Sebelum masuk ke tahap apa yang harus dilakukan dalam perjuangan kebudayaan di alam neoliberalisme ini, pertama, yang harus dipahami adalah kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem ekonomi politik yang sedang berkuasa di satu negeri. Keduanya tak bisa terpisahkan. Untuk bisa memahami budaya massa yang terjadi sekarang ini, kita harus masuk dalam sejarah tiga era kepemimpinan politik yang ada di Indonesia.

Era Soekarno

Soekarno menerapkan politik Demokrasi Liberal dalam artian semua ideologi diperbolehkan tumbuh berkembang. Berdirinya banyak partai dan ormas (Pemilu thn 1955 diikuti 100an partai) membuktikan hal itu. Soekarno bahkan mampu memetakan tiga spektrum kekuatan besar di Indonesia, yakni yang disebutnya dengan Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM). Tiga kekuatan itulah yang coba disatukan Soekarno dalam sebuah cita-cita menjadikan Indonesia negeri yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

Ekonomi Tertutup yang dianut Soekarno terwujud dengan menolak bantuan dari negeri-negeri kolonialist Barat. Penolakan terhadap intervensi kekuatan asing (dalam hal ini dominasi modal) pernah pula ditegaskan oleh salah satu pimpinan teras Partai Komunis Indonesia (PKI) MH. Lukman pada tahun 1959 dalam artikel berjudul ‘Penanaman Modal Asing Memperkuat Kedudukan Imperialisme di Negeri Kita’. MH. Lukman berkata: “ ….. Kami anti penanaman modal asing karena keyakinan kami bahwa dengan penanaman modal asing atau dengan imperialisme bukan saja tidak bisa memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan mengembangkan ekonomi nasional, tetapi malahan menghancurkan kedua-duanya. Tidak ada kaum imperialis di dunia ini yang menanamkan kapitalnya di manapun juga berdasarkan perikemanusiaan untuk menolong sesama manusia”.

Kita tentu ingat seruan mahsyur Soekarno saat itu: ”Go To Hell With Your Aid..!”

Politik liberal Soekarno justru menjadikan dinamis di lapangan kebudayaan. Lahirnya Surat Kepercayaan Gelanggang (yang ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Februari 1950, menyatakan "Revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai"), berlanjut dengan polemik budaya antara Lekra - Manikebu. Selain Lekra (yang lahir pada 17 Agustus 1950) juga terbangun wadah kebudayaan seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) yang didirikan warga Nahdatul Ulama (NU).

Aura politik Soekarno yang anti penjajahan asing saat itu merembes ke kerja-kerja kebudayaan. Misalnya mobilisasi massa untuk ganyang Malaysia (karena konsolidasi Malaysia akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga jadi ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia) dan aksi boikot film-film import oleh Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) karena dinilai berisi propaganda yang berbahaya bagi kesadaran massa.

Era Soeharto

Politik Otoriter Orde Baru terwujud dalam pemasungan: pembatasan hak‑hak dasar partisipasi rakyat dalam berorganisasi – berpolitik. Itu pun masih ditambah dengan penerapan 5 paket UU Politik (Pemilihan Umum, Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, Partai Politik dan Golkar, Referendum dan Organisasi Kemasyarakatan), juga dwi fungsi ABRI (militer Indonesia/TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan - ketertiban negara serta memegang kekuasaan mengatur negara). Ini semua semakin mengukuhkan kontrol dan dominasi kekuasaan Orde Baru Soeharto kepada rakyat. Hanya ada 3 partai politik (PPP – PDI – Golkar); pembredelan koran, majalah dan pelarangan buku‑buku merupakan ”kebijakan” politik Soeharto atas nama ”stabilitas” keamanan negara.

Soeharto menganut sistem Ekonomi Liberal/liberalisasi ekonomi (terbalik 180 derajat dari era Soekarno) dengan membuka lebar pintu bagi modal-modal luar negeri. Tahun 1967 keluar UU No 1 tentang Penanaman Modal Asing/PMA. PMA bebas dari pajak negara, PMA berkuasa penuh atas sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Koorporasi raksasa macam Freeport, Newmont, ExxonMobil, ConocoPhilips, Chevron, British Petrolium, HalliBurton dan seterusnya silahkan masuk. Pemerintah juga mulai berhutang pada IGGI, IMF, Bank Dunia, Paris Club.

Politik otoriter Soeharto melahirkan budaya bisu di rakyat. Tak ada budaya kritis, tak berani beda pendapat dengan pemerintah karena negara begitu bengis dan tak segan menghantam siapapun yang mencoba tak ikut aturan. Bahkan bisa-bisa, 5 orang berkumpul tanpa seizin keamanan setempat bisa jadi masalah besar.

Liberalisasi ekonomi (yang kemudian diistilahkan pemerintah dengan globalisasi) praktis membawa masuk produk-produk budaya dari peradaban barat ke Indonesia, mengubah budaya masyarakat kita. Yang tadinya hanya mengenal budaya kerakyatan dan sisa-sisa feodal, sejak adanya gelombang neoliberalisme kita pun tahu: diskotik, Coca Cola, MTV, mode/fashion yang bisa membuat penampilan para remaja kita seragam.

Kita tentu masih ingat film Ghost di tahun 1991, trend saat itu adalah seluruh remaja putri kita meniru plek gaya rambut Demi Moore si pemeran utama film tersebut. Atau ikut pencitraan (seperti sang model dalam produk di iklan di TV) bahwa kulit yang baik itu harus putih, rambut yang bagus itu harus lurus, perut yang sehat itu harus rata (dulu orang ingin jadi gemuk seperti Patih Gajah Mada, Tunggul Ametung, Ken Arok, Napoleon Bonaparte, Alfred Hitchcock karena gemuk adalah simbol kemakmuran dan kesuksesan). Maka berbondonglah orang di seluruh negeri membeli kosmetik pemutih kulit, salon diantri orang yang ingin Ribounding (proses pelurusan rambut secara permanen), gymnasium – fitness centre digeruduk guna pelangsingan perut, makanan, minuman, jamu, obat-obatan dan alat-alat (yang menjanjikan penurunan berat badan dan mengencangkah perut dalam waktu singkat) ramai dibeli orang.

Era Reformasi/Neoliberalisme

Era sekarang (yang orang biasa menyebut dengan era reformasi) pemerintahan kita menerapkan liberalisasi politik dan ekonomi.

Organisasi dan partai politik berdiri, kebebasan berpendapat - kebebasan pers dijamin undang undang (walau demokrasi belum sepenuhnya, karena ajaran Marxisme – Leninisme, Ahmaddiyah masih jadi larangan).

Liberalisasi Ekonomi yang merupakan kelanjutan era Soeharto dulu semakin membuat rakus imperialisme mencaplok sumber daya alam negeri kita (minyak, gas, nikel, emas, timah, baja,

bijih besi dst). Mereka terus berpindah - terus ”browsing” ladang-ladang mana lagi yang bisa dieksploitasi. Ladang lama tergerus habis, tersisa tinggal limbah dan lingkungan rusak.

Runtuh - bangkrutnya industri nasional karena memang tidak mampu bersaing dengan korporasi – korporasi asing dalam hal modal juga SDM/penguasaan technologi.

Karena pembangunan ekonomi/cari modalnya dengan ngutang ke IMF, Bank Dunia, Paris Club maka harus bayar ke para lembaga donor internasional tersebut. Ini menyedot banyak APBN negara yang seharusnya digunakan untuk maximum program – program sosial.

Neoliberalisme dalam budaya menjadikan kita terbiasa belanja ke Mall (yang tumbuh subur menggusur pasar-pasar tradisionil yang dulu becek, bau, plus juga melenyapkan interaksi positif antar sesama pembeli/pembeli dengan pedagang). Tidaklah buruk kalau kita ikut budaya maju peradaban barat, mengkonsumsi makanan capat saji di Mc Donald’s, menikmati musik di Hard Rock Cafe, trance bersama DJ favourite, nonton film terbaru produk Hollywood di Mega Blitz, ngopi di Starbucks sambil online atau mendatangi pameran komputer terbesar untuk update informasi terkini dunia technologi komputer - IT dsb. Hanya saja itu belum jadi budaya yang juga bisa dinikmati seluruh rakyat negeri ini. Mahalnya biaya sekolah berpengaruh pada sumber daya manusia Indonesia. Pada akhirnya kita hanya terus mengkonsumsi tanpa mampu mencipta bahkan menandingi produk-produk maju budaya barat.

Neoliberalisme dalam makna globalisasi juga telah menghilangkan batas-batas negara dan bangsa dalam menaikkan berbagai genre kesenian kita ke tingkat dunia. Sepertinya tak ada sekat dalam menilai bentuk-bentuk kesenian yang berkembang.

Inul bisa saja ditolak di sini, tapi di belahan dunia lain justru diminati. Gamelan dan wayang sekarang jadi milik dunia tak hanya Jawa & Bali. Karya Sastra Pram yang berbahasa Indonesia bisa dibaca warga dunia dengan melalui proses penterjemahan ke 41 bahasa asing. Si ’Laskar Pelangi’ Andrea Hirata diantri dan dikejar ratusan orang yang minta tanda tangannya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia dan Singapura.

Lalu Bagaimana Perjuangan Kebudayaan Di bawah Neoliberalisme?

Lapangan budaya era neoliberalisme sekarang ini memungkinkan kita menggunakan demonstrasi, organisasi, teater, film, vergadering, rapat, kongres, diskusi, selebaran, pamflet sebagai tehnik dan ekspresi dalam berjuang.

Dan suatu perjuangan kebudayaan harus memiliki landasan ideologi, yakni harus punya cita-cita membangun masyarakat sejahtera, modern, berpemerintahan bersih dan pro rakyat/kerakyatan. Akhirnya gerakan kebudayaan bermakna politik. Dalam bentuk kongkritnya, membangun organisasi supaya bisa berbicara seluas-luasnya perihal problem-problem rakyat berikut jalan keluarnya.

Sebagai referensi bolehlah kita belajar dari negeri - negeri yang bisa begitu berdaulat karena berhasil membangun gerakan kebudayaan dan semangat nasionalisme progressif untuk kemajuan bangsanya.

Spirit Swadesi-nya India

Mereka bangun Bollywood untuk melawan dominasi Hollywood, mereka buat merk minuman Cola Cola sebagai tandingan Coca Cola. Di awal 2008 ini Tata Motors Ltd. produsen mobil dan kendaraan komersial terbesar di India meluncurkan mobil termurah di dunia dan berseru: "People's Car". Cara berpakaian banyak orang India (bahkan oleh warganya yang tinggal di luar India) tidak melulu ikut trend mode eropa – amerika. Selain sebagai budaya identitas juga berkaitan erat dengan industri dalam negeri mereka, hasil produk textile dalam negeri mendahulukan kebutuhan dalam negeri India sebelum diexport. India maju dalam hal IT dan perkembangan teknologi, punya banyak jagoan-jagoan software, sampai super komputer tercepat pun tidak kalah dengan negeri-negeri barat.

Spirit Kamikaze-nya Jepang

Siapa sangka negeri sekecil Jepang yang miskin sumber daya alamnya justru mampu menjajah Indonesia (bahkan dunia) yang super besar ini. Industri otomotif mereka begitu digdaya, mobil-mobil buatan Jepang mengisi garasi-garasi rumah rakyat, dan kalau jalan-jalan protokol di seluruh negeri ini sedang macet, dapat dipastikan 100 % kendaraan yang sedang memenuhi jalanan itu pasti produksi Jepang. Icon-icon kebudayaan mereka macam komik Manga, Harajuku Style – J Rock/Japanese Rock mendominasi dunia. Jepang juga mampu mengembangkan tehnik bertani modern/tehnik bertani hidrolik, membangun lahan pertanian secara indoor bahkan di lantai atas sebuah gedung pencakar langit.

Spirit kemandirian China

Kebijakan tegas politik pemerintahan China (kasus Tiananmen, Falun Gong, konflik dengan Taiwan dan Tibet) di satu sisi memang menuai banyak kecaman, tapi sisi lainnya China berhasil dalam menjaga keutuhan dan kemajuan negerinya. Kebijakan tegas lain adalah hukuman berat (potong jari dsb) bagi pelaku korupsi, bahkan berlaku sampai ke keluarga inti; si ayah korupsi, ibu dan anak juga terkena hukuman. Pemerintah China (lewat Departemen Keamanan Publik dan Departemen Publikasi Komite Sentral Partai Komunis China) juga memerangi pornografi yang dikongkritkan dengan penutupan ribuan situs porno. Alasannya tentu bukan karena pemerintah takut terhadap kaum oposan berpropaganda menyerang pemerintah lewat internet, atau bersiap jadi tuan rumah olimpiade 2008, tapi China memproteksi rakyatnya agar tidak jadi “sumber nafkah” bagi situs-situs porno yang banyak datang dari luar China. Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan ada sekitar 210 juta orang yang aktif mengunakan internet tentunya akan jadi pasar menggiurkan bagi bisnis situs porno mencari pelanggan. Kungfu China yang tak pernah mati, terus bermetamorfosis, menerobos Hollywood, improvisasi cerita tanpa membuang identitas budaya asal. Kungfu China mengalahkan legenda Highlander dari Scotland.


Lalu kita sendiri harus gimana..?

Kita sudah menyimpulkan bahwa Indonesia sekarang adalah negeri yang terjajah oleh imperialisme modern. Kongkritnya dengan dikuasainya kekayaan energi dan tambang kita oleh koorporasi-koorporasi asing, juga kewajiban bayar utang luar negeri adalah bentuk penjajahan yang lain.

Untuk bisa maju menjadi negeri-negeri hebat seperti diulas di atas maka kita harus kembali ke semangat Soekarno. Semangat yang dalam istilah pimpinan politik kita waktu itu sebagai TRISAKTI; menjadikan Indonesia Mandiri secara ekonomi, Berdaulat secara politik dan berkepribadian di bidang Budaya.

Sekaranglah keharusan kita membangun gerakan Pembebasan Nasional; lewat demonstrasi, lewat organisasi, dengan teater, film, seni musik, seni sastra, vergadering, rapat, kongres, diskusi, selebaran, pamflet, internet dan berseru: ”Hapus Hutang Luar Negeri, Nasionalisasi Industri Tambang Asing, Bangun Pabrik (Industri) Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat.

Meluaskan gerakan pembebasan nasional, menjadikannya budaya bahkan kesadaran luas di rakyat,

itulah tugas para pekerja budaya sekarang ini.

* Tejo Priyono

Ketua Jaker & Kabid Budaya PAPERNAS.

Selamat Jalan Bung WS Rendra

Jumat, 7 Agustus 2009 | 18.27 WIB

RUDI HARTONO

BERDIKARI ONLINE, Jakarta: Pada Kamis malam, sekitar 22.30 WIB, di rumah sakit Mitra Keluarga, Depok, Jawa Barat, salah satu penyair besar Indonesia, WS Rendra, menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Si Burung Merak, demikian orang banyak menyebutnya, adalah seniman yang berdiri di tiga jaman; Soekarno, Orde baru, dan Era Neoliberalisme. Selama itu pula, seperti yang diakui oleh banyak orang, dia tetap konsisten berdiri di sisi mereka yang lemah, berpihak kepada rakyat.

Ketika Orde Baru berkuasa, Ia ikut dalam gerakan perlawanan mahasiswa. Beberapa puisinya, seperti "Sajak Sebatang Lisong" dan "Aku Tulis Famplet Ini", sengaja didedikasikan bagi perjuangan tersebut. Tak pelak, karena posisi politik dari karya-karyanya yang menentang kekuasaan orde baru, banyak karnyanya yang akhirnya dilarang penguasa, diantaranya "Mastodon dan Burung Kondor".

Puisi-puisi rendra selalu mendengun ketika di bacakan di aksi-aksi mahasiswa. Selain itu, ketika sejumlah aktifis di tahan rejim orde baru, diantaranya Rizal Ramli, Indro Tjahyono, dan Herry Akhmadi, puisi-puisi terbukti sanggup mengobarkan semangat perlawanan mereka.

Di depan mahasiswa UI Salemba, tahun 1977, dia membacakan puisi berjudul "sajak pertemuan mahasiswa", untuk mengobarkan perlawanan mahasiswa menentang kekuasaan orde baru. Bagi Rendra, kekuasaan orde baru bukan hanya meminggirkan nasib ratusan juta rakyat Indonesia, tapi juga menciptakan jaring laba-laba yang menghalangi kebebasan menyampaikan pendapat. Dia berkata;

Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi,

maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam
Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan.

Tidak mengandung perdebatan

Dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan

Setelah kejatuhan orde baru, sebuah kebebasan terbatas akhirnya diperkenankan oleh penguasa baru. Seperti kita ketahui, perubahan terbatas ini tidak segera mengubah keadaan 200 juta rakyat kita. Malahan, di bawah pemerintahan baru ini, sebuah kediktatoran baru hendak ditegakkan, yakni kekuasaan segelintir pemodal atas nasib mayoritas manusia.

Dia sadar betul bahwa penguasa baru, yang bertangan neoliberal, tidak kalah jahat dibanding dengan kekuasaan orde baru, sebelumnya. Untuk itu, dia kembali mengobarkan "nasionalisme dan kemandirian ekonomi", sebagai jalan mengakhiri penindasan neoliberal.

Di sinilah kehebatan Rendra, yang mungkin tidak dimiliki seniman-seniman di angkatannya. Para seniman salon, mengutip rendra, mencoba menjauhkan realitas dan keadaan real dari karya-karyanya, sambil memuja-muja "kebebasan bereskpresi" yang semu. Sejak awal, rendra menyadari bahwa karyanya tidak bisa terlepas dari politik, dan, tentu saja, sebuah keberpihakan. Menganenai hal ini, Rendra mengatakan;



Kita adalah angkatan gagap yang diperanakkan oleh angkatan takabur, Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan, karena tidak diajarkan berpolitik, dan tidak diajar dasar ilmu hukum



Kita mesti mengenali keadaan, demikian kata Rendra, sebagai pisau analisa untuk mengamati persoalan yang nyata, dan, nantinya, untuk menentukan sikap.

Dulu, tahun 1970-an, ada 8 juta kanak-kanak yang tidak dapat dididik (baca, sekolah) oleh rejim orde baru. Sekarang ini, di bawah SBY, ada 13 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Dan, seperti dikutip Kompas, ada 60% lulusan universitas yang menganggur alias tidak mendapat pekerjaan. Persoalan-persoalan inilah yang diamati rendra, sehingga dia bisa merumuskan sikap.

Penjajahan asing merupakan pangkal dari segala persoalan bangsa ini, demikian kata Rendra. Metode pembangunan nasional sekarang ini, dianggap oleh Rendra masih meniru gaya kolonial dan penjajah asing, bukan menggali kebudayaan dan kepribadian bangsa sendiri. "Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing," ujarnya.

Dia pun lebih bangga kepada Kajaoladido, negarawan besar bangsa bugis, ketimbang ajarang Montesque ataupun code Napoleon.

Neoliberalisme adalah rumus asing. Sistim ini berbasiskan kepada keserakahan dan prinsip kemakmuran bagi segelintir orang. Sayangnya, pemerintahan SBY masih setiap menjadi murid sejati dari rumus asing ini, bersama dengan beberapa teknokrat didikan barat, diantaranya Budiono, Sri Mulyani, dan sebagainya.

"Kita harus merebut kemerdekaan itu lagi," Ujar rendra. Di sela-sela tumpukan sampah Bantar Gebang, Bekasi, WS Rendra membacakan puisi heroik Chairil Anwar, Karawang Bekasi. Di akhir pembacaan puisinya, dia berteriak lantang; "lawan kekuasaan asing".

Rendra memang kokoh berdiri dengan sikapnya. Sementara itu, banyak seniman salon akhirnya memilih berada satu gerbong di belakang neoliberalisme.

Kita boleh berbeda pandangan soal pilihan politiknya, karena dia, akhirnya, mendukung pasangan Megawati-Prabowo. Tapi, untuk persoalan itu, dia sendiri punya alasan yang yang cukup rasional, dan tepat. Menurutnya, dia mendukung Mega-pro karena kesamaan sikap, yakni sama-sama melawan dominasi asing (baca, imperialisme).

Iya, benar. Sekarang ini, ancaman nyata terhadap kehidupan rakyat bukan lagi "jaring laba-laba" yang menghalangi kebebasan menyampaikan pendapat, tapi sebuah sistim ekonomi yang melegitimasi dominasi asing.

WS Rendra telah mengenalkan sebuah metode canggih : mengenali keadaan. Mungkin, metode ini bukan temuannya, tapi, untuk di Indonesia, dia mungkin satu-satunya seniman yang bisa mempergunakan metode ini dengan baik. Karena metode ini pula, dia tidak pernah berhenti untuk berjuang terhadap kungkungan keadaan. Tidak heran, sejarahwan A Teeuw dalam kata pengantar buku potret pembangunan, menyebut Rendra sebagai pemberontak, seseorang yang selalu sibuk melonggarkan kungkungan dan keadaan.

RUDI HARTONO, Divisi Sastra Sanggar Satu Bumi, Redaksi berdikari Online.

12:07 | Monday, 3 August 2009

KARO- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karo melakukan penertiban terhadap pedagang liar di Jalan Veteran Berastagi, Minggu (2/8) siang. Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang mayoritas menjual pakaian serta sepatu bekas melakukan pelawanan terhadap petugas Satpol PP.

Saat truk colt diesel milik Satpol PP mengangkut barang-barang mereka, para pedagang melalukan penghadangan. Akhirnya, barang dagangan yang hendak dibawa ke kantor Satpol PP di Kabanjahe itu terpaksa diserahkan kembali kepada pedagang. Hal tersebut dilakukan petugas untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas, mengingat kondisi Berastagi ramai dipadati wisatawan hari Minggu kemarin. (mag-9)

Yayasan Rosa Luxemburg

Dunia baru neoliberalisme yang begitu percaya diri kini tergeletak di tengah reruntuhan. Kekayaannya rupanya ditopang oleh perampokan, kebohongan dan penipuan. Kaum kiri berada dalam situasi yang baru. Tanpa mentransformasi dirinya dan mengembangkan kapasitasnya untuk melakukan aksi yang tepat dalam masa-masa ini, ia akan menyia-nyiakan untuk jangka waktu yang panjang segala kesempatan untuk menjadi suatu kekuatan sosial, ekologis, demokratik dan perdamaian yang mengedepankan transformasi sosial yang melampaui kapitalisme. Kertas ini, yang dipresentasikan di sini dalam format yang singkat, bertujuan untuk berkontribusi dalam diskusi tentang strategi Kiri yang memperbaharui dirinya dalam krisis neoliberalisme.

Neoliberalisme dalam Krisis

Komunitas yang menderita penindasan, rasa tak aman, dan dijarah; diharuskan membayar tagihan dari tigapuluh-tahun lebih pesta pora redistribusi kekayaan dari bawah ke atas, dari publik ke swasta. Jutaan pekerja bukan hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga rumah dan pensiunnya. Krisis finansial terkait erat dengan siklus krisis ekonomi dan habisnya lahan pertumbuhan bagi masyarakat yang egois, serta bagi revolusi teknologi informasi. Pada saat bersamaan, pemanasan global mengakibatkan meledaknya biaya dan dirampasnya fondasi kehidupan ratusan juta manusia. Krisis-krisis ekonomi yang saling kait mengait satu dengan lainnya memberikan ancaman berupa penguatan jerat-jerat represi dan kompetisi serta memfasilitasi penyempurnaan sistem eksploitasi neo-kolonial.

Respon Neoliberal terhadap Krisis Akumulasi-Berlebih (Over-Accumulation)

Krisis kapitalisme finansial neoliberal pecah di pusatnya dan memiliki penyebab yang sistemik: ia dipicu oleh kekuasaan bidang finansial yang memerintah dirinya sendiri sehubungan dengan bidang-bidang ekonomi lainnya, dan oleh penyertaan semua bidang sosial ke dalam bisnis spekulatif finansial yang berada di luar jangkauan yang dimungkinkan oleh organisasi sosial atau negara.

Secara fundamental, di hadapan hubungan-hubungan kekuatan riil, berbagai macam cara untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini masih dapat dirumuskan dan sedapat mungkin perlu dilihat dari perspektif historis. Tiap-tiap jalan ini memiliki karakter politik dan tidak muncul secara spontan dari ekonomi. Mereka mengharuskan dimensi negara yang aktif. Akan menjadi bencana bila krisis ekonomi berpasangan dengan keruntuhan dimensi negara yang seperti itu.

Surplus kapital dapat diupayakan untuk dialirkan ke area-area investasi yang baru. Kemungkinan saat ini yang sama sekali tak bisa dilupakan adalah juga kebijakan inflasi yang dihubungkan dengan ketegangan sosial dan internasional yang ekstrim. Keduanya - pembukaan ladang akumulasi baru atau devaluasi kapital - dapat berjalan berdampingan. Bila kecenderungan akumulasi kapital berlebih saat ini tidak dihentikan, semakin menumpuklah bahan peledak yang akan menciptakan krisis finansial, ekonomi dan sosial.

Krisis Sosial Kapitalisme Finansial dan Kebutuhan Akan Alternatif

Apakah krisis saat ini akan menjadi krisis sistemik merupakan pertanyaan yang belum terjawab. Sebagai krisis struktural kapitalisme, walau demikian, ia dalam banyak hal merupakan krisis sosial kapitalisme.

Pertama: berkat krisis terhadap cara-cara radikal dalam meregulasi pasar, yang berwujud menjadi krisis finansial; ideologi neoliberalisme telah terguncang.

Kedua: neoliberalisme telah mengedepankan stuktur yang tak mampu bertahan. Barang-barang yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan bermartabat bagi manusia, diproduksi secara sangat tidak memuaskan. Krisis saat ini mendorong sebagian besar masyarakat global menuju keadaan yang semakin tak aman dan berujung pada pemberontakan oleh mereka yang paling menderita dalam wilayah pinggiran di dalam maupun luar negeri. Protes dan perlawanan terbentuk di semua tingkat, masih terfragmentasi dan banyak yang tak memiliki arah yang jelas, namun bertumbuh besar.

Ketiga: bentuk-bentuk pemerintahan demokratik telah diterapkan di banyak negara dalam dua puluh tahun terakhir. Pada saat bersamaan, basis sosial, ekonomi dan budaya dari demokrasi mengalami pengikisan.

Keempat: kapitalisme neoliberal juga telah menyia-nyiakan legitimasinya dalam wilayah keamanan domestik dan luar negeri. Dalam perang Irak, klaim kaum imperialis yang hendak menstrukturkan tatanan di tiap wilayah di dunia menurut paradigma Barat dengan kekerasan militer ketika metode lainnya tidak memungkinkan, kini terbukti gagal. Pembelanjaan untuk persenjataan dan perang membuat hilangnya pendanaan untuk pembangunan negara-negara Selatan dan layanan publik bahkan di negeri-negeri kaya.

Orientasi Baru Kekuatan-kekuatan Sosial

Berbagai macam kekuatan kini sedang melakukan proyek-proyek, tendensi-tendensi, dan skenario bagi pendirian kembali dan/atau pembangunan dominasi kapitalis borjuis. Seperti halnya krisis Fordisme dari tahun 1968 dan setelahnya, berbagai krisis saling bertemu dalam satu momentum yang disambut dengan intensifikasi mekanisme regulasi yang lama, meskipun sesuatu yang baru telah mulai muncul. Demikian pula tendensi-tendensi yang disebutkan di bawah ini; mereka dapat ditemukan dalam neoliberalisme, namun pada saat bersamaan perkembangannya mengarah ke bentuk yang lebih jauh dari pada itu.

(A) Intervensionisme Baru oleh Negara

Para penguasa bereaksi terhadap krisis dengan secara mendadak dan cepat mengubah kebenciannya terhadap negara - yang puluhan tahun lamanya - menjadi intervensi negara yang massif. Padahal dalam kenyataannya, negara secara reguler berperan aktif dalam kapitalisme neoliberal.

Tindakan penyelamatan negara juga menyertakan unsur-unsur konsensus - meskipun sangat terbatas - untuk mengamankan dukungan kelompok sosial yang berpendapatan rendah, seperti dibatasinya pendapatan kelas manajer dan bahkan mempertimbangkan partisipasi negara dalam perusahaan-perusahaan industri. Paket penyelamatan bank disusul dengan perangkat program-program anti-siklus oleh negara. Dalam Uni Eropa, strategi Lisbon, dengan segala permasalahannya, masih dipertahankan.

(B) Regulasi Pasar Finansial dan Perjuangan untuk Bretton Woods Baru

Kini masa depan sistem finansial global menjadi pusat perdebatan antara, di satu sisi, kekuatan-kekuatan restoratif yang hendak menggunakan negara dan keuangannya untuk mendirikan kembali tatanan lama, serta para "penjudi krisis" yang mencoba mengambil keuntungan dari krisis; sementara di sisi lain terdapat inisiatif reformis yang jelas hendak melangkah meninggalkan status quo. Penyudahan riil terhadap neoliberalisme, walau demikian, belumlah terlihat.

(C) Kebijakan 'New Deal' yang Baru

Dengan diperbaharui dan dibangunnya wilayah publik melalui program-program investasi dalam infrastruktur publik, pendidikan dan sistem kesehatan serta penciptaan lapangan kerja di cabang-cabang tersebut, kelompok tertentu seputar Presiden Obama mencoba untuk menebus kejatuhan ekonomi AS dan menangani krisis reproduksi dan pekerjaan serta memberikan tawaran konsensus baru kepada kelompok-kelompok sosial bawah. Kebijakan 'New Deal' yang baru dimaksudkan memberikan pengkondisian baru terhadap kondisi umum reproduksi kapital.

(D) Kebijakan 'New Deal' Hijau

Kebijakan 'New Deal' yang hijau menyertakan inisiatif dan subsidi yang massif oleh negara untuk transisi (transformasi) menuju corak produksi 'ekologis' yang membuka lahan-lahan baru bagi akumulasi kapital dan mencari kesempatan-kesempatan investasi (komodifikasi lebih lanjut terhadap sumber daya alam di bidang keragaman hayati atau teknologi genetika; teknologi ekologis untuk meningkatkan efesiensi produksi dan penghematan energi). Investasi dan kemungkinan spekulasi yang baru membuka pasar-pasar baru dalam sertifikasi atau perdagangan emisi dan konsumsi ekologis. Perlindungan alam dan lingkungan hidup menjadi komoditas tersendiri, yang membatasi kemungkinan penuntasan krisis ekologis. Kebijakan 'New Deal' hijau dengan begitu bukanlah solusi terhadap krisis ekologi; melainkan suatu upaya untuk mengelaborasikannya dalam pengertian membangun kembali perluasan akumulasi dan hegemoni yang menyertakan kelompok-kelompok oposisi progresif dan kepentingan arus bawah.

(E) Tujuan-tujuan Milenium dan Perjuangan untuk Tatanan Dunia yang lebih adil

Bencana global atau kerjasama global - tendensi menuju kerjasama kapitalisme global semakin diintensifkan di bawah tekanan-tekanan alternatif ini.

Pertanda besar tentang kerjasama pengurangan kemiskinan di wilayah luas di dunia adalah keputusan 8 Tujuan Milenium dalam KTT Milenium di PBB pada September 2000. Langkah-langkah pelengkap disepakati sebelum dan setelah konferensi tersebut. Namun, realitasnya dalam negeri berkembang menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam kerjasama melawan kemiskinan.

Tendensi-tendensi menuju kerjasama internasional berdampak pada politik lingkungan hidup global. Dalam menit-menit terakhir negosiasi, AS, yang masih di bawah kepresidenan Bush, merasa dipaksa menyetujui usulan kompromis dalam konferensi di Bali pada Desember 2007, yang membuka jalan bagi pengawasan terhadap tindak lanjut Kyoto. Komponen ekologi dalam rangkaian program Obama mengonfirmasi hal itu.

(F) Munculnya beragam luas variasi dan kompetisi pembangunan paska-neoliberal

Konsensus Washington telah terdeligitimasi sebelum krisis; setelah krisis ia akan sepenuhnya lenyap. Baik AS maupun Eropa sudah tidak bisa menentukan aturan mainnya sendiri, konsensus transnasional pun sudah tak terlihat lagi.

Di Amerika Selatan, gerakan sosial yang kuat telah menjengkelkan pemerintahan; pemerintahan kiri-tengah telah berkuasa; pendekatan politik dan ekonomi partisipatif yang berdasarkan solidaritas telah didirikan; dan gerakan-gerakan penduduk asli telah mendesakkan cara-cara baru dalam menangani persoalan representasi, kehidupan publik dan hak milik.

Juga di India, gerakan yang kuat telah terbentuk, di antara kaum tani, kaum tak bertanah, "kaum sudra" dan jaringan-jaringan yang kritis terhadap globalisasi.

Bahkan lebih jelas lagi, kapitalisme negara di Tiongkok atau kebijakan investasi Negara-negara Teluk berupaya - walau atas inisiatif penguasa - untuk meletakkan dinamika kapitalis dan pembangunan yang dikendalikan negara, dengan dibarengi pembukaan selektif, ke dalam hubungan yang berbeda, dengan begitu menentukan secara (lebih) independen masa depan negeri-negeri mereka.

Di Skandinavia, meskipun terdapat hegemoni neoliberal, elemen-elemen jenis kapitalisme lainnya masih dipertahankan.

Secara internasional, di dalam WTO terbentuk G20+ sebagai kumpulan longgar negeri-negeri "dunia Selatan" untuk menghadapi kekuatan negosiasi Eropa, AS, dan Jepang serta untuk memperkuat posisi "dunia Selatan." Apakah perkembangan ini akan mengarah pada pembentukan blok kapitalis baru dengan ambisi-ambisi hegemonik politik atau imperialnya tersendiri, hal ini belum jelas.

Sebagai penyeimbang terhadap institusi-institusi transnasional seperti IMF, World Bank atau WTO, dikedepankan proyek-proyek integrasi regional yang melangkah lebih jauh seperti Mercosur atau ALBA di Amerika Latin; kerjasama antara Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan atau negara-negara ASEAN secara perlahan diperdalam; dan bank pembangunan regional seperti Banco del Sur telah didirikan.

Meski demikian, hal ini biar bagaimana pun tidak boleh luput dari perhatian: rakyat Afrika semakin terperosok dan secara massif berhadapan dengan tuntutan-tuntutan perdagangan bebas. Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals belum tercapai.

(G) Otoriterianisme Baru

Selama bertahun-tahun, semakin terlihat pergeseran kelompok-kelompok sosial tertentu ke arah kanan. Memburuknya kondisi lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, serta menipisnya lapisan masyarakat yang disebut kelas menengah, berhubungan dengan menguatnya batas-batas antara mereka yang terpinggirkan dan mereka yang diistimewakan, antara pandangan pendidikan dan pelayanan yang otoriter maupun intensifikasi politik dan keterpinggiran migrasi. Dengan direbutnya kekuasaan negara oleh pemerintahan-pemerintahan yang jelas-jelas sayap kanan, terdapat upaya membentuk konsensus sosial di balik tabir sentimen nasionalistik antara lapisan masyarakat atas dan bawah.

Dalam politik luar negeri, kebijakan imperialis, perang melawan teror ditekankan sebagai budaya perang dan dihubungkan sebagai intensifikasi politik keamanan dan pengendalian. Politik pengungsi dan migrasi di Uni Eropa diarahkan untuk keuntungan ekonomi dan memperlakukan manusia sebagai "resiko keamanan". Tindakan-tindakan represif diterapkan secara intensif untuk melawan posisi-posisi oposisi dan juga dalam kebijakan sosial: penguatan dan perluasan polisi dan "hukuman bagi rakyat miskin" diupayakan untuk menjamin asimilasi mereka dan mencegah perlawanan mereka.

Untuk proyek hegemonik mereka, otoriterianisme tentunya tidak memadai, karena daya tariknya dan potensi ekonominya tetap terbatas. Seperti halnya tindakan-tindakan kediktatoran hanya dapat digambarkan sebagai tendensi dalam suatu proyek hegemonik lainnya atau dalam ruang yang tertentu dan terbatas, maka otoriterianisme dan bahkan unsur-unsur politik yang menyerupai fasisme hanya dapat memberikan dampaknya sebagai penyokong proyek lainnya, sebagai pendukungnya.

Apa yang harus dilakukan? Politik Kiri di Masa Krisis

Kedalaman krisis saat ini tidak akan menghasilkan penerapan solusi yang berkesinambungan dalam jangka pendek ini. Dominasi kekuatan neoliberal dari kapitalisme pasar finansial masih belum terputus dan menghambat alternatif-alternatif fundamental. Terdapat konstelasi keterbukaan dan transisi yang mungkin bertahan selama satu dekade. Namun karena banyaknya problem fundamental yang tidak ditangani secara substansial, ancaman krisis yang lebih parah di bidang finansial, ekonomi, ekologi dan sosial terus membesar.

Para penguasa sedang terpecah. Konflik kepentingan sehubungan ini, perdebatan-perdebatan, pencarian kompromi, serta konsekuensi langkah-langkah parsial baru, memberikan peluang bagi terwujudnya posisi-posisi yang dikehendaki.

Namun, dalam sebagian besar masyarakat Jerman, baik Partai Kiri, serikat buruh, maupun sebagian besar gerakan sosial tidak memiliki kapasitas untuk membangun masa depan. Di Eropa, bukan kaum Kiri yang menentukan agenda. Secara global pun, posisi sebagaimana yang dikembangkan dalam proses Forum Sosial Dunia (World Social Forum) tentunya cukup kuat untuk menggugat legitimasi neoliberalisme dan pencarian solusi saat ini yang berasal dari atas, namun ia masih terlampau lemah untuk secara langsung mengintervensi jalannya peristiwa.

Tugas-tugas utama dari Kiri yang telah diperbaharui adalah:

- menghubungkan gerakan-gerakan yang melawan pemindahan konsekuensi krisis ke pundak pekerja, kaum yang secara sosial lebih lemah, dan dunia Selatan dengan mengembangkan perspektif yang berorientasi pada nilai-nilai solidaritas global, pengorganisiran perjuangan sosial dan pembangunan jaringan
- menciptakan ruang untuk kerja-kerja kolaboratif dan pengorganisiran diri aktor-aktor sosial yang siap mengembangkan dan menjalankan hidup alternatif
- dengan tegas menentang tindakan-tindakan reaksioner berupa penyitaan, pengikisan demokrasi dan pembukaan perang baru
- mendukung bentuk-bentuk intervensi negara yang progresif, pembaharuan wilayah publik, dan transformasi sosio-ekologis serta pembangunan global yang berlandaskan solidaritas
- dan dalam hal ini, mengembangkan pendekatan transformasi yang melampaui kapitalisme, maupun memperkenalkan dan mewujudkan langkah-langkah menuju transformasi sosio-ekologis dan menerapkan unsur-unsur masyarakat yang berlandaskan solidaritas.

Ini membutuhkan proses-proses transformatif dalam gerakan kiri itu sendiri, transformasi hubungan antara mereka dan gaya hidup yang diwakilkan oleh mereka.

Segitiga Strategis Politik Kiri

Kaum Kiri dapat mengintervensi secara simultan dalam tiga tingkat: dengan protes, kritik dan pendidikan; dengan pertarungan dalam memaknai krisis dan pembangunan bentuk-bentuk elaborasi yang didasarkan pada solidaritas, maupun dengan mengintervensi dalam proses-proses yang menentukan dan organisasi yang praktis. Dalam segitiga strategis politik pembelajaran sosial, kaum kiri harus membuktikan dirinya lewat politik koalisi yang lebar dan transformasi kepemilikan sosial serta hubungan kekuasaan.

Pendidikan dan Pengembangan Posisi Alternatif Bersama Yang Efektif dalam Wilayah Publik

Pendidikan emansipatoris di serikat-serikat buruh, gerakan sosial, inisiatif warga, perusahaan, sekolah, universitas, partai politik dan gereja maupun dalam media dan parlemen adalah syarat untuk menaklukan hegemoni budaya neoliberalisme dan prinsip-prinsipnya, seperti masyarakat berbasis pasar, negara yang otoriter dan rakyat sebagai pengusaha yang menjual tenaga kerjanya dan mengupayakan layanan sosialnya sendiri. Pendidikan dalam latar belakang ini memiliki makna penciptaan landasan bagi aksi-aksi solidaritas bersama dan penggalakkan pengorganisiran-diri oleh aktor-aktor sosial yang berminat menciptakan alternatif dari tingkat lokal hingga global.

Kaum Kiri dalam konteks parlementer dan juga ekstra parlementer harus mengajukan proposal yang menyertakan dan mendorong lebih jauh aspek-aspek penentu dari agenda ini (rekonstruksi sistem keamanan sosial, reformasi pajak, intervensi negara terhadap kepemilikan swasta, regulasi terhadap kapital, transformasi ekologis, rangkaian program, kebijakan keamanan, dsb.).

Dalam kondisi krisis ekonomi, perjuangan ini harus ditambatkan dengan internasionalisme baru.

Propaganda massa tentang contoh-contoh kongkrit yang menunjukkan bahwa situasi bisa dirubah, dengan mengangkat bentuk-bentuk pertukaran pengalaman di mana pengalaman individu dapat menjadi milik bersama, adalah bentuk-bentuk pembelajaran dan pendidikan yang penting dalam situasi ini. Bentuk-bentuk seperti pertanggung-jawaban sosial dari bawah atau pengawasan kebijakan anggaran juga termasuk dalam hal ini, sebagai bentuk-bentuk yang mengupayakan pendidikan melalui transparansi.

Konfrontasi dengan penyebab dan konsekuensi krisis ekonomi harus mengalir dari budaya perlawanan yang ada, yang menghadapi ketidak-amanan dan ancaman. Tepatnya dalam periode krisis ini, gerakan-gerakan sayap kiri butuh memahami dirinya sebagai suatu jaringan di mana solidaritas dapat hidup dan rasa aman dapat ditemukan.

Meletakkan Proyek Alternatif Konkrit ke dalam Agenda

Gerakan Kiri harus harus bekerja di wilayah-wilayah di mana mereka kuat - dan itu di atas segalanya adalah pada tingkat lokal dan kotapraja/kabupaten serta di tempat-tempat kerja. Aksi-aksi politik yang perlu dikedepankan secara bersamaan bertujuan untuk menerapkan bentuk-bentuk regulasi sosial yang demokratik dan menentang tekanan-tekanan dari akibat krisis yang dibebankan ke masyarakat

Perjuangan melawan Kemiskinan: 2010 di Uni Eropa seharusnya menjadi tahun melawan kemiskinan. Persiapan dan realisasinya yang efektif tidak seharusnya dinomorduakan karena "krisis".

Redistribusi dari atas ke bawah dan dari swasta ke publik: akumulasi kekayaan di tangan beberapa orang dan kelompok sosial yang jumlahnya semakin menyusut, menyebabkan mimpi buruk bagi masyarakat. Termasuk dalam dimensi ini, di atas segalanya, adalah merebut kembali wilayah pengamanan sosial (social security) dari genggaman pasar finansial dan pembaharuan sistem pengamanan sosial berlandaskan demokrasi dan solidaritas.

Sosialisasi Sektor Finansial: sistem finansial dalam totalitasnya harus diletakkan di bawah kendali publik. Ia harus diarahkan untuk kepentingan pembangunan kotapraja dan regional, untuk mendukung proyek integrasi dan kerjasama supra-nasional berdasarkan solidaritas.

Pertama, harus ada jaminan bahwa bank-bank koperasi dan simpanan kotapraja tetap dipertahankan dan didemokratiskan. Kedua, harus ada penyusunan organisasi yang fundamental dan baru terhadap model bisnis bank-bank publik. Bank Sentral Eropa (ECB) harus dilibatkan dalam dialog tentang strategi ekonomi Eropa bersama-sama dengan Dewan dan Parlemen Eropa. Harus ada pilar yang lebih jauh: sebuah dewan atau jajaran pimpinan yang terdiri dari aktor-aktor masyarakat.

Demokrasi ekonomi: semua perusahaan dan tempat kerja perlu diharuskan untuk menerapkan pengambilan keputusan bersama. Ekonomi seharusnya tidak lagi menjadi ruang yang tak ada demokrasi. Ini merupakan kasus pengembangan model ekonomi alternatif dalam konteks pengambilan-keputusan bersama dalam perusahaan dan tempat kerja maupun di luar itu. Yang sentral dalam konteks krisis saat ini adalah persoalan masa depan industri mobil dan produksi persenjataan, dan juga sektor-sektor yang kini dipromosikan dalam konteks modernisasi ekologi. Dukungan publik harus diikuti dengan partisipasi langsung tangan-tangan publik dalam perusahaan, dan dihubungkan dengan perluasan hak-hak pengambilan keputusan bersama, termasuk pengambilan keputusan bersama jenis baru dengan organisasi-organisasi di wilayah tersebut maupun organisasi ekologi dan konsumen, disertai pula keharusan untuk mengorientasikan diri kepada transformasi sosio-ekologi. Ini juga di saat bersamaan menjadi fondasi bagi dukungan luas terhadap perusahaan kecil dan menengah.

Mendemokratiskan demokrasi: kerjasama demokratik dan radikalisasi demokrasi merupakan bentuk-bentuk penting dalam mempelajari politik, hubungan kekuasaan, ruang-ruang manuver dan batasan-batasan masyarakat. Hal-hal tersebut melegitimasi alternatif dan perlawanan, dan dapat digunakan untuk memberikan ruang bagi aksi solidaritas. Ini menuntut demokratisasi kebijakan anggaran melalui analisa anggaran publik dan anggaran partisipatoris maupun dukungan terhadap inisiatif remunisipalisasi, untuk mendelegitimasi pengintegrasian keuangan kotapraja dan kepemilikan publik dalam bisnis-bisnis spekulatif maupun konsep-konsep yang dipertanyakan seperti konsolidasi anggaran.

Politik Untuk Memperjuangkan Kesempatan Kerja Penuh dan Pekerjaan Layak: sudah saatnya mengambil pemikiran tentang sektor lapangan kerja publik yang kini diarahkan untuk pemulihan agar didorong menuju ekonomi politik yang baru, aktif dan demokratik yang mendukung struktur sosial. Sektor-sektor lapangan kerja publik harus dipahami sebagai suatu proses penciptaan ruang-ruang baru bagi budaya dan pelayanan sosial, pengorganisasian diri dan inisiatif dari bawah, integrasi solidaritas dan dengan begitu suatu basis bagi jalan baru ekonomi solidaritas maupun pengembangan ekonomi dan bisnis yang berkesinambungan secara sosial.

Sistem Pendidikan Berbasiskan Solidaritas dan Pembaharuan Ruang-ruang Publik untuk Demokrasi dan Budaya: transformasi sosial hanya mungkin bila akses pendidikan, kerjasama demokratik, seni dan budaya mengalami transformasi yang menentukan, serta seleksi sosial dalam sistem pendidikan diakhiri. Di sini kita membutuhkan reorganisasi yang fundamental terhadap sistem pendidikan, dimulai dari perluasan bantuan integratif untuk kanak-kanak; pengenalan sekolah komunitas sebagai "sekolah untuk semua" dan tempat untuk berkumpul dan bersolidaritas, untuk memberikan kehidupan masa kanak-kanak dan masa muda yang bermakna, dengan interelasi antara pembelajaran, bermain, saling menolong, musyawarah demokratik, pengembangan diri dan proyek-proyek sosial yang praktis.

Pembaharuan dan Demokratisasi Ekonomi Kotapraja/Kabupaten: sebagai poros sentral inisiatif ekonomi politik dengan fokus penyediaan energi, layanan kesehatan, transportasi. Sejalan dengan itu adalah menjamin kualifikasi kerja-kerja para perwakilan kotapraja dalam badan-badan pengawasan dalam makna komunalisasi partisipatif layanan-layanan publik yang meninggalkan pola lama ekonomi patronase dan layanan kesejahteraan yang paternalistik. Ekonomi kotapraja harus menjadi titik tolak regionalisasi siklus ekonomi secara sosial dan ekologis.

Untuk Sistem Transportasi Publik Gratis: langkah esensial transformasi sosial dan ekologis adalah menerapkan transisi sistem transportasi publik yang memudahkan penggunanya dan menjamin tingkat mobilitas individual yang tinggi bagi kelompok-kelompok sosial yang lemah.

Politik Perdamaian dan Komitmen Pada Solidaritas Pembangunan Global: Kita perlu mewujudkan kapasitas untuk membangun masa depan di sebagian besar wilayah di dunia sebagai persyaratan bagi pembangunan berkesinambungan di dunia secara umum: strategi politik keamanan dan pertahanan dan prinsip-prinsip Uni Eropa dan negara anggotanya harus dimoratoriumkan. Perdebatan luas dalam semua tingkat politik perlu mengklarifikasikan apa yang dimaksud dengan "keamanan dalam dunia yang terglobalisasi".

Demi Masyarakat Solidaritas

Masa-masa ketiadaan alternatif telah usai. Bila penguasa terpaksa menangani dampak-dampak sistemik, maka kemungkinan intervensi dari Kiri dan bawah terbuka. Tapi bagaimana ini bisa dibuka dan digunakan?

Saatnya meletakkan perspektif transformasi yang meninggalkan kapitalisme dalam agenda kita, dengan tujuan masyarakat solidaritas.

Sosialisasi kerugian dapat dan harus ditentang oleh tuntutan sosialisasi kontrol kepemilikan. Bantuan kepada industri-industri dari epoh bahan bakar fosil harus digantikan dengan pengalihan pada sumber energi surya. Kaum Kiri harus merespon proklamasi kembalinya ekonomi pasar "sosial" yang telah gagal dengan tuntutan untuk melangkah lebih jauh menuju masyarakat solidaritas dengan ekonomi campuran yang teregulasi secara sosial dan ekologis, dengan sektor publik and ekonomi bersama yang kuat sebagai langkah awal menuju transformasi sosio-ekologis. Kelanjutan politik perdagangan dunia dan pembangunan yang berdasarkan kepentingan negeri-negeri Utara dapat ditentang dengan konsep kerjasama yang setara berlandaskan solidaritas.

Bila keyakinan ini meluas sehingga hanya menjadi persoalan memberikan informasi yang benar kepada individu pribadi yang egois, Homo Oeconomicus, dan lebih eksplisit dalam mengambil tanggung jawab, maka kaum Kiri harus menegakan citra manusia lainnya - yakni manusia yang menentukan nasibnya sendiri, yang melihat permasalahan secara bersolidaritas dan memperjuangkan kesejateraan seluruh kehidupan.

Konsep masyarakat solidaritas adalah konsep perebutan kembali tenaga-tenaga produktif dengan tujuan menghapuskan tendensi-tendensi menghancurkan dari dekade sebelumnya dan membangkitkan kesadaran diri massa akan kekuatan mereka sendiri dalam memecahkan permasalahan di dunia secara bersama-sama. Ini melibatkan semua tingkat - lokal, regional dan global. Dunia lain, dunia solidaritas, bukan saja dibutuhkan - lebih dari sebelumya, ia kini mungkin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diambil dari www.socialistproject.ca
Diterjemahkan oleh NEFOS.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia

"Neo-liberalisme" adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang meluas sejak sekitar 25 tahun terakhir ini. Walaupun kata tersebut jarang didengar di Amerika Serikat, Anda dapat melihat efek neoliberalisme secara jelas di sini dengan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

"Liberalisme" dapat mengacu pada ide-ide politik, ekonomi, atau bahkan relijius. Di AS, liberalisme politik merupakan strategi untuk menghindari konflik sosial. Ia dipresentasikan kepada rakyat miskin dan pekerja sebagai sesuatu yang progresif dibandingkan konservatif atau sayap Kanan. Liberalisme ekonomi berbeda. Politikus konservatif yang mengatakan bahwa mereka membenci kaum "liberal" -- artinya dalam hal politik -- tidak memiliki masalah dengan liberalisme ekonomi, termasuk neoliberalisme.

"Neo" berarti kita membicarakan jenis baru liberalisme. Jadi apa jenis lamanya? Pemikiran ekonomi liberal menjadi terkenal di Eropa ketika Adam Smith, seorang pakar ekonomi Skotlandia, menerbitkan buku pada 1776 berjudul THE WEALTH OF NATIONS. Ia dan beberapa lainnya mengadvokasikan penghapusan intervensi pemerintah dalam masalah perekonomian. Tidak ada pembatasan dalam manufaktur, tidak ada sekat-sekat perdagangan, tidak ada tarif, katanya; perdagangan bebas adalah cara terbaik bagi perekonomian suatu bangsa untuk berkembang. Ide-ide tersebut "liberal" dalam arti tidak ada kontrol. Penerapan individualisme ini mendorong usaha-usaha "bebas", kompetisi "bebas" -- yang kemudian artinya menjadi bebas bagi kaum kapitalis untuk mencetak keuntungan sebesar yang diinginkannya.

Liberalisme ekonomi berlangsung di Amerika Serikat sepanjang 1800an dan awal 1900an. Kemudian Depresi Besar tahun 1930an membuat seorang pakar ekonomi bernama John Maynard Keynes merumuskan sebuah teori yang menyangkal liberalisme sebagai kebijakan terbaik bagi kaum kapitalis. Ia berkata, pada intinya, bahwa kesempatan kerja penuh (full employment) dibutuhkan agar kapitalisme tumbuh dan itu hanya dapat dicapai bila pemerintah dan bank sentral melakukan intervensi untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ide-ide ini banyak mempengaruhi program New Deal Presiden Roosevelt -- yang sempat memperbaiki kehidupan banyak orang. Keyakinan bahwa pemerintah harus menomorsatukan kepentingan umum diterima secara meluas.

Tapi krisis kapitalis selama 25 tahun terakhir, dengan penyusutan tingkat profitnya, menginspirasikan para elit korporasi untuk menghidupkan kembali liberalisme. Inilah yang menjadikannya "neo" atau baru. Kini, dengan globalisasi ekonomi kapitalis yang pesat, kita menyaksikan neo-liberalisme dalam skala global.

Definisi yang berkesan tentang proses ini datang dari Subcomandante Marcos di Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neo-liberalismo (Pertemuan Antar-Benua untuk Kemanusiaan dan Melawan Neo-liberalisme) pada Agustus 1996 di Chiapas ketika ia mengatakan: "apa yang ditawarkan kaum Kanan adalah mengubah dunia menjadi sebuah mal besar di mana mereka dapat membeli kaum Indian di sini, perempuan di sana..." dan ia dapat juga menambahkan, anak-anak, imigran, pekerja atau bahkan seluruh negeri seperti Meksiko."

Pokok-pokok pemikiran neo-liberalisme mengandung:

1. KEKUASAAN PASAR. Membebaskan usaha "bebas" atau usaha swasta dari ikatan apa pun yang diterapkan oleh pemerintah (negara) tak peduli seberapa besar kerusakan sosial yang diakibatkannya. Keterbukaan yang lebih besar bagi perdagangan internasional dan investasi, seperti NAFTA. Menurunkan upah dengan cara melucuti buruh dari serikat buruhnya dan menghapuskan hak-hak buruh yang telah dimenangkan dalam perjuangan bertahun-tahun di masa lalu. Tidak ada lagi kontrol harga. Secara keseluruhan, kebebasan total bagi pergerakan kapital, barang dan jasa. Untuk meyakinkan kita bahwa semua ini baik untuk kita, mereka mengatakan bahwa "pasar yang tak diregulasi adalah cara terbaik meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya akan menguntungkan semua orang." Itu seperti ekonomi "sisi persediaan" (supply-side)dan "tetesan ke bawah" (trickle-down) yang dijalankan Reagan -- tapi kekayaannya sedemikian rupa tidak banyak menetes.

2. MEMANGKAS PEMBELANJAAN PUBLIK UNTUK LAYANAN SOSIAL seperti pendidikan dan layanan kesehatan. MENGURANGI JARINGAN-PENGAMANAN BAGI KAUM MISKIN, dan bahkan biaya perawatan jalanan, jembatan, persediaan air -- lagi-lagi atas nama mengurangi peran pemerintah. Tentunya, mereka tidak menentang subsidi dan keuntungan pajak bagi bisnis besar.

3. DEREGULASI. Mengurangi regulasi pemerintah terhadap segala hal yang dapat menekan profit, termasuk perlindungan lingkungan hidup dan keamanan tempat kerja.

4. PRIVATISASI. Menjual perusahaan-perusahaan, barang-barang, dan jasa milik negara kepada investor swasta. Ini termasuk bank, industri kunci, perkereta-apian, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit dan bahkan air bersih. Walau biasanya dilakukan atas nama efisiensi yang lebih besar, yang sering dibutuhkan, privatisasi terutama berdampak pada pengonsentrasian kekayaan kepada pihak yang jumlahnya semakin sedikit dan menjadikan khalayak umum harus membayar lebih untuk kebutuhannya.

5. MENGHAPUS KONSEP "BARANG PUBLIK" atau "KOMUNITAS" dan menggantikannya dengan "tanggung-jawab individu." Menekan rakyat yang termiskin dalam masyarakat untuk mencari solusi sendiri terhadap minimnya layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial mereka -- kemudian menyalahkan mereka, bila gagal, karena "malas."

Di penjuru dunia, neo-liberalisme didesakkan oleh institusi-institusi finansial besar seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Inter-Amerika. Ia merajalela di penjuru Amerika Latin. Contoh pertama pelaksanaan neoliberalisme secara terang-terangan terdapat di Chile (berkat pakar ekonomi Universitas Chicago, Milton Friedman), setelah kudeta dukungan-CIA terhadap rejim Allende yang dipilih rakyat pada 1973. Negeri-negeri lainnya menyusul, dengan sebagian dampak terburuknya di Meksiko, di mana upah menurun 40-50% dalam tahun pertama NAFTA sementara biaya hidup naik 80%. Lebih dari 20.000 bisnis kecil dan sedang menderita kebangkrutan dan lebih dari 1000 perusahaan milik negara diprivatisasi di Meksiko. Sebagaimana dikatakan oleh seorang akademisi "Neoliberalisme berarti neo-kolonisasi Amerika Latin."

Di Amerika Serikat neo-liberalisme menghancurkan program-program kesejahteraan; menyerang hak-hak buruh (termasuk semua pekerja migran); dan memangkas program-program sosial. "Kontrak" Partai Republikan terhadap Amerika adalah murni neo-liberalisme. Para pendukungnya bekerja keras menolak perlindungan terhadap anak-anak, pemuda, perempuan, planet itu sendiri -- dan mencoba menipu kita agar menerimanya dengan mengatakan bahwa ini akan "menyingkirkan beban pemerintah dari pundak saya." Pihak yang diuntungkan oleh neo-liberalisme hanyalah minoritas rakyat dunia. Bagi mayoritas besarnya ia membawa lebih banyak penderitaan daripada sebelumnya: menderita tanpa capaian kecil yang susah payah dimenangkan dalam 60 tahun terakhir, penderitaan tiada henti.

-------------

Elizabeth Martinez telah lama dikenal sebagai aktivis hak-hak sipil dan penulis beberapa buku termasuk "500 Years of Chicano History in Photographs."

Arnoldo Garcia adalah anggota Comite Emiliano Zapata yang bermarkas di Oakland dan berafiliasi dengan Komisi Nasional untuk Demokrasi di Meksiko.

Kedua penulis adalah anggota Jaringan Nasional untuk Hak-hak Imigran dan Pengungsi; mereka juga menghadiri Pertemuan Antar-Benua untuk Kemanusian dan Melawan Neoliberalisme, yang digelar 27 Juli - 3 Agustus 1996 di La Realidad, Chiapas

Oleh : Agus Jabo Priyono*

Indonesia adalah bangsa yang besar (luas teritorinya, banyak tenaga produktifnya, kaya sumber daya alamnya) yang mestinya sejajar dengan bangsa besar lainnya seperti China, India, Rusia dan Amerika. Kediktatoran jatuh! Reformasi menggelora di seluruh negeri dengan harapan akan adanya perubahan sistem politik dan ekonomi yang berorientasi kebangsaan serta kerakyatan dengan mengoreksi total kesalahan sistem ekonomi dan politik lama. Harapan ini sampai kini masih jauh panggang dari api. Reformasi dimaknai sebatas: bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sebetulnya merupakan problem klas atas dan tidak menyentuh apa yang menjadi persoalan serta kebutuhan rakyat.

Rakyat menghendaki adanya haluan ekonomi baru yang pro rakyat dengan membangun ekonomi nasional yang kuat dan mandiri di bawah syarat-syarat kemandirian di bidang moneter untuk membangun ekonomi nasional yang bisa menampung tenaga produktif di dalam negeri serta menghasilkan produksi yang bisa dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat di dalam negeri. Dengan kekayaan alam yang melimpah, tentu dimungkinkan adanya kemandirian dalam industri dasar seperti baja dan lain-lain serta kemandirian di bidang energi.

Akan tetapi jelas terlihat: program yang dilakukan oleh Negara bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki rakyat. Kita tidak menutup upaya Pemerintah memberantas korupsi, mengadili pelanggar HAM dan membangun demokrasi politik dan lain-lain. Hanya saja kalau goal-nya untuk membangun sistem ekonomi kapitalistik yang effisien dan bersih dengan target liberalisasi ekonomi, tentu saja rakyat tetap akan dirugikan dan akan kembali menjadi kuli bagi negerinya sendiri di bawah penjajahan modal.

Lowongan pekerjaan sangat terbatas. Pengangguran menumpuk seperti sampah. Harga kebutuhan pokok sangat mahal. Kemiskinan makin meluas. Ada apa dengan 10 tahun reformasi ini?

Sadar tidak sadar, bangsa kita telah masuk ke dalam ekonomi liberal yang hanya mengandalkan pasar. Karena itu tampak wajar: meski kita penghasil gas tapi pupuk tetap mahal dan harga gas untuk rumah tangga naik terus. Sebagai penghasil batubara, tapi batubara di dalam negeri justru kekurangan. Sebagai penghasil minyak, harga minyak tetap naik terus. Sebagai Negara yang kaya pangan baik di sektor pertanian maupun perikanan, tetapi gizi rakyat masih sangat rendah.

Semua demi pasar. Pemilu 2004 yang menghasilkan anggota DPR yang terhormat telah sukses menyelesaikan tugasnya dengan mengesahkannya UU Liberalisasi di semua sektor yang bertentangan dengan semangat Proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 terutama pasal 33. Inilah akar persoalan bangsa kita sekarang ini.

Ada empat problem mendasar yang harus diselesaikan jika kita akan kembali menjadi satu bangsa yang besar: yang membangun bangsanya berdasarkan referensi sejarah bangsa kita sendiri yang tentunya berbeda secara ekonomi politik dan budaya dengan bangsa lain dan tidak begitu saja mengcopy paste sistem Negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa ataupun Negara manapun juga.

Problem pertama adalah problem kesejahteraan rakyat yang diakibatkan oleh problem kedua yaitu masalah kedaulatan politik dan ekonomi sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri. Hal ini disebabkan oleh problem ketiga, yaitu problem konstitusional di mana produk UU yang dihasilkan oleh DPR hasil pemilu tahun 2004 telah meliberalkan semua sektor ekonomi dan energi yang menjadi landasan untuk membangun ekonomi nasional. Akhirnya terjadilah problem ke empat yaitu Problem Kepemimpinan Nasional yang kuat, mandiri, memahami persoalan yang dihadapi rakyat serta mampu memberikan jalan keluar melalui program jangka panjang sesuai dengan potensi sumber produksi di dalam negeri yang didukung oleh tenaga produktif yang sangat melimpah.

Kepemimpinan nasional tidak membutuhkan Superman akan tetapi superteam yang kuat di bidangnya. Makanya jika ingin memberikan harapan dan gairah kepada rakyat untuk mencintai bangsanya, percaya dengan alat politik perjuangannya dan percaya kepada Pimpinan Nasionalnya, mau tidak mau Pemilu 2009 harus menghasilkan Pemerintahan Koalisi Nasional dengan Program Kemandirian Bangsa dari unsur Partai politik yang memiliki Platform Program yang sama: mengabdi kepada kepentingan ekonomi, politik dan membangun identitas budaya bangsa sendiri yang gandrung kebersamaan atau gotong royong.

Dengan demikian para Pimpinan Partai paling tidak mulai sekarang sudah merumuskan konsep baru ekonomi nasional dengan alat persatuan yang sejati dalam makna untuk kepentingan bangsa, agar terbangun pemerintahan yang kuat, mandiri, demokratis, kerakyatan, modern, maju, dan memiliki solidaritas internasional yang kuat.

Unsur Persatuan Nasional yang akan menjadi Superteam yang tangguh tentunya harus sesuai dengan akar sejarah spektrum politik bangsa kita, yaitu Unsur Nasionalis, Unsur Agama dan Unsur yang gandrung dengan gotong royong untuk membangun masa depan bangsa yang kita cintai ini. Itulah Superteam. Itulah Pemerintahan koalisi nasional untuk kemandirian bangsa. Itulah Masyarakat NASAGOR (Nasionalisme, Agama dan Gotong Royong) yang harus dihasilkan oleh Pemilu 2009.

Daripada mengobral iklan di Media, lebih baik kita menyeleksi konsep program kebangsaan serta kepemimpinan yang kuat untuk bangsa seperti metode Konvensi yang akan dilakukan dan digagas oleh beberapa Partai Peserta Pemilu 2009. Partai Bintang Reformasi (PBR) misalnya. Dengan demikian rakyat kembali bergairah karena memiliki harapan baru dengan haluan ekonomi baru dan konsep Pemerintahan Baru. Pun rakyat dapat menepuk dada bahwa kita adalah anak Indonesia yang bangga dengan bangsanya.

*Agus Jabo Priyono, Ketua Umum DPP Papernas

Selasa, 28 Juli 2009 l 23.19 WIB

Berdikari Online, Palembang : Sebanyak 500-an orang yang tergabung dalam Front Perlawanan Rakyat (FPR) menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, kemarin, Senin (27/07).

Dalam aksinya, mereka memprotes hasil pemilu Legislatif dan Presiden, karena penuh dengan pelanggaran dan berjalan tidak demokratis. Untuk itu, mereka membeberkan sejumlah fakta dan data mengenai kecurangan yang terjadi.

Menurut Novanto, Koordinator aksi, ada beberapa indikasi kecurangan pemilu legislatif dan pemilu Presiden di Musi Rawas, diantaranya terpilihnya seorang anggota parlemen yang tidak memenuhi syarat.

Masih menurut Novanto, yang bersangkutan tidak memenuhi batas suara yang dibutuhkan. Selain itu, di beberapa TPS jumlah suaranya dimanipulasi.

Selanjutnya, Novanto menilai, pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres telah mengebiri hak-hak politik rakyat, dan menghasilkan anggota parlemen dan pemimpin yang menang melalui proses yang curang.


Ulfa Ilyas