika kaum tengah mendominasi koalisi yang memerintah. Kasus Hugo Chavez di Venezuela dan 'Lula' di Brasil membuktikan pengaruh kaum "borjuasi nasional," buruh terorganisir dan sektor-sektor masyarakat yang terpinggirkan dalam menentukan arah anti-neoliberal yang diambil pemerintah. Bertentangan dengan pemikiran Petras, tokoh pemimpin dan organisasi non kiri sangatlah penting dalam kemenangan Chavez dan Lula dan dalam respon mereka terhadap tantangan awal.

Peristiwa baru-baru ini di Amerika Latin mematahkan klaim neoliberal bahwa mengurangi radius aktivitas negara akan memperdalam demokrasi dan mengakibatkan peningkatan penghasilan secara tetap bagi baik kaum kaya maupun miskin. Sepanjang dekade 1990an, hampir semua presiden Amerika Latin menerapkan formula-formula neoliberal, tapi hasilnya dalam front politik maupun ekonomi terbukti mengecewakan. Sementara ekonomi stagnan dan polarisasi sosial semakin dalam, kekuasaan eksekutif yang eksesif, dikenal sebagai hyperpresidensialisme, menyebabkan beberapa ilmuwan politik mengarakterkan sistem politik tersebut hanya sebagai hampir demokratik (O'Donnell, 1994; Oxhorn dan Ducatenzeiler, 1998). Menjelang akhir 1990an, gerakan anti-neoliberal yang mulai muncul berhasil mencatat beberapa kemenangan dalam pemilu presidensial. Pada dekade setelahnya, anti-neoliberalisme melancarkan ofensif, sebagaimana dibuktikan oleh diskursus presiden berhaluan kiri Hugo Chavez (Venezuela) yang dengan keras anti-neoliberal, dan kemenangan pemilu presiden Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Lucio Gutierrez (Ekuador) dan Nestor Kirchner (Argentina).

Kebangkrutan neoliberalisme telah mendorong kaum anti-neoliberal untuk mengembangkan strategi politiknya sendiri. Muncullah tiga proposal: pendekatan Kiri-Tengah yang diajukan oleh politikus-akademisi Meksiko Jorge Castaneda, yang mana kaum kiri meminang "kaum tengah" agar menjauh dari kanan dengan berbasiskan program alternatif terhadap neo-liberalisme; strategi yang diasosiasikan dengan teoretikus Marxis dari Chile Marta Harnecker, yang mana kaum kiri memprioritaskan anti-neoliberalisme, sementara menghindari baik tuntutan-tuntutan yang lebih kiri maupun aliansi dengan kaum kanan yang akan secara substansial mencairkan intisari anti-neoliberalisme; dan strategi yang lebih kiri yang dibela oleh James Petras yang mana tuntutan anti-neoliberal dikedepankan tapi tidak menutupi perjuangan anti-imperialis atau anti-kapitalis.

Yang menjadi dasar perdebatan tiga strategi ini adalah tantangan yang dihadapi kaum kiri dalam memformulasikan tuntutan dan tawaran model dalam era globalisasi. Dalam dua dekade terakhir, isu-isu seperti privatisasi, nasionalisasi, tarif proteksi, dan investasi asing di Amerika Latin telah menjadi lebih kompleks dari pada masa lalu, ketika partai-partai sosial demokratik dan kiri masih mengusung peningkatan strategi-strategi kontrol negara terhadap ekonomi. Sedikit kaum Kiri di Amerika Latin yang mengutuk privatisasi atau modal asing per se, dan tak dapat lagi ditemukan pembela autarki, meskipun beberapa kaum kanan menyebut kaum kiri sebagai "dinosaurus" atas tuduhan mengusung model yang sudah usang itu [1]. Menghadapi latar baru yang kompleks ini, tidaklah mudah menentukan musuh yang dijadikan target, memformulasikan slogan dan mendefinisikan strategi. Maka, contohnya, para pimpinan anti-neoliberal di Amerika Latin telah gagal menghubungkan tuntutan yang muncul dari berbagai perjuangan seputar privatisasi [2]. Dibandingkan masa lalu, kaum kiri Amerika Latin lebih dituntut untuk memperhitungkan mobilitas modal multinasional dan menangani berbagai macam isu yang tak selalu dapat dibingkai dalam gambaran hitam dan putih.

Artikel ini bertujuan memberikan pandangan umum terhadap formulasi yang dikedepankan oleh Castaneda, Harnecker dan Petras. Posisi-posisi ini mewakili titik-titik acuan utama dalam perdebatan tentang strategi kiri di Amerika Latin. Sebagai tambahan, ketiga penggagas strategi ini cukup dikenal di antara kaum kiri dan lingkaran intelektual di Amerika Latin, karena merupakan penulis yang produktif dan memiliki hubungan erat selama tahunan dengan pimpinan politik dan sosial di sisi kiri spektrum politik.

Artikel ini berupaya mengisi celah yang kosong dalam literatur yang ada. Meskipun formulasi-formulasi ini penting, tidak ada tulisan neoliberalisme akademik maupun jurnalistik yang secara jelas mendefinisikan dan membedakan ketiganya, tidak pula menghubungkannya dengan kebangkitan gerakan dan pemerintahan anti-neoliberal. Artikel ini juga mengeksplorasi beberapa implikasi kelas dari tiga tesis ini, terutama dengan meninjau konsep "borjuasi progresif" dan "kelas terpinggirkan," yang keduanya sangat bersandar pada strategi anti-neoliberal.

STRATEGI KIRI-TENGAH

1. Argumen untuk Aliansi Lebar

Selama satu dekade sebelum penunjukkannya sebagai Menteri Luar Negeri Meksiko pada 2000, Jorge Castaneda menggunakan strategi anti-neoliberal untuk Amerika Latin. Dalam karyanya yang terkenal Utopia Tak Bersenjata: Kaum Kiri Amerika Latin setelah Perang Dingin, Castaneda (1993) meletakkan basis bagi proposalnya di kemudian hari tentang aliansi kiri-tengah dengan memformulasikan suatu program untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan nasionalis, tapi dengan sepenuhnya dan cermat memperhitungkan paksaan globalisasi. Langkahnya menghindari reformasi-reformasi yang lebih berjangkauan luas, memungkinkannya menarik sektor-sektor di sisi kanannnya ke dalam aliansi. Castaneda mungkin menggebuki kuda mati dalam bagian awal Utopia Tak Bersenjata - suatu serangan terhadap gerakan gerilyawan Fidelista yang sudah musnah - tapi dalam bagian kedua ia mengedepankan proposal kongkrit bagi suatu pendekatan baru untuk merevitalisasi kaum kiri baru di Amerika Latin. Proposal utamanya terdiri dari suatu model neo-Macan Asia di mana negara memberikan prioritas bantuan khusus kepada sektor-sektor ekspor dan menghindari favoritisme, tapi, berbeda dengan pemerintahan seperti Korea Selatan, mengajukan suatu "piagam sosial ... dan piagam lingkungan hidup yang menciptakan keharmonisan ke atas, bukannya ke bawah" (Castaneda, 1994, 317). Setelahnya, Castaneda berpisah jalan dengan pengusung standard kiri Cuauhtemoc Cardenas untuk mendukung pencalonan presiden Vicente Fox dan kemudian naik menjadi Menteri Luar Negeri. Bagi banyak pihak, peralihannya ini mempertanyakan kredibilitas Castaneda sebagai seorang kiri yang bona fide. Walau demikian, Castaneda lebih maju dari
"Jalan Ketiga" a la Blair-Clinton karena proposalnya untuk globalisasi dirancang untuk mereformasi dan memanusiawikan struktur kapitalis yang ada, tapi tanpa menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Castaneda menjadikan modal spekulatif internasional sebagai target dengan menyerukan suatu pajak khusus untuk menghukum investor yang tiba-tiba menarik diri dari suatu negeri, sejalan dengan apa yang dengan sia-sia diusulkan oleh Francois Mitterand dan dijadikan inisiatif oleh Augusto Pinochet (di antara sekian orang lainnya) dalam skala rendah di Chile.

Bermula pada 1994, Castaneda mengajukan suatu strategi aliansi kiri-tengah di penjuru benua itu dan mempertemukan sederetan panjang aktor politik dan intelektual dalam berbagai konferensi untuk mengeksplorasi kemungkinan pendekatannya ini dan mengerjakan perinciannya. Sebagai kelanjutannya, "Konsensus Buenos Aires" (suatu tantangan terhadap "Konsensus Washington" yang neoliberal) dirancang untuk memperkuat demokrasi di Amerika Latin dengan mengkombinasikan penolakan institusi pusat tersebut terhadap populisme yang tak bertanggungjawab dengan kepedulian sosial kaum kiri secara luas.

Pernyataan utama Konsesus itu, dirancang oleh Castaneda dan berjudulkan "Setelah Neoliberalisme: Suatu Jalan Baru," menekankan "misi-misi" kaum kiri dan tengah yang saling melengkapi. Yang kiri adalah untuk "memerangi ketaksamaan," sementara yang kanan adalah untuk "mengarahkan non-konformitas kelas menengah dan memperluas sistem penghargaan (merit system) di seluruh kehidupan sosial." Dokumen tersebut menyerukan penguatan (solidification) kekuasaan negara di hadapan tendensi globalisasi dan kebijakan neoliberal yang mengikisnya. Pendanaan proses semacam ini, yang menyertakan program-program konprehensif bagi sektor-sektor yang tak diistimewakan, akan diambil dari penerapan secara ketat pajak penjualan, bukannya pajak penghasilan progresif yang lebih sulit untuk diterapkan. Untuk memperkuat pembelaannya, Castaneda meniupkan realisme: "Kalau bertindak terlalu jauh, mereka [para kapitalis] hanya akan angkat kaki. Yang akan terjadi adalah pelarian modal, dan pelarian pemodal - mereka akan pergi dan hidup di tempat lain; atau mereka akan menggulingkan pemerintahan, yang ini mereka mampu lakukan" (Castaneda, 2001, 32).

Castaneda mendesak kaum tengah untuk memutus hubungan eratnya dengan kaum kanan yang bersandar pada sekutu dari dalam dan luar negeri yang jauh lebih kuat dari mereka. Dengan memutus hubungan dengan kaum kanan, tersedia dua pilihan bagi kaum tengah: mengajukan kandidatnya sendiri atau beraliansi dengan kiri. Castaneda yakin bahwa pilihan pertama ditakdirkan gagal dengan berlakunya sistem elektoral dua putaran di seluruh benua tersebut, sehingga pembentukan aliansi menjadi suatu keharusan politik.

Bagi Castaneda, anti-neoliberalisme kadang kala cukup terlaksana oleh aksi-aksi mereka yang mengaku berada dalam kubu pro-neoliberal. Dengan begitu Castaneda memuji Presiden Brasil berhaluan tengah Fernando Henrique Cardoso karena menaikkan tarif untuk melindungi industri nasional dan ia berharap bahwa "dengan mencapai tahap yang sungguh-sungguh redistributif dalam masa jabatannya" ia akan berpisah dengan kaum kanan dan memeluk strategi kiri-tengah. Castaneda juga berargumen bahwa "tema sentral kaum kiri," termasuk perjuangan melawan ketaksamaan dan kemiskinan dan pandangan bahwa model neoliberal sudah berlebihan, telah secara umum semakin diterima bahkan di kalangan Bank Dunia dan lingkaran pimpinan negara-negara berkembang (Castaneda, 1996, 30-32).

Strategi Castaneda melampaui penyatuan partai-partai politik progresif dan moderat karena juga mencoba merangkul kaum borjuis "nasional" atau "progresif". Castaneda menunjukkan bahwa gerakan Komunis sesungguhnya telah mengedepankan pendekatan ini pada tahun 1930an dalam bentuk front kerakyatan (popular frontism), yang di Latin Amerika dimaksudkan untuk menarik kaum yang dicap sebagai "borjuasi nasional progresif" (Ellner, 1988, 25-31). Menurut Castaneda, sebagai akibat revolusi Kuba dan gerakan gerilya pada 1960an, front kerakyatan digantikan oleh tujuan-tujuan yang lebih sayap kiri. Sebagai kelanjutannya, ofensif kanan internasional, yang dihantarkan oleh pemerintahan Reagan dan Thatcher pada 1980an, semakin mempersempit kemungkinan menarik sektor-sektor moderat ke dalam aliansi-aliansi yang diinspirasikan oleh kaum kiri (Castaneda, 1993, 23, 72).

Pendeknya, strategi kiri-tengah Castaneda mencoba merevitalisasi aliansi-aliansi berbasis lebar yang meniru gerakan Komunis tahun 1930an dan 1940an, yang di Amerika Latin dirancang untuk memenangkan dukungan kaum borjuasi nasional. Sesungguhnya, sektor ini adalah yang paling diuntungkan dari anti-neoliberalisme. Mereka tak hanya diuntungkan oleh tarif tinggi untuk meminimalisir import, tapi juga oleh subsidi yang ditujukan untuk pengembangan industri. Maka secara relatif kesuksesan atau kegagalan pemerintahan kiri-tengah merupakan ukuran bagi potensi politik kaum borjuasi nasional "progresif", dan sesungguhnya membantu mengindikasikan apakah formasi kelas tersebut sebenarnya ada.

2. Lapangan Ujian bagi Strategi Kiri-Tengah

Castaneda menunjukkan bahwa walaupun kinerja elektoral kaum kiri secara keseluruhan sejak 1980an telah mengecewakan, strategi kiri-tengah mencatat kesuksesan elektoral yang dramatis: tiga kemenangan calon kandidat Concertacion di Chile (termasuk pimpinan sosialis Ricardo Lagos pada 2000), terpilihnya Rafael Caldera di Venezuela pada 1993; kemenangan Fernando de la Rua di Argentina pada 1999, dan terpilihnya Vicente Fox di Mexico pada 2000. Kini, paska perseteruan ekonomi dan politik dalam pemerintahan de la Rua yang berujung pada pengunduran-dirinya pada Desember 2001, dan pengunduran diri mendadak oleh Castaneda dari jabatan Menteri Luar Negeri setahun kemudian, dibutuhkan suatu evaluasi terhadap strategi itu.

Di Meksiko, Castaneda meyakinkan Fox untuk menerima strategi kiri-tengahnya sejak awal kampanye presiden. Sementara di satu sisi menolak usulan kaum Kiri untuk menggelar pemilihan awal (primaries) untuk menominasikan kandidat bersama, Fox menyerukan "aliansi warga" yang memotong spektrum-spektrum politik. Ini, akibatnya, berarti memposisikan diri sebagai pembela kepentingan rakyat dan menjauhkan diri dari kaum Kanan dengan menarik individu-individu Kiri ke dalam kubunya. Dalam kampanyenya, Fox menunjukkan penghormatan terhadap memori korban mahasiswa dalam pembantaian Olimpiade 1968. Ia juga berkunjung ke Kuba dan bersilaturahmi dengan Fidel. Seakan-akan peralihan sikap ini tidak cukup meyakinkan kaum Kiri tentang niat baiknya, Fox yang dikenal anti-buruh berikrar untuk mengakui otonomi terbatas bagi gerilyawan Zapatista dalam wilayah yang mereka kontrol, dan menelan sentimen anti-serikat-buruhnya dengan memuji gerakan serikat buruh independen Meksiko. Menyusul terpilihnya ia, Fox menawarkan dua hingga tiga jabatan kabinet penting kepada Partai Revolusioner Demokratik (PRD) yang mana Cardenas merupakan anggotanya, namun tawaran ini ditolak. Castaneda dengan sengit mengkritik PRD yang mencibir aliansi kiri-tengah, bahkan meskipun ia mengakui bahwa Fox tak hendak berpisah dengan "paradigma pasar yang berdefinisi luas, yang secara khusus tidak saya suka ... tapi harus saya terima" (Castaneda, 2001, 32).

Dengan kehadiran kaum kiri yang lemah dan tak terorganisir dalam kubu Fox dan komitmen neoliberal sang Presiden, kasus Meksiko dapat dipandang sebagai karikatur model kiri-tengah sebagaimana awalnya menjadi visi Castaneda. Di Argentina dan Chile, perimbangan kekuasaan antara kiri dan tengah cukup jelas dengan keduanya saling berkompetisi melalui persyaratan sama dalam pemilihan awal untuk memilih kandidat presiden. Dalam kedua negeri itu pemenang kontes tersebut meraih kemenangan dalam pemilihan presiden. Namun meskipun bersama-sama menyandang status sebagai mitra kunci dalam aliansi yang berhasil, kaum kiri di Argentina dan Chile gagal menekankan isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan neoliberal, dan akibatnya kaum kiri kehilangan kredibilitasnya.

Di Argentina, front kiri FREPASO bersatu dengan Partai Radikal yang moderat pada Agustus 1997 untuk membentuk "Aliansi," yang hanya beberapa bulan kemudian menyapu pemilihan kongres. Partai Radikal dan FREPASO sepertinya memiliki banyak kesamaan. Mereka bersama-sama mengutuk korupsi dan pelanggaran otonomi yudisial oleh eksekutif dalam pemerintahan Carlos Menem. Mereka juga mengkritik hubungan khusus dengan Amerika Serikat yang dibina oleh Menem lewat mengorbankan rencana-rencana integrasi ekonomi dengan negeri-negeri tetangga Argentina. Sebagai tambahan, dalam beberapa tahun belakangan kedua organisasi politik tersebut menolak pendekatan terapi kejut (shock treatment) Menem dalam kebijakan ekonomi. Walau demikian, Aliansi segera mengumumkan dukungannya terhadap Rencana Konvertibilitas oleh Menem, yang berlaku sejak 1991, yang menjamin nilai tukar satu-satu dolar-peso, sehingga mendolarisasi ekonomi. Menolak konvertibilitas akan memicu pelarian mata uang peso, tapi mendukungnya akan membatasi potensi intervensi pemerintahan Aliansi mana pun. Presiden de la Rua, yang merupakan sayap konservatif Partai Radikal, bukan lah kandidat yang akan mengubah jalan neoliberal yang diinisiatifkan Menem. Dengan membandingkan kebijakan pengetatan yang dibela de la Rua dalam kampanye presidennya dengan kebijakan lebih populis yang diusung lawan utamanya, Washington Post bertepatan dengan Wall Street Jurnal dengan menggambarkan kemenangan elektoralnya sebagai "berita baik" (Washington Post, 1999, A-30).

FREPASO gagal memutuskan hubungan dengan kebijakan ekonomi de la Rua, bahkan ini tidak dilakukan ketika ia mengangkat pengusung standar neoliberalisme, Domingo Cavallo, sebagai Menteri Keuangan pada awal 2001. FREPASO memang melepaskan dua posisi Wakil Presiden, tapi atas dasar isu korupsi, bukannya kebijakan ekonomi. Dengan memperparah keadaan, wakil FREPASO lainnya bertahan di pemerintahan, sehingga meninggalkan kesan ke-inkoheren-an organisasional.

Di Chile, prospek untuk perubahan, setidaknya dalam front politik, terlihat lebih menjanjikan. Di sana, kaum Sosial dan Demokrat Kristen menyampingkan permusuhan lama untuk membentuk aliansi Concertacion, yang tak hanya menjadi ujung tombak perjuangan menurunkan Pinochet, tapi juga setelahnya memenangkan tiga pemilu presiden. Ricardo Lagos dari Partai Sosialis, setelah menderita kekalahan di tangan Eduardo Frei dari Partai Demokrat dalam pemilihan awal yang digelar pada 1993, meraih kemenangan pada Januari 2000. Namun yang mempersatukan Concertacion bukanlah anti-neoliberalisme atau kebijakan ekonomi secara umum, melainkan komitmen untuk membersihkan warisan politik Pinochet yang termuat dalam Konstitusi 1980, yang membengkokkan kekuasaan pengambilan keputusan untuk keuntungan kaum kanan. Begitu besarnya kehendak partai-partai Concertacion untuk meninggalkan masa lalu, sehingga mereka mencampurkan penghapusan sisa-sisa unsur yang tak demokratik dengan memaafkan dan melupakan kejahatan yang dilakukan pada masa Pinochet berkuasa. Maka, contohnya, Lagos tidak secara tegas mengkritik solidaritas Presiden Frei dengan Pinochet yang saat itu sedang dipenjara di Inggris, sehingga menunjukkan sikap yang, menurut kata-kata seorang analis politik, "berbolak-balik (oscillate) antara ambiguitas dan oportunisme" (Moulian, 1999, 17).

Masih harus dilihat apakah kaum Sosialis dan Demokrat Kristen memiliki cukup persamaan untuk mempertahankan koalisi, ketika Pinochet dan prerogatif (hak istimewa) Konstitusi 1980 menjadi bab yang ditutup dalam sejarah bangsa itu. Suatu sektor dalam Partai Sosialis yang menyerukan penolakan privatisasi yang diperintahkan Frei, menyalahkan aliansi karena memfasilitasi perkembangan elektoral kaum kanan dan bertanggung jawab terhadap hilangnya identitas kaum Kiri. Bahkan lebih signifikan lagi adalah pergeseran Partai Sosialis ke tengah dalam hal kebijakan ekonomi. Maka, contohnya, antusiasme Presiden Lagos terhadap tergabungnya Chile ke dalam NAFTA menutupi minatnya terhadap usulan Lula tentang integrasi Amerika Selatan yang bertujuan menegosiasikan hubungan komersial dengan Amerika Serikat dari posisi yang kuat. Kaum kiri Chile pada khususnya memandang kritis saran Lagos bahwa pajak nilai tambah (value added tax) yang lebih tinggi atau privatisasi akan mengkompensasikan menurunnya penghasilan akibat reduksi tarif yang diterapkan NAFTA.

Pendeknya, di mana aliansi kiri-tengah mencapai kekuasaan di Amerika Latin, tujuan-tujuan anti-neoliberal telah tersubordinasikan oleh tujuan lainnya, seperti perjuangan melawan korupsi, penerapan efektif program-program sosial, dan demokratisasi. Memang, para anggota koalisi yang Kiri sendiri menurunkan atau sama sekali meninggalkan anti-neoliberalisme dan berkonsentrasi pada tujuan-tujuan non-ekonomi ini. Maka (dalam contoh strategi kiri-tengah lainnya) Gerakan menuju Sosialisme (MAS) di Venezuela mendukung kandidat presiden Rafael Caldera pada 1993 sebagian besar karena ia membela anti-neoliberalisme, namun dua tahun menjabat presiden ia membalikkannya dan memeluk erat program neoliberal. MAS bukan hanya mempertahankan dukungannya terhadap pemerintahannya, tapi memasuki kabinetnya dan memainkan peran penting dalam formulasi legislasi ekonomi. Dalam hal serupa, ketika FREPASO di Argentina melepaskan posisi wapres dalam pemerintahan de la Rua, mereka melakukannya atas isu korupsi dan bukan atas perbedaan dalam kebijakan neoliberal. Pendeknya, bukannya memenangkan kaum tengah untuk secara terbuka mengambil posisi anti-neoliberal, aliansi kiri-tengah memberikan efek terbalik dengan mendomestifikasi komponen-komponen kiri dalam area kebijakan ekonomi.

Dalam beragam kasus yang didiskusikan di atas di mana aliansi kiri-tengah berkuasa, kaum kiri berada di belakang kaum tengah. Presiden De la Rua (Argentina), Patricio Aylwin (Chile), Eduardo Frei (Chile), Caldera (Venezuela) dan Fox (Meksiko) merupakan non-kiri yang bergantung pada dukungan kaum kiri dalam perlombaan yang relatif tipis. Peran kaum kiri yang tersubordinasi mengingatkan pada front kerakyatan dan pemerintahan "front kerakyatan yang diperluas" pada tahun 1930an dan 1940an yang mana Partai Komunis tidak disertakan dalam posisi-posisi kementerian yang penting. Saat itu, faksi-faksi kiri dalam gerakan Komunis berargumen bahwa tujuan jangka panjang dikorbankan untuk hal-hal persatuan yang terdiri dari reformasi-reformasi moderat (Trotsky, 1977) [3]. Kesalahan kaum kiri dalam mencapai posisi kepemimpinan teratas, khususnya dalam memformulasikan kebijakan ekonomi - dalam pemerintahan yang terinspirasikan oleh front kerakyatan dan strategi kiri-tengah Casteneda - terlihat kontras dengan Venezuela dan Brasil (saat terpilihnya Lula), yang pada 1998 dan 2002 memilih pemerintahan yang benar-benar anti-neoliberal dengan orientasi kiri. Lebih jauh lagi, sebagaimana halnya front kerakyatan mendapat kritik dari faksi-faksi kiri, keampuhan pendekatan kiri-tengah Casteneda juga dipertanyakan oleh Marta Harnecker, James Petras, dan lainnya yang mengedepankan strategi alternatif dengan menekankan muatan kiri anti-neoliberalisme, sebagaimana didiskusikan di bawah ini.

3. Strategi Kiri-Tengah: Penghindaran Ideologis dan Programatik

Dalam jangka pendek, strategi kiri-tengah terbukti instrumental dalam inisiatif konsolidasi demokratik di Amerika Latin. Turunnya Pinochet dari kekuasaan dan hal serupa terhadap PRI [A] di Mexico tidak akan terjadi bila mereka mengambil langkah lain. Tapi dalam jangka panjang, koalisi strategi Castaneda hanya memperparah masalah utama yang dihadapi demokrasi-demokrasi di Amerika Latin dalam era neoliberalisme: semakin kaburnya perbedaan ideologi dan programatik. Benar, Castaneda merancang serangkaian proposal inovatif yang anti neoliberal untuk Konsensus Buenos Aires dengan tujuan mengangkat polarisasi penting yang mempertentangkan kaum neo-liberal melawan anti-neoliberal. Kesalahan fatal pendekatan Castaneda, walau begitu, adalah bahwa partai-partai tengah yang ia upayakan untuk memihaknya tidak sedikitpun menuruti posisi anti-neoliberal yang jelas. Partai Demokratik Kristen di Chile, contohnya, secara historik mendorong program-program sosial termasuk legislasi perburuhan saat ini yang begitu ditentang oleh kaum kanan, namun mereka segera berhenti ketika harus memutuskan hubungan dengan orientasi ekonomi yang didirikan selama masa Pinochet. Partai Radikal Argentina juga gagal secara tegas berpisah dengan kebijakan ekonomi ortodoks, terlepas dari kritiknya terhadap pendekatan terapi kejut (shock therapy) Menem. Kebijakan ekonomi Vicente Fox bahkan lebih jauh dari kubu anti-neoliberal. Kaum kiri, dengan mendukung pemerintahan yang plin-plan, turut menciptakan kesinisan, keputus-asaan dan golput (Riquelme, 1999, 33) atau reaksi berlebihan dalam bentuk kelompok kiri garis keras yang dengan simplistik mengkategorikan semua aktor-aktor politik sebagai kawan atau lawan.

Tidak adanya definisi ideologis dan programatik yang jelas pada umumnya menjadi suatu tanggung jawab besar bagi demokrasi Amerika Latin yang masih "tak terkonsolidasi", dan pada khususnya merongrong upaya mendemokratiskan partai-partai politik. Kelemahan ini telah dibuktikan oleh pemilihan kandidat dalam partai-partai politik, yang menyediakan kesempatan untuk membicarakan perbedaan internal dan merangsang perdebatan internal di antara anggota. Anti-neoliberalisme menantikan definisinya yang tepat, dan pemilihan kandidat dalam partai mewakili area ideal untuk mencapai tujuan ini.

Ketika pada tahun 1980an partai-partai seperti MAS di Venezuela dan Partai Sosialis di Chile adalah di antara yang pertama menyelenggarakan pemilihan untuk menunjuk pengurus partai, dan kemudian "melegalkan" aliran-aliran opini internal, persaingan internal berpusat pada perbedaan ideologi. Dalam upayanya mewakili kandidat presiden dari MAS pada pemilu 1978 dan 1983, teoretikus Teodoro Petkoff berargumen bahwa ia berada dalam posisi lebih baik dibandingkan saingan utamanya - yang juga seorang sosialis tapi bukan anggota partai - untuk berkontribusi terhadap solidifikasi ideologi MAS (Ellner, 1988, 117)

Ideologi sangat memenuhi pikiran anggota MAS di semua tingkatan dan memang merupakan dasar dari diskusi internal partai. Terlepas dari kepeloporan MAS dalam reformasi demokrasi dalam partai, politik internal organisasi tersebut pada tahun 1990an sebagian besar tereduksi menjadi konflik personal tanpa perdebatan seputar isu-isu yang substantif. Akibatnya, partai tersebut kehilangan minat menyelenggarakan pemilihan awal untuk nominasi kandidat di semua tingkatan. Sejak awal kampanye presidensial Hugo Chavez pada 1998, para MASistas tidak siap merespon isu-isu substansial yang mengemuka. Luar biasanya, tidak satu pun pimpinan nasional MAS terlihat mendukung pencalonan Chavez sebagai presiden hingga kemudian tekanan dari bawah meyakinkan mereka untuk turut ikut barisan. Akibatnya, partai tersebut mengalami perpecahan jadi dua sebanyak dua kali (pada 1998 dan 2001) dan pada saat kedua kalinya tidak ada satu pun pimpinan nasional veteran MAS yang bergabung dengan kelompok pecahan yang pro-Chavez. Pengalaman ini mendemonstrasikan bahwa pemilihan awal dalam partai dan praktek demokrasi internal lainnya di tengah absennya perdebatan ideologi dan programatik hanya akan menjadi praktek dungu. Kegagalan partai-partai yang condong ke kiri seperti MAS untuk mengambil posisi yang jelas terhadap neoliberalisme - meskipun mereka mempelopori upaya-upaya demokratisasi internal - membuktikan tantangan khusus yang dihadapi kaum kiri dunia ketiga dalam memformulasikan model anti-neoliberal.

Argumen "menjalankan-sendiri" yang diusung Petkoff dan berpihak pada kejelasan ideologi dan programatik, dapat dipratekkan dalam anti-neoliberalisme Amerika Latin pada kurun waktu saat ini. Sebagian besar gerakan bersentimen anti-neoliberal, tapi tak memiliki kespesifikan dalam hal strategi dan tujuan. Mereka yang menentang pendekatan kiri-tengah Castaneda berargumen bahwa koalisi anti-neoliberal perlu untuk menjadi lebih anti-neoliberal, dan lebih selektif dalam menentukan siapa yang masuk, dibandingkan apa yang diadvokasikan oleh penulis Meksiko tersebut. Pendekatan semacam itu awalnya tidak begitu sukses dalam pemungutan suara dibandingkan strategi Castaneda yang berbuah di Chile, Venezuela (dengan terpilihnya Rafael Caldera pada 1993), dan Argentina. Tapi kegagalan aliansi kiri-tengah dalam menentang kebijakan ekonomi neoliberal, sebagaimana didiskusikan di atas, membuktikan perlunya pendekatan garis keras yang menghindari kompromi dalam isu-isu yang berhubungan dengan neoliberalisme. Hanya dalam bentuk inilah gerakan anti-neoliberal dapat mendemonstrasikan kepada para warga umumnya bahwa terdapat alternatif otentik terhadap neoliberalisme, selain model tersentralisir dan bertumpukan negara (statist) yang ditawarkan kaum kiri tradisional. Yang sama pentingnya adalah, kebijakan pembangunan aliansi yang lebih selektif akan mengharuskan kaum anti-neoliberal sendiri untuk menghasilkan strategi jangka-panjang dan mendefinisikan tujuan-tujuan mereka agar tak sekedar berupa sketsa-sketsa kasar.

ANTI-NEOLIBERALISME DAN ANTI-IMPERIALISME

1. Marta Harnecker vs. James Petras

Kaum kiri yang mengkritik bahwa aliansi kiri-tengah secara bias memihak kaum tengah berargumen bahwa perjuangan anti-neoliberal merupakan hal kunci dalam agenda politik dan tak dapat dicairkan demi memenangkan pemilu. Anti-neoliberal garis keras dibagi menjadi dua aliran. Satu, yang teoretikus terdepannya adalah seseorang yang sejak lama menjadi warga Kuba, Marta Harnecker, mengusulkan pengonsentrasian upaya-upaya perjuangan melawan neoliberalisme hingga keadaan internasional bergeser untuk keuntungan kekuatan-kekuatan kerakyatan. Posisi kedua, dibela oleh James Petras, bersikap lebih optimis dalam mengombinasikan anti-neoliberalisme dengan perjuangan-perjuangan yang lebih berjangkauan luas seperti anti-imperialisme dan anti-kapitalisme.

Posisi Harnecker pada awalnya diformulasikan oleh pimpinan Sandinista dalam Forum Sao Paulo pada 1990 di awal kekalahan elektoral mereka di Nikaragua dan terjadinya berbagai gangguan dalam blok sosialis Eropa Timur. Para Sandinista berargumen bahwa "menutupnya siklus revolusi-revolusi anti-imperialis" memaksa kaum kiri untuk berkonsentrasi pada tujuan moderat berupa anti-neoliberalisme. Harnecker mengingat ketika para Sandinista pertama kali mempresentesikan tesis ini "kami semua tergetar ... tapi itu kini diterima oleh semakin banyak kaum kiri ... yang memahami sulitnya menang dalam periode ultrakonservatif ini" (Harnecker, 1999, 65). Harnecker menambahkan bahwa posisi dominan yang dinikmati oleh kekuatan konservatif pada tingkat internasional menutup kemungkinan bagi kemenangan kaum kiri melalui perjuangan bersenjata, seperti yang sedang dijalankan di Kolombia.

Harnecker mengusulkan kepada kaum kiri Amerika Latin untuk mengutamakan kontes-kontes elektoral lokal, sementara itu ia menolak argumen para "ultra-kiri" bahwa kontrol terhadap pemerintahan kotapraja dan negara-bagian sama saja dengan "mengurusi kapitalisme." Harnecker menganggap pertempuran-pertempuran ini sebagai bagian dari perjuangan anti-neoliberal dan suatu kesempatan bagi kaum kiri untuk mendemonstrasikan kemungkinan alternatif terhadap neoliberalisme (NACLA, 1995). Secara spesifik, walikota dan gubernur yang berhaluan kiri sangatlah ideal untuk mereorganisir struktur-struktur publik agar mencapai efisiensi (slogan neoliberal) dan pada saat yang sama menghindari PHK massal yang diasosiasikan sebagai neoliberalisme dengan mensponsori program-program pelatihan kembali (retraining programs). Harnecker menambahkan bahwa pencapaian dua tujuan ini ketika berkuasa disulitkan oleh partai-partai kiri yang melancarkan tekanan dalam menuntut lapangan pekerjaan, sementara melupakan keharusan-keharusan efisiensi (Harnecker, 1995, 69-117).

Kaum kiri telah berhasil menang dalam pemilihan di berbagai ibukota dan kota penting di El Salvador, Nikaragua, Venezuela, Meksiko, Brasil dan Uruguay tanpa bergantung pada pendekatan kiri-tengah Castaneda. Di negeri-negeri ini kaum kiri tak mengikutsertakan kaum tengah dengan meniru aliansi-aliansi antar partai kiri (seperti kasus Front Lebar di Uruguay dan Front Farabundo Marti di El Salvador) dengan menyatukan diri dalam bentuk suatu "front". Harnecker tidak melarang aliansi-aliansi yang menyertakan kaum non-kiri dan justru mengkritik kaum "ultra kiri" karena mengusir mereka (kaum non-kiri, pen.). Contoh terdepan formasi aliansi yang sukses sebagaimana digarisbawahi oleh Harnecker adalah persetujuan yang dicapai di Brasil pada 2002 yang mana Partai Pekerja yang berhaluan kiri memilih partai di sisi kanannya sebagai mitra junior.

Penulis kiri veteran James Petras membela strategi lain yang mana perjuangan anti-neoliberal membangkitkan formulasi tuntutan dan slogan anti-imperialis dan bahkan anti-kapitalis. Petras menunjukkan bahwa akibat dari proses ini, "perjuangan [di Amerika Latin] tidak hanya meningkat secara kuantitas tapi juga semakin teradikalisir" dan telah "sekali lagi menempatkan sosialisme dalam agenda" (Petras, 2003; Petras, 2002b). Dinamika radikalisasi yang melampaui anti-neoliberalisme ini mengingatkan kita pada karya Trotsky Program Transisional untuk Revolusi Sosialis, yang mengusulkan suatu program minimum yang berfungsi sebagai "jembatan antara tuntutan saat ini dan program-program sosialis dalam revolusi." Dalam karya yang sama Trotsky menyerang Komintern karena memisahkan program-program minimum dan maksimum dan menggunakan kata sosialisme "hanya untuk menguliahi pada hari libur" (Trotsky, 1974). Kritik Trotsky yang kiri menyerupai kritikan kubu Petras terhadap formulasi Harnecker yang mengesampingkan tujuan-tujuan jangka panjang untuk memprioritaskan tujuan-tujuan anti-neoliberal.

Dalam menekankan tujuan-tujuan yang lebih kiri, Petras mengklaim bahwa gerakan sosial radikal yang tumbuh subur di Amerika Latin (terutama di pedesaan dalam negeri-negeri seperti Meksiko, Colombia, Brasil dan Bolivia), sejalan dengan beberapa partai-partai politik penting seperti Movimiento al Socialismo di Bolivia (dipimpin oleh Evo Morales), telah bergerak ke arah anti-imperialis (Petras, 1999, 13-57; Veltmeyer dan Petras, 2000, 115-121). Proses radikalisasi ini merupakan respon terhadap militerisasi kebijakan luar negeri AS, yang manifestasi terpentingnya di Amerika Latin adalah "Plan Colombia" berupa intevensi militer untuk memerangi gerakan gerilya negeri itu dan lalu-lintas obat terlarang. Namun, Petras menunjukkan bahwa ofensif baru Washington juga telah menekan partai-partai kiri yang besar seperti Partai Pekerja di Brasil dan Sandinista di Nikaragua, untuk mengadopsi posisi yang lebih moderat (Petras, 2002b).

Petras meyakini bahwa "perang permanen" adalah hasil logis dari kebijakan luar negeri Bush, yang bertentangan dengan pemikiran neoliberal. Ia menyebut model Bush sebagai "Keynesianisme militer" di mana intervensi militer di luar negeri dan intervensi negara dalam ekonomi domestik telah menggantikan model neoliberal berupa kebijakan pasar bebas dan formula-formula yang ditekankan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut Petras, negara di bawah Bush sesungguhnya secara rutin bentrok dengan sektor swasta. Garis pemikiran Petras memiliki implikasi yang mengurangi relevansi slogan-slogan anti-neoliberal Harnecker sementara menjadikan panji-panji anti-imperialis semakin cocok bagi negeri-negeri dunia ketiga.

2. Pemerintahan Chavez dan Lula dan Isu-Isu Kelas

Berkuasanya Chavez dan Lula bertentangan dengan strategi yang diajukan oleh Castaneda, yang mana kaum tengah diberikan peran memimpin dalam koalisi pemerintahan. Kedua presiden tersebut menyerang naoliberalisme dan menerapkan kebijakan ekonomi alternatif. Namun demikian, perbedaan utama antara keduanya dalam strategi politik dan kekuatan sosial yang menopang gerakannya memiliki implikasi penting bagi pendekatan yang dirancang oleh Harnecker dan Petras. Secara spesifik, peranan kaum "borjuasi nasional," kelas pekerja dan sektor-sektor terpinggirkan secara radikal berbeda dalam dua negeri tersebut. Baik Harnecker maupun Petras belum pernah memeriksa dengan cermat efek dan implikasi faktor-faktor kelas ini.

Berbeda dengan Chavez, Lula bertumpu pada dukungan solid organisasi kelas pekerja. Sejak pendiriannya pada 1983, federasi buruh utama di Brasil, Sentral Pekerja Sole (CUT), telah memiliki hubungan erat dengan Partai Pekerja-nya Lula. Dalam hal-hal mendasar, aliansi kelas dalam gerakan Lula juga berbeda dengan kasus Venezuela. Pada pemilu presiden 2002, Lula memilih wakil presidennya dengan menunjuk Jose Alencar, yang dipandang oleh Partai Pekerja sebagai industrialis progresif, dengan begitu menjamin dukungan kaum "borjuasi nasional."

Pemerintahan Lula mengedepankan suatu "pakta sosial" yang melibatkan kaum "borjuasi nasional" dan kelas pekerja terorganisir di Brasil. Karena batasan-batasan dari dalam (built-in) terhadap aliansi maupun kemungkinan nyata berbagai tujuannya, arah pemerintahan Lula lebih dapat diprediksi dan sepertinya akan lebih moderat dibandingkan Chavez. Maka, contohnya, Lula menerima masuk ke dalam Wilayah Perdagangan Bebas di Amerika (walaupun kesepakatannya ditolak oleh 10 juta rakyat Brasil dalam suatu referendum yang disponsori masyarakat sipil), tapi ia mendesakkan modifikasi dan negosiasi tertentu untuk memaksa Amerika Serikat mengangkat pembatasan terhadap import pertanian. Posisi ini mencerminkan prioritas kelas bisnis Brasil, yang mendukung promosi ekspor maupun investasi luar negeri menurut persyaratan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Proposal alternatif yang murni bagi penyatuan Amerika Latin untuk menstimulasi industrialisasi yang di kemudian hari nanti berkompetisi secara komersial dengan Amerika Serikat (sebagaimana diusulkan oleh Chavez), menyarankan suatu pendekatan yang berpusat pada negara. Kepentingan bisnis Brasil, seperti rekan-rekan mereka lainnya di Amerika Latin, memandang model ini diinspirasikan oleh kaum kiri, tak realistik dan bertentangan dengan keharusan globalisasi.

Petras memandang pakta antara Partai Pekerja dengan Partai Liberal-nya Alencar sebagai tanda bahwa Lula semakin meninggalkan tujuan-tujuan progresif. Ia memprediksikan bahwa Lula akan harus memilih antara kebijakan anti-kerakyatan oleh Partai Liberal, di satu pihak, dan tuntutan kerakyatan dari jajaran bawah partainya dan kelompok-kelompok sosial (seperti Gerakan Tak Bertanah) yang telah mulai menjaga jarak dengan pemerintahan, di pihak lain. Pernyataan ini kontras dengan pendapat Harnecker (2002a, 8-9) yang mengklaim bahwa Lula dan Chavez mewakili "front anti-neoliberal" terpenting di dunia (walaupun ia mengakui bahwa Venezuela, tidak seperti Brasil, sedang menjalani suatu "proses revolusioner").

Yang implisit dalam kritikan Petras terhadap keputusan Lula memilih Alencar adalah penolakan terhadap tesis potensi progresif kaum industrialis dan sektor-sektor "borjuasi nasional" lainnya di negeri-negeri dunia ketiga. Beberapa penulis kiri berkeyakinan bahwa sektor independen semacam itu tak pernah ada, sementara lainnya berpendapat bahwa itu telah tersingkirkan dalam era globalisasi ketika modal internasional semakin merajalela (Robinson, 1996). Dalam mempertahankan posisinya, Petras (tak seperti Harnecker) mengabaikan reputasi usahawan kaum industrialis Brasil, dan kegigihan mereka di hadapan tantangan-tantangan yang diakibatkan oleh globalisasi.

Secara kelas, akibat kebijakan tersebut jauh lebih problematik dalam kasus Venezuela. Basis sosial pemerintahan Chavez merupakan pekerja ekonomi informal yang terpinggirkan, yang tak punya jaminan sosial, jaminan legislasi perburuhan, pembayaran phk dan mediator nasional. Integrasi sektor-sektor ini ke dalam kehidupan ekonomi dan politik negeri itu mengakibatkan perubahan ekonomi dan politik yang berjangkauan luas. Sesungguhnya, baik kalangan analis politik maupun aktivis belum memberikan perhatian cukup terhadap kelas-kelas yang terpinggirkan, tidak demikian halnya dengan kelas pekerja terorganisir (Ellner, 2003, 161-162), dan dengan demikian solusi struktural terhadap permasalahan mereka belum terdefinisi dengan jelas. Longgarnya struktur internal Gerakan Republik Kelima (MVR) Chavez dan tiadanya disiplin maupun pengalaman organisasional para anggota yang berasal dari kelas terpinggirkan, yang merupakan mayoritas pengikut Chavez, semakin menambah ambiguitas ini. Sifat-sifat "sui generis" [B] (Harnecker, 2003) dari gerakan Chavista sejak pendiriannya pada 1982 membuat arahnya di masa depan semakin tak pasti.

Faktor kelas yang kedua berkontribusi terhadap ketakpastian prediksi dan desakan radikal fenomena Chavez: oposisi agresif dari sektor swasta Venezuela. Beberapa Chavistas yakin bahwa ketergantungan historik kaum kapitalis Venezuela terhadap negara (yang semakin diintensifkan dengan sistem penjualan dolar bernilai tukar spesial secara diskresioner [pilih kasih, pen.] yang diterapkan pada 2003) akan memaksa kepentingan bisnis untuk mengubah pendirian mereka dan mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Mereka menambahkan bahwa ekonomi Venezuela seluruhnya berdasarkan pada industri minyak yang dijalankan negara, dengan demikian pemerintah berada di atas angin (Escarra, 2003) [4]. Berbagai anggota koalisi yang berkuasa - seperti Partai Patria Para Todo (PPT) - mengadvokasikan perlakuan khusus terhadap kapitalis nasional untuk menghentikan ketergantungan ekonomi negeri itu terhadap modal asing. Walau demikian, tidak dapat dikesampingkan kemungkinan bahwa konfrontasi pemerintah-bisnis akan melepaskan suatu proses radikal berupa pengambilalihan industri oleh negara atau buruh, meskipun aksi-aksi demikian tidak ditemukan dalam doktrin-doktrin Chavista. Selama pemogokan umum sepanjang dua bulan yang dipimpin kaum bisnis pada 2002-2003, pemerintah mengambil langkah menyita komoditas kebutuhan dasar yang disembunyikan oleh para industrialis dan mengancam akan menduduki pabrik untuk menjamin produksi.

Harnecker dan Petras berbeda dalam menilai pemerintahan Chavez, namun keduanya tidak mengangkat tentang situasi genting di Venezuela akibat peran borjuasi dan kelas terpinggirkan, seperti didiskusikan di atas. Sejalan dengan posisinya tentang kelemahan kaum kiri pada tahap saat ini, Harnecker membenarkan konsesi Chavez terhadap Amerika Serikat, seperti kerelaannya untuk tetap membayar hutang luar negeri dan menjamin pasokan minyak secara tetap. Petras, di sisi lain, menyebut Chavez sebagai seorang "nasionalis" dalam kebijakan luar negeri namun "populis" dalam hal-hal dalam negeri, dan memandang kebijakan ekonominya, seperti penolakannya terhadap penghapusan privatisasi, sebagai pada dasarnya berorientasi pasar-bebas.

Petras (maupun Harnecker) dengan akurat menekankan bahwa formulasi ideologis Chavez, yang sebagian besar didasarkan pada pemikiran pemimpin kemerdekaan Simon Bolivar, tidaklah jelas dan tak memiliki kritik komprehensif terhadap kapitalisme. Walau demikian, dengan menekankan komitmen ideologi dan doktrin, Petras menomorduakan dinamika populisme, maupun beberapa karakteristik kelas tertentu, yang efeknya susah diprediksi tapi bisa jadi kondusif bagi proses radikalisasi [5]. Lagi pula, anggota kelas terpinggirkan yang menjadi tulang punggung gerakan Chavez secara khusus dirugikan oleh globalisasi; dengan ketakmampuan historik mereka dalam membangun organisasi yang mendefinisikan aspirasi mereka, pilihan politik mereka lebih susah diprediksi dibandingkan kelas pekerja. Walau demikian, potensi mereka dalam melakukan aksi yang independen adalah lebih besar dibandingkan setengah abad lalu, ketika sosiologis umumnya menggambarkan mereka sebagai kaum migran pendatang baru dari pedesaan yang mudah terbius oleh daya tarik politikus demagogis (Germani, 1963). Selain itu, peran borjuasi Venezuela juga merupakan subyek perdebatan. Hingga kini, oposisi kerasnya terhadap Chavez tampaknya akan membuat pemerintahannya tak memiliki alternatif lain selain bergerak ke arah anti-kapitalis. Namun, lemahnya sektor bisnis Venezuela dan ketergantungannya yang telah lama kepada negara, bisa saja memungkinkan jalan kompromi, sebagaimana diadvokasikan oleh sekutu PPT Chavez.

Populisme sayap kiri Chavez mungkin menyerupai fenomena revolusi Kuba setelah 1959, ketika pimpinan Movimiento 26 de Julio bergerak menuju sosialisme bukan karena mereka memeluk slogan-slogan atau tujuan sosialis, tapi sebagai reaksi terhadap permusuhan bebal lawan-lawan mereka. Ketika pimpinan buruh Chavista menyerukan kepada pemerintah untuk mengeluarkan dekrit yang memberikan hak kepada pekerja untuk menduduki perusahaan yang ikut aksi "insureksional" penutupan-pabrik pada Desember 2002 - Januari 2003, mereka dimotivasikan bukan oleh komitmen sosialis melainkan naluri untuk bertahan. Rangkaian kejadian ini, bila berujung pada arah anti-kapitalis, pastinya akan berbeda dari strategi "program transisional" Trotsky yang mana tujuan-tujuan jangka pendek yang telah ditentukan dengan baik dirancang untuk mengarah pada tujuan-tujuan jangka panjang yang telah ditentukan dengan baik. Mereka yang mengkritik Chavez karena ambiguitas doktrinnya luput melihat kenyataan bahwa di era globalisasi, anti-neoliberalisme (tak lagi memiliki panji-panji kiri tradisional seperti nasionalisasi) telah gagal mengembangkan strategi, slogan, dan tujuannya di mana-mana, suatu kelemahan yang merupakan tantangan besar bagi kaum kiri dunia ketiga.

Pendeknya, baik Harnecker maupun Petras menentang dominasi kaum tengah dalam gerakan anti-neoliberal, sebagaimana dikedepankan oleh Castaneda. Harnecker mempertahankan aliansi dengan kaum tengah asalkan kaum kiri menempati posisi pimpinan. Dengan kontras, Petras menolak semua jenis aliansi macam ini dan kemudian memprediksikan bahwa Partai Liberal Brasil yang berhaluan tengah akan pada akhirnya menentukan arah pemerintahaan Lula. Dalam kasus Venezuela, tidak muncul aliansi kiri-tengah semacam itu dan kedua penulis tersebut lebih optimistik dalam evaluasinya. Harnecker membenarkan kehati-hatian Chavez dalam beberapa permasalahan kunci tertentu sebagai suatu respon yang diharuskan oleh kondisi dunia yang tak menguntungkan, sementara Petras menggarisbawahi gebrakan anti-imperialis kebijakan luar negeri Venezuela.

KOMENTAR PENUTUP: KONDISI-KONDISI OBYEKTIF-SUBYEKTIF DAN TIGA STRATEGI ANTI-NEOLIBERALISME

Landasan dari tiga pendekatan anti-neoliberal yang didiskusikan dalam artikel ini merupakan perbedaan pembacaan kondisi obyektif bagi perubahan berjangkauan-luas di Amerika Latin dan dunia. Analisa Castaneda berpusat pada globalisasi. Strategi aliansi kiri-tengahnya yang moderat merupakan hasil logis dari argumennya bahwa kekuatan globalisasi mengekang aktor-aktor nasional dan dengan terkait cenderung menomorduakan perjuangan kerakyatan. Dalam Utopia Tak Bersenjata Castaneda menyerukan kaum kiri untuk menerima globalisasi dan hasil sampingannya (seperti pengawasan internasional terhadap hak asasi manusia dan pemilu dan integrasi ekonomi regional) untuk alasan-alasan pragmatik dan sebagai landasan bagi pembangunan-bangsa (nation-building) dan pembangunan ekonomi. (Castaneda, 1993, 394-305). Walau demikian, seperti halnya partai-partai sosial demokrat di Eropa, penerimaannya terhadap logika globalisasi mengakibatkan semakin banyaknya konsesi dan kompromi dengan neoliberalisme, yang membuka jalan bagi masuknya ia ke dalam pemerintahan Vicente Fox.

Harnecker beropini bahwa kaum kiri sedang berposisi defensif, tapi untuk alasan yang berbeda, yakni absennya blok sosialis setelah 1991. Ia mengakui bahwa globalisasi telah melemahkan posisi negara berkembang dan gerakan kerakyatan, tapi tidak melihat tendensi ini sebagai sesuatu yang tak dapat dibalikkan. Ia menambahkan bahwa, di hadapan globalisasi kapital, penyatuan negara-negara dunia ketiga merupakan langkah pertama yang sangat diperlukan sebelum memperdalam proses perubahan yang berjangkauan luas. (Harncker, 2003.a)

Tesis Castaneda tentang kemendesakan globalisasi dan tesis Harnecker tentang keruntuhan Soviet membenarkan moderasi tujuan-tujuan kiri, tapi keduanya memiliki implikasi yang berbeda. Struktur dunia yang diletakkan oleh globalisasi, dan yang membentuk pendekatan Castaneda, lebih berlangsung-lama dan mencakup-segala dibandingkan faktor-faktor politik yang diangkat oleh Harnecker, yang strategi anti-neoliberalnya dengan begitu lebih siap tempur dan condong ke kiri dibandingkan Castaneda (Harnecker, 2002b).

Perayaan Petras terhadap perjuangan akar-rumput dan kritiknya terhadap konsep globalisasi menempatkannya pada ujung lain yang berkebalikan dengan strategi defensif Castaneda dan Harnecker. Petras mempermasalahkan kecenderungan paradigma globalisasi yang memandang bahwa aktor-aktor nasional terkurung oleh hubungan-hubungan yang dipaksakan secara internasional dan hanya menyediakan pilihan yang terbatas (Ellner, 2002, 78). Jauh dari karakterisasi hubungan negara berkembang yang harmonis, sebagaimana dilakukan oleh berbagai penulis globalisasi, Petras menekankan persaingan antar-imperialis, yang menurut klaimnya semakin intensif sejak 11 September 2001. Sebagai tambahan terhadap faktor-faktor obyektif, Petras mempermasalahkan penulis tentang globalisasi yang menomorduakan perjuangan sosial dan melarutkan isu kelas secara total (Petras dan Veltmeyer, 2001, 78). Dalam berargumen bahwa kondisi subyektif telah matang untuk menghasilkan perubahan radikal di Amerika Latin, Petras berkebalikan dengan kecenderungan lain dari para penulis tentang globalisasi: menghapus faktor-faktor subyektif sebagai tidak relevan dalam hal keniscayaan munculnya struktur-struktur yang dibawa oleh globalisasi.

Pandangan anti-determinis Petras digunakan secara ekstrim oleh penulis lain yang menentang strategi defensif Castaneda dan Harnecker. Aktivis kiri Venezuela Toby Valderrama, contohnya, mempertanyakan argumen Harnecker bahwa kaum kiri perlu menunda perubahan berjangkauan luas karena tak adanya dukungan internasional dengan mengatakan: "Tak ada revolusi - dan ini adalah hukum - yang terjadi atas inisiatif kaum revolusioner dalam kondisi-kondisi yang menguntungkan; sebaliknya, mereka selalu bertindak [dalam situasi ini] di hadapan kondisi yang genting." Valderrama menekankan bahwa upaya Fidel Castro merebut kekuasaan pada 26 Juli 1953 berlangsung dalam kondisi yang tak diduga, tapi kemenangan revolusi itu (sebagaimana ditekankan oleh Che Guevara) mematahkan anggapan yang dipegang oleh kaum Komunis Ortodox tentang ketidakmungkinan terjadinya revolusi hanya 90 mil dari pantai AS (Valderrama, 2002). Argumen Velderama yang penuh kepeloporan memang dapat juga diterapkan ke dalam kudeta yang dilancarkan Hugo Chavez pada 4 Februari 1992.

Pendeknya, Petras dan lainnya yang mengangkat kemungkinan perubahan berjangka luas dalam kurun waktu saat ini menekankan pentingnya faktor-faktor subyektif per se, dan optimis dalam penilaian mereka terhadap kondisi-kondisi ini. Pada ujung lainnya, Castaneda mengecilkan efektifitas gerakan sosial (sebagaimana dilakukannya saat pemberontakan Zapatista pada 1994) dan sebaliknya mendukung negosiasi dari atas, suatu pendekatan yang dapat dikalahkan oleh gerakan sosial yang militan dan mandiri. Harnecker menempati bagian tengah dari spektrum optimis-pesimis. Di satu pihak ia memandang kondisinya belum matang untuk mengadopsi strategi anti-imperialis. Di lain pihak, ia memandang kaum kiri cukup kuat untuk memainkan peran dominan dalam aliansi anti-neoliberal dengan kelompok di sisi kanannya.

Peristiwa belakangan ini yang didiskusikan dalam artikel ini membantu dalam menilai keampuhan tiga strategi ini. Maka, kegagalan politik kaum kiri di Argentina di bawah de la Rua, dan kegagalan pemerintahan Fox, Caldera dan (dalam tingkat lebih rendah) Lagos dalam mengikuti haluan anti-neoliberal, menempatkan keraguan pada keefektifan pendekatan Castaneda. Selain itu, kebijakan luar negeri Bush mengungkap kebohongan klaim bahwa Amerika Serikat telah membalikkan badannya dari masa lalu yang imperialistik demi mempertahankan tatanan 'global' yang megah. Perkembangan ini dapat mengindikasikan bahwa proklamasi pimpinan Sandinista tentang keakhiran revolusi anti-imperialis, yang mempengaruhi formulasi strategi anti-neoliberal Harnecker, mungkin - paling sedikitnya - masih prematur.

Terakhir, fenomena Chavez dan Lula menunjukkan keuntungan dan bahkan kebutuhan aliansi dengan organisasi-organisasi yang mewakili kaum non-kiri - setidaknya dalam tahap awal - bertentangan dengan pendekatan Petras. Dalam kasus Venezuela, kaum non-kiri yang mendukung Chavez (MAS dan pengikut Luis Miquilena) dengan begitu saja meninggalkan koalisi pemerintahan menjelang kudeta April 2002. Walau begitu, naiknya Chavez ke kekuasaan mungkin tidak akan terjadi sedari awalnya - mungkin pula konstitusi Chavista 1999 tidak akan tersebar luas - kalau tidak tanpa dukungan dan partisipasi kaum non-kiri pada saat itu. Serupa dengan itu, kesepakatan elektoral Lula dengan Partai Liberal, yang mengakibatkannya memeluk reformasi pasar bebas, mungkin bukanlah suatu "penggadaian," sebagaimana diklaim oleh Petras. Aliansi antara Lula dan Presiden Nestor Kirchner dari Argentina (kemudian turut bergabung juga Alan Garcia dari Peru) mungkin memberikan suatu arena bagi formulasi posisi anti-neoliberal yang akan mengurangi tekanan terhadap Venezuela Chavez. Pendirian-pendirian ini dapat menyertakan negosiasi kolektif bagi hutang luar negeri dan kesepakatan tarif Amerika Selatan menjelang pembentukan FTAA. Maka penolakan Petras terhadap dukungan organisasional kaum non-kiri - seperti posisi Trotsky yang mendahuluinya - melucuti kaum kiri dari sekutu-sekutunya, yang - meskipun tidak begitu dapat dipercaya untuk mencapai tujuan jangka panjang - berguna bagi perjuangan melawan neoliberalisme.

Apartado 485
Barcelona, Anzoategui
Venezuela
esteve73@cantv.net

----------------

Catatan Penerjemah

[A] PRI:Partido Revolucionario Institucional (Partai Revolusioner Institusional) merupakan partai politik terbesar di Mexico yang berkuasa selama 71 tahun
hingga tahun 2000, ketika Vicente Fox dari PAN (Partido Accion Nacional - Partai Aksi Nasional) yang berhaluan tengah memenangkan kursi
kepresidenan. PRI secara nominal adalah sosial demokrat dan anggota dari Sosialis Internasional, namun haluannya adalah kanan-tengah. Pada paruh
akhir 1980an PRI mengalami perpecahan dengan sayap kirinya yang dipimpin oleh Cuauhtemoc Cardenas. Pada tahun 1989, Cuauhtemoc Cardenas,
beberapa individu kiri pecahan PRI dan sejumlah partai kiri lainnya membentuk partai berhaluan kiri terbesar di Meksiko, PRD (Partido de la
Revolucion Democratica - Partai Revolusi Demokratik).

[B] sui generis: unik

Catatan Penulis

Penulis berterimakasih pada Miguel Tinker Salas untuk komentarnya.

[1] Kaum kiri memang telah meninggalkan pembelaan terhadap model yang bertumpukan kekuasaan negara (statist) yang diasosiasikan dengan revolusi
Kuba, dan dengan demikian menekankan pentingnya koperasi pekerja dan usaha-usaha berskala kecil dan menengah dalam sektor swasta -
sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Chavez.

[2] Tuntutan agar pemilik baru perusahaan yang diprivatisasi menerima tanggung jawab membersihkan kerusakan ekologis yang diwarisinya, dikenal
sebagai "hutang lingkungan hidup," adalah satu contoh slogan yang dapat diangkat secara universal. Lainnya adalah pembayaran "hutang sosial,"
yang termasuk kompensasi bagi penyakit dan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, yang asal muasalnya lebih awal dari privatisasi. Pemerintah
tuan rumah dapat juga memformulasikan persyaratan mengenai jaminan pekerjaan, tujuan produksi perusahaan, integrasi perusahaan ke dalam
ekonomi nasional, dan tekanan perekrutan terhadap tenaga kerja lokal (Ellner, 1999, 130-136).

[3] Faksi "sayap-kiri" dalam Partai-partai Komunis yang muncul di Venezuela dan negeri Amerika Latin lainnya selama Perang Dunia II mengritik
kegagalan organisasinya dalam memainkan peran yang lebih tegas dalam aliansi-aliansi ini (Ellner, 1981, 54-60)

[4] Beberapa penulis pro-neoliberal menilai kegagalan neoliberalisme di Venezuela bersumber dari kuatnya kepentingan bisnis yang bergantung pada
negara (Naim, 1993). Juru bicara AS memang telah mengkambinghitamkan elit lokal di seluruh benua tersebut atas hasil "Konsensus Washington"
yang mengecewakan (Tabb, 2003, 28).

[5] Ernesto Laclau (1977) berargumen bahwa dalam kurun waktu yang kritis ini gerakan populis terbebaskan dari kekangan dan dapat bergerak ke arah
kiri yang jauh melampaui tujuan dan komitmen awal mereka.

REFERENSI

Castañeda, Jorge. 1993. Utopia Unarmed: The Latin American Left after the Cold War. New York: Knopf.
———. 1996. “La izquierda en ascuas y en ciernes.” Nueva Sociedad, 141 (January–February), 19–33.
———. 2001. “Mexico: Permuting Power.” (Interview.) New Left Review, 7 (January–February), 17–41.
Ellner, Steve. 1981. “Factionalism in the Venezuelan Communist Movement, 1936–1948.” Science & Society, 45:1 (Spring), 52–70.
———. 1988. Venezuela’s Movimiento al Socialismo: From Guerrilla Defeat to Innovative Politics. Durham, North Carolina: Duke University Press.
———. 1999. “The Impact of Privatization on Labor in Venezuela: Radical Reorganization or Moderate Adjustment?” Political Power and Social Theory, 13:
109–145.
———. 2002. “The Tenuous Credentials of Latin American Democracy in the Age of Neoliberalism.” Rethinking Marxism, 14:3 (October), 76–93.
———. 2003. “The Contrasting Variants of the Populism of Hugo Chávez and Alberto Fujimori.” Journal of Latin American Studies, 35:1 (February),
139–162.
Escarrá, Carlos. (Adviser to President Hugo Chávez.) 2003. Personal interview, Puerto Píritu, Venezuela, February 23.
Germani, Gino. 1963. Política y sociedad en una época de transición. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Harnecker, Marta. 1995. Haciendo camino al andar. Second edition. Santiago, Chile:LOM/MEPLA.
———. 1999. Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del siglo XXI. Mexico:Siglo XXI.
———. 2002a. Hugo Chávez Frías: Un hombre, un pueblo. Havana, Cuba.
———. 2002b. Sin tierra: construyendo movimiento social. Madrid, Spain: Siglo XXI.
———. 2003a. Personal interview. Caracas, August 6.
———. 2003b. “Venezuela: una revolución sui géneris.” Paper presented at Third World Social Forum held in Porto Alegre, Brazil, January 24.
Laclau, Ernesto. 1977. Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism, Fascism and Populism. London: Verso.
Moulian, Tomás. 1999. “The Arrest and Its Aftermath.” NACLA: Report on the Americas, 32:6 (May–June), 12–17.
Naím, Moisés. 1993. Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela’s Economic Reforms. Washington, D. C.: Carnegie Endowment.
North American Congress on Latin America (NACLA). 1995. Special Issue: “Introduction to Hope: The Left in Local Politics.” NACLA: Report on the Americas,
29:1 (July–August).
O’Donnell, Guillermo. 1994. “Delegative Democracy.” Journal of Democracy, 5:1 (January), 55–69.
Oxhorn, Philip D., and Graciela Ducatenzeiler, eds. 1998. What Kind of Democracy? What Kind of Market? Latin America in the Age of Neoliberalism.
University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
Petras, James. 1999. The Left Strikes Back: Class Conflict in Latin America in the Age of Neoliberalism. Boulder, Colorado: Westview.
———. 2002a. “The Myth of the Third Scientific–Technological Revolution in the Era of Neo-Mercantilist Empires.” Latin American Perspectives, 29:6
(November): 44–58.
———. 2002b. “U. S. Offensive in Latin America: Coups, Retreats, and Radicalization.” Monthly Review, 54:1 (May).
———. 2003. “Lo que empezó como un movimiento antiglobalización, ahora está incluyendo la lucha anticapital, antiimperialista y antiguerrerista.”
Interview by Alina Perera Robbio, in Juventud Rebelde (Cuba), February 2. www.rebelion.org.
Petras, James, and Henry Veltmeyer. 2001. Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century. London: Zed Press.
Riquelme, Alfredo. 1999. “Voting for Nobody in Chile’s New Democracy.” NACLA: Report on the Americas, 32:6 (May–June), 31–33.
Robinson, William I. 1996. Promoting Polyarchy: Globalization, U. S. Intervention, and Hegemony. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Tabb, William K. 2003. “After Neoliberalism?” Monthly Review, 55:2 (June): 25–33.
Trotsky, Leon. 1974 (1938). Transitional Program for Socialist Revolution: Including the Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International.
New York: Pathfinder.
———. 1977. The Crisis of the French Section (1935–36). New York: Pathfinder.
Valderrama, Toby. 2002. “Vanguardia, conciencia, estrategia revolucionaria y la propuesta de Marta Harnecker.” Cuba Siglo XXI (March).
Veltmeyer, Henry, and James Petras. 2000. The Dynamics of Social Change in Latin America. New York: Macmillan.
Washington Post. 1999. October 27.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber: Steve Ellner, "Leftist Goals and the Debate over Anti-Neoliberal Strategy in Latin America." Science & Society. vol. 68, no. 1 Spring, 2004, pp. 10-32.
Diterjemahkan oleh NEFOS.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peringatan: Pandangan yang dimuat dalam tulisan di atas sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan NEFOS.org. Segala hal yang dimuat dalam tulisan ini juga merupakan tanggung jawab penulis. NEFOS.org tidak berperan maupun bertanggung jawab bila mana terdapat hal-hal yang salah atau tidak akurat dalam tulisan ini.

Diperbolehkan memuat dan atau mengutip tulisan di atas dalam komunitas situs internet asalkan isi teks dan judulnya tidak diubah dan harus menyertakan sumber dan hak cipta penulis. Untuk penerbitan tulisan yang dimuat dalam NEFOS.org dalam bentuk lainnya termasuk dalam situs internet komersial, hubungi: penyunting@nefos.org

NEFOS.org memuat materi-materi dengan hak cipta yang tidak selalu diberikan wewenang secara merinci oleh sang pemegang hak cipta. Kami menyajikan beragam tulisan pilihan kepada pembaca atas peraturan "penggunaan yang adil" (fair use) sebagai upaya meningkatkan pemahaman isu-isu ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Materi dalam situs ini didistribusikan secara gratis bagi mereka yang terlebih dahulu menyatakan akan menggunakannya untuk kepentingan riset dan pendidikan. Bila Anda hendak menggunakan materi-materi dengan hak-cipta untuk kepentingan selain "penggunaan yang adil", maka Anda harus mengajukan permohonan kepada sang pemegang hak cipta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© Steve Ellner, NEFOS.org, 2008