diambil dari WASPADA online dan diposting kembali oleh SUMUT MERAH
Warta - Medan
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyediakan dana sebesar Rp2,6 miliar untuk mensubsidi pasar murah yang digelar di 115 titik di 21 Kecamatan.

Kesiapan itu terungkap pada rapat pembahasan pelaksanaan pasar murah Kota Medan 2009 dalam rangka menyambut puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1430 H, di Medan, siang ini.

Rapat itu dipimpin Kepala Dinas Kepala Disperindag Kota Medan, HT Basyrul Kamali dihadiri para camat dan pejabat dari berbagai instansi terkait .

"Pasar murah ini merupakam program tahunan dalam rangka membantu warga Kota Medan yang kurang mampu guna memenuhi kebutuhannya menjelang puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri," katanya.

Menurut dia, tahun ini ada 20 distributor/produsen ikut berpartisipasi mendukung program pasar murah. Dalam kegiatan ini Pemko tidak membeli barang tapi mensubsidi harga barang kebutuhan pokok sehingga lebih murah 20 persen dibanding harga pasar.

Pasar murah ini diharapkan bisa turut menstabilkan harga di pasaran menjelang Hari Raya Idul Fitri yang biasanya selalu naik.

Selain itu juga merupakan solusi dalam membantu masyarakat yang tidak mampu.

Sejumlah barang kebutuhan pokok yang di subsidi oleh Pemko Medan dalam kegiatan pasar murah ini adalah, tepung terigu, mentega, kacang tanah, telur, syrup, gula pasir dan minyak goreng.

"Pertimbangannya semua barang ini banyak dibutuhkan masyarakat menjelang hari raya," tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Basyrul, pelaksanaan pasar murah ini akan berlangsung selama 22 hari dimulai 26 Agustus sampai 16 September 2009. Kegiatan ini akan dibuka Pj Walikota Medan Rahudman Harahap di Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung.

Pasar murah kali ini merupakan yang kedelapan dilaksanakan sejak dimulai pada 2002 yang awalnya hanya ada sebanyak 17 titik. Kegiatan ini, menurut Basyrul, sangat diminati masyarakat terutama warga kurang mampu.

Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada para Camat dan Lurah untuk terus mengawasi pasar murah sehingga dapat berjalan lancar dan aman.

Kepada masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan aksi borong. "Belilah sesuai dengan kebutuhan, dan jangan khawatir tentang persedian barang kebutuhan, karena stok barang cukup tersedia," katanya.

3 pejabat Disduk Medan dituntut 3,6 tahun penjara

Warta - Kriminal & Pengadilan
ALIAN NAFIAH SIREGAR
WASPADA ONLINE

MEDAN - Tiga pejabat dinas kependudukan (Disduk) kota Medan, masing-masing Yusri Ramadhan Siregar dituntut 1,6 tahun, Lisma Amin dan Siti Salamah, masing-masing 1 tahun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendri Silitonga, dalam nota tuntutannya menyebutkan, para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana APBD tahun 2007 dan PAPBD 2007 sekitar Rp2 miliar, yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan pengoperasian sistem administrasi kependudukan (SIAK) serta pendataan pilkada Gubsu tahun 2008.

Akibat perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana yang di ubah menjadi pasal 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan fakta yang terungkap dipersidangan, JPU berkeyakinan perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, dan menuntut 1,6 tahun terhadap Yusri Ramadhan, dan masing-masing 1 tahun untuk Lisma Amin dan Siti Salamah.

Terdakwa dikenakan denda masing-masing Rp50 juta subsidair 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp101,3 juta terhadap Yusri Ramadhan, serta terhadap Lisma Amin dan Siti Salamah uang pengganti sebesar Rp 251 juta.
(dat01/wol-mdn)

diambil dari : http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=41264:3-pejabat-disduk-medan-dituntut-36-tahun-penjara-&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91

Rabu, 29 Juli 2009 l 21.00 WIB

Berdikari Online, P. Siantar : 500-an orang siswa SMAN 4 Pematang Siantar dan aktivis Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN), hari ini (29/07), melakukan aksi penjemputan teman-temannya di sekolah yang baru. Aksi ini berakhir ricuh karena dihadang oleh ratusan Satpol PP. Satpol PP membubarkan para siswa secara brutal. Akhirnya, 1 orang siswa, Robert, dilarikan ke rumah sakit.

Rencananya, para siswa tersebut akan menjemput sebagian teman-teman mereka yang sudah lebih dulu direlokasi ke tempat belajar yang baru. Para siswa tetap bersikukuh untuk bertahan di sekolah yang lama (baca, sekolah ruilslag), meskipun harus beralaskan tikar.

Sementara itu, Jakfar, salah seorang aktivis yang bersolidaritas, mengatakan, bahwa pihak Gubernur sebetulnya sudah melakukan investigasi terhadap persoalan ini. "Mestinya, para siswa tetap diijinkan belajar di sekolah yang lama sambil menunggu hasil investigasi pihak Gubsu", lanjutnya.

Selain itu, Jakfar juga menilai bahwa tindakan brutal ini merupakan ekspresi dari Pemko Pematang Siantar yang anti terhadap kemajuan pendidikan. Selain itu, dia juga menilai bahwa Pemko telah melanggar hak-hak siswa untuk mendapatkan pengajaran yang layak.



ULFA ILYAS

Rabu, 29 Juli 2009 l 20.53

Berdikari Online, Jakarta : 50-an orang warga bojong Kapling, Kelurahan Rawa Buaya melakukan aksi tolak penggusuran di Kantor Gubernur DKI Jakarta, siang kemarin, Selasa (28/07).

Dalam aksinya, massa memprotes Proyek Banjir Kanal Barat (BKB), karena tidak mengindahkan hak-hak sosial ekonomi warga. Menurut mereka, proyek itu akan menghilangkan tempat tinggal 157 kk, tanpa solusi.

Rio Martin, humas aksi, mengatakan, pemerintah kota seharusnya melakukan penataan pada pemukiman kumuh, dan memberikan jaminan sosial ekonomi bagi warga. Menurutnya, proyek pengendalian banjir ini seharusnya tidak menggusur warga.

Untuk itu, mereka menuntut agar Pemda menghentikan proyek tersebut dan mencari solusi pengendalian banjir yang sudah merugikan warga.

Selain itu, warga menuding Gubernur DKI dan Walikota Jakarta Barat telah melanggar hak-hak sosial ekonomi warga, sehingga, menurut mereka kedua pejabat tersebut harus diturunkan.

ULFA ILYAS

Rabu, 29 Juli 2009 l 20. 50 WIB

Berdikari Online, Surabaya : Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli demokrasi (MPD) melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Grahadi, Surabaya, kemarin, selasa (28/07).

Dalam aksinya, massa mengecat badannya mirip dengan personel Kuburan Band. Selain itu, mereka juga membawa keranda mayat yang menyimbolkan matinya proses demokrasi di Indonesia.

Menurut Hermawan, koordinator aksi, bahwa aksi ini digelar untuk memprotes hasil pilpres yang penuh dengan rekayasa dan kecurangan. Buktinya, kata dia, beberapa keputusan lembaga negara, seperti MA, MK, dan KPU saling bertabrakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses Pemilu 2009 berjalan secara tidak demokratis.

Selain itu, mereka menilai bahwa pelaksanaan pilpres curang merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. apalagi, jika Presiden dan Legislator yang terpilih dari pemilu curang ini dipaksakan untuk disahkan oleh KPU. “Pilpres curang pasti menghasilkan pemimpin dan legislator yang busuk dan tidak legitimate,” katanya.

Selasa, 28 Juli 2009 l 23.23 WIB

Berdikari Online, Medan: Ratusan orang siswa, guru SMAN 4 Siantar dan aktivis Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk pembebasan Tanah Air (SPARTAN), kembali mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara, kemaren, Senin (27/07).

Dalam aksinya, mereka menuntut agar kasus Ruilslag SMAN 4 Siantar segera dibatalkan dan normalisasi proses belajar mengajar di SMAN 4, serta meminta pencopotan terhadap Walikota Siantar, RE Siahaaan.

Menurut Barluhupan Banjarnaur, humas aksi, mengatakan bahwa SMAN 4 tidak layak untuk di ruilslag karena tidak ada syarat-syarat yang memenuhinya. Selain itu, mereka juga sangat menyesalkan kepada Walikota Siantar karena lebih mengutamakan kepentingan pihak investor daripada masalah pendidikan bagi warganya, Lanjutnya.

“ini benar-benar mencoreng sistem pendidikan di Siantar,” ungkapnya.

Setelah berorasi dan meneriakkan yel-yel secara bergantian, beberapa perwakilan diterima oleh pihak Gubernur. Dalam dialog tersebut, pihak gubernur akan segera membuat tim investigasi mengenai ruilslag SMAN 4, dan akan segera turun ke Siantar untuk melihat apakah layak atau tidak SMAN 4 di ruilslag.

Segera Terbit

SUMUT MERAH Edisi I Agustus 2009..!!!

Harga Rp. 3500,-

Written by Ledi
Tuesday, 28 July 2009 10:22

Dua pekan tahun ajaran baru dilalui siswa SMA Negari 4 Pematangsiantar dengan perasaan tidak menentu.

Tuntutan pembatalan ruislag sekolah tidak ditanggapi walikota, eh mobiler sekolah malah sudah dipindah ke gedung baru yang mereka tolak. Akibatnya, para siswa terlantar dan belajar di atas tikar yang dibentang di halaman sekolah.

Belajar dengan membentang tikar tidak hanya dilakukan siswa SMA 4, namun dilakoni juga oleh siswa SD Negeri 122350 yang juga turut menjadi korban ruislag.

"Padahal mobiler tidak semuanya milik pemerintah, sebagian pengadaannya dibeli para orangtua siswa," ujar Luhut Pardede, Komite SMAN 4 Pematang Siantar.

Merasa tidak ditanggapi, perwakilan siswa, orangtua siswa dan guru yang menolak ruislag, Senin (27/7) kemarin, mendatangi DPRD Sumut. Mereka minta dewan dan Gubsu turun tangan.

Para siswa, guru dan orangtua ini tergabung dalam 17 elemen Perjuangan Sumut untuk Kota Siantar (Parasut). Dalam aksinya di gedung DPRD Sumut mendesak mobiler yang dipindahkan tersebut dikembalikan ke tempat semula.

Luhut Pardede menambahkan, jika persoalan ini tidak selesai, bukan tidak mungkin ruislag sekolah ini akan mereka bawa ke Jakarta, kalau perlu dibawa ke lembaga internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). "

Jangan masalah ini dipolitisir dengan alasan otonomi daerah,"tukasnya.

Massa SMA Negeri 4 Pematangsiantar diterima Komisi A Edison Sianturi, A Hakim Siagian, dan Ketua Komisi E, Budiman Nadapdap serta Wakil Ketua DPRD Sumut, Japorman Saragih.

Ketua Komisi D DPRD Budiman Nadadapdap Pemko Pematangsiantar telah melanggar PP 19 tentang standar pelayanan pendidikan. "Kita akan mengundang Walikota Pematangsiantar, Kadis Pendidikan dan Gubsu,"kata Budiman.


Massa juga mendesak Gubsu Syamsul Arifin mengintruksikan Pemko Siantar untuk mengembalikan mobiler atau alat-alat perlengkapan belajar saat ini yang masih dikuasai pihak Pemko Siantar.

Ketua OSIS SMU Negeri 4 Siantar, Robby dalam orasinya meminta Gubsu segera mengintruksikan Pemko Siantar untuk mengembalikan mobiler sekolah, karena mobiler tersebut tidak sepnuhnya milik Pemko Siantar, melainkan sebelumnya juga orang tua siswa ikut dibebankan dalam penyedaian mobiler tersebut.

"Kami minta mobiler itu dikembalikan, karena mobiler itu tidak semuanya milik Pemko," teriaknya.

Dari gedung dewan, massa bergerak ke kantor Gubsu dan meminta Gubsu membongkar pagar seng di lokasi SMU Negeri 4, mendesak agar proses belajar mengajar tetap berada di gedung lama, menghentikan segala intimidasi kepada siswa maupaun guru. Meminta agar tim invenstigasi yang dibentuk Pemprovsu bertindak objektif, dan netral, serta meminta Gubsu mengembalikan jabatan kepala sekolah SMU Negeri 4 dan 9 guru yang dimutasikan tanpa alasan jelas.

Kadis Pendidikan Sumut, Bahrumsyah didampingi Asisten I Hasiholan Silaen yang menemui massa di pintu gerbang kantor Gubsu, mengatakan Pemprovsu tidak berkewangan dalam penyelesaian ruislag, karena hal itu wewenang daerah otonom. Namun untuk mengembalikan proses belajar-mengajar, pihaknya telah menyurati Pemko Pematangsiantar. "Siswa jangan dirugikan. Karena itu proses belajar mengajar harus terlaksana sampai kasus ruislag mempunyai kekuatan hukum," ujar Bahrumsyah.

LEDI -CANDRA-SWISMA | GLOBAL | MEDAN

Dari 12 Juta Penduduk Sumut, 50 Persen Tergolong Rakyat Miskin

Posted on 03 June 2007 by NiasPost

Satu riset independen yang meliputi unsur mitra kerja ILO-PBB, serikat buruh dan beberapa serikat buruh dari negara lain di luar negeri, dalam satu resume resminya memprediksikan jumlah rakyat miskin di Propinsi Sumatera Utara saat ini ternyata mencapai 50 persen dari total 12.643.494 jiwa penduduk daerah ini.

Chief Advisor Tim Riset Tenaga Kerja Indonesia Edward Pakpahan dari Kordinatorat Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumut menyebutkan, sistem dan dasar penetapan ukuran sebagai parameter atau kriteria rakyat miskin di Indonesia hingga kini masih ‘simpang siur’ antara pola yang ditetapkan pemerintah, masyarakat (khusus dari kalangan pekerja), maupun badan khusus yang menangani perburuhan (international labour organization-ILO) di PBB.

“Bagi pemerintah, khususnya melalui instansi Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah rakyat atau penduduk miskin di Sumut hanya dua juta lebih atau 15,66 persen. Tapi oleh pemerintah daerah pula, angka itu langsung melonjak hampir 4,5 juta (tepatnya 4.403.729 jiwa) atau berkisar 30 persen hingga 35 persen ketika paket bantuan langsung tunai (BLT) dari dana kompensasi BBM diluncurkan. Lalu, bagi masyarakat yang terhimpun dalam berbagai komunitas menyebutkan tingkat kemiskinan itu mencapai sepertiga (35 persen – 40 persen). Sedangkan bagi serikat buruh berdasarkan parameter internasioal dari ILO PBB, jumlah rakyat miskin di Sumut ini bisa-bisa mencapai 50 persen,” ungkap Edward Pakpahan kepada pers di Parapat, Kamis malam (31/5) kemarin.

Dia mengutarakan hal itu pada diskusi akhir panitia menjelang Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Buruh Propinsi Sumut, yang berlangsung 1 – 2 Juni. Rakerda tersebut menetapkan tiga topik bahasan utama di luar sejumlah topik internal. Ke-3 topik yang akan dijadikan agenda rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun daerah (Sumut) itu adalah masalah perkembangan dan penanggulangan rakyat miskin yang dikaitkan dengan upaya penggalangan investasi untuk mengurangi angka pengangguran plus peningkatan taraf kesejahteraan rakyat, penyusunan term of references (TOR) program nasionalisasi perusahaan publik seperti PTPN-PTPN menjadi bagian dari milik rakyat atau buruh sebagai bagian perwujudan negara sejahtera (Welfare State), dan pemantapan dukungan partai terhadap gerakan perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli melalui tindak monitoring aktif terhadap para pihak pengambil keputusan di tingkat Pusat (DPR RI, Mendagri) dll.

Khusus soal kemiskinan yang hingga kini masih mengalami sistem parameter yang berbeda jauh antarpihak. Edward Pakpahan bersama Ketua DPD Partai Buruh Propinsi Sumut Harman Manurung dan disaksikan pemerhati sosial-politik Irjen Pol (Purn) Drs Darwan Siregar MSc, pihaknya tengah mengupayakan standar baku untuk penetapan status rakyat miskin agar memperoleh solusi baku pula dalam setiap penanggulangannya secara reguer.

“Standar baku dari ILO-PBB misalnya, rakyat disebut bila pendidikan minimal (tammat SMA sederajat) anggota keluarga belum tercapai, konsumsi gizi masih dibawah 2000 kalori, belum punya rumah layak huni dsb. Sedang di Indonesia, belum semua standar itu dipakai,” ujar mereka sembari menambahkan banyak negara telah mengikuti standar yang ditetapkan PBB.
Mereka menambahkan, satu-satunya solusi menanggulangi kemiskinan di Indonesia saat ini adalah membuka lapangan kerja baru dengan menjaring investasi lokal maupun asing. Sehingga, anak-anak para penduduk bisa memperoleh pendidikan minimal (tammat SMA). Kalau tidak, tegasnya, jumlah 129,6 juta jiwa (66,3 persen) angka kemiskinan secara nasional dari jumlah penduduk (data ILO), justru akan terus bertambah. Apalagi, ujar Darwan Siregar, rakyat miskin di Indonesia saat ini tidak lagi dari kalangan buruh, nelayan, petani, dll, melainkan juga dari kalangan guru, pegawai negeri dll.

Sumber: SIB

diambil dari Sumut Pos online dan diposting kembali oleh Sumut Merah
11:42 | Tuesday, 28 July 2009

MEDAN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Syahdansyah Putra boleh saja menolak percepatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan. Tapi, empat fraksi di DPRD Medan malah mendesak Pilkada harus dipercepat paling tidak sudah terselenggara April 2010 mendatang.

Fraksi yang menyetujui percepatan pelaksanaan Pilkada 2010 yakni fraksi Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Masing-masing Ketua fraksi di DPRD Medan ini mempertimbangkan masa jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota Medan yang hanya satu tahun yakni 22 Juli 2009 hingga 22 Juli 2010.
Bila dilaksanakannya Pilkada 2010 pada Juni 2010, maka sangat dekat jaraknya antara akhir masa tugas Pj Wali Kota Medan, sehingga jika terjadi peluang dua putaran pada Pilkada Medan yang mungkin saja terjadi akan menuai masalah dari sisi masa tugas Pj Wali Kota Medan yang hanya berjarak satu bulan dengan Pilkada Juni 2010.

“Bisa saja akan melantik lagi Pj Wali Kota, makanya ini perlu dipertimbangkan lagi dan akan dibicarakan serius di Komisi A DPRD Medan,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Medan, Ahmad Parlindungan Batubara di Gedung DPRD Medan, kemarin (27/7).

Parlindungan menambahkan, pelaksanaan Pilkada 2010 ini juga harus dipercepat dari agenda KPUD Medan mengingat masa tugas, dan tidak memungkinkannya dilantik lagi Pj Wali Kota Medan. “Yang perlu dihindari inikan jangan sampai ada lagi perpanjangan Pj Wali Kota Medan pada 2010,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Medan, C P Nainggolan mengatakan, sepanjang pelaksanaan percepatan pilkada ini tidak berbenturan dengan aturan, selayaknya dilaksanakan saja. Memang, pertimbangannya bila diikutkan agenda KPUD Kota Medan yakni Juni 2010, tentu bisa terjadi benturan dengan masa jabatan Pj Wali Kota Medan. “Tidak mungkin diperpanjang lagi Pj Wali Kota Medan pada 2010,” bilangnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, Ahmad Arif menyebutkan kalau pihaknya akan menyurati Komisi A agar melakukan pembahasan perihal percepatan Pilkada Medan. “Kami segera membuat surat agar segera dibahas Pilkada ini,” bilang Arif, Ketua Fraksi PAN.

Begitu juga dengan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan, Jamhur Abdullah mengatakan, sudah seharusnya Pj Wali Kota Medan sekarang ini mulai mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan Pilkada 2010. Kemudian, sesuai peraturan yang ada yakni UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah diatur setelah dilantikan Pj Wali Kota Medan semaksimalnya enam bulan harus menggelar Pilkada.

“Jadi kami tidak mau ada memperlambat pelaksanaan Pilkada ini,” ucapnya.
Meski empat fraksi di DPRD Medan sudah mendesak percepatan Pilkada Medan, tapi tetap saja Ketua DPRD Medan, Syahdansyah Putra menganggap dalam pelaksanaan Pilkada tidak mudah, sehingga pelaksanaannya harus dibahas betul-betul dan mengikuti aturan yang ada.

Baginya, lebih baik dihabiskan masa bakti Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih rakyat yakni priode 2005-2010. Bila Mendagri memberi sinyal percepatan Pilkada Medan, pihaknya kata Syahdansyah Putra justru meminta Mendagri untuk menyampaikan surat kepada DPRD Medan dan Pemko Medan. “Yah sekarang kami tunggu sajalah suratnya, tapi kalau saya ditanya tetap menyelesaikan masa bakti yang ada dulu,” ucapnya.

Warjio, pengamat Politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) memprediksi dalam pelaksanaan pilkada Medan nanti akan didominasi figure non partai. Pasalnya, saat ini partai politik (parpol) sedang mengalami krisis figur. “Jadi kursi bukan segalanya. Lebih dari itu figur penentu semuanya,” katanya.
Dicontohkannya, Partai Demokrat sebagai satu-satunya Parpol yang bisa mencalonkan kadernya secara mandiri tak memiliki figur untuk dimajukan sebagai calon Walikota. Sehingga masih ada peluang bagi figur independen untuk mencalonkan diri lewat partai ini.

Sementara itu Golkar yang kini hanya mendapat lima kursi di DPRD MEdan tak memenuhi sarat untuk mencalonkan sendiri calon Walikotanya. Demikian juga PDIP dan PPP serta Parpol lainnya. Sementara PKS yang selangkah lebih maju dalam soal figur justru masih membutuhkan tambahan kursi untuk bisa mengusung calon Walikota.

“Konstalasi politiknya sudah berubah. Jika sebelumnya dominasi Golkar sangat signifikan kini yang terjadi beda, mereka tak memiliki peluang main sendiri,” bebernya.

Karenanya dengan kondisi ini, menurut Warjio figur-figur yang memiliki modal besar namun tak memiliki perahu masih berpeluang untuk bisa mencalonkan diri dari jalur partai. “Tinggal atur bargeningnya saja,” bebernya.(ril/sya)

diambil dari Sumut Pos online dan diposting kembali oleh Sumut Merah
10:51 | Monday, 27 July 2009
BACA: Anak-anak membaca buku dalam acara memperingati hari anak yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Psikologi (Himpsi) di Lapangan Benteng, kemarin (26/7).//Sazaly/Sumut Pos

MEDAN- Di tengah gencar-gencarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkampanyekan sekolah gratis bagi masyarakat. Justru pernyataan yang dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdiksu), Bachrumsyah cukup mengagetkan. Sebab, dibilangnya tidak ada yang namanya sekolah gratis.

“Sekolah gratis? Mana ada itu! Bahasa sekolah gratis tersebut rancu. Masyarakat telah salah menilai, dan hal inilah yang sering menyebabkan timbulnya banyak komplain dari masyarakat tentang sekolah gratis,” ujar Bachrumsyah, kepada wartawan koran ini, akhir pekan lalu di Medan.
Bachrumsyah mengakui, pihaknya jadi takut dengan persepsi masyarakat itu. Sebab sekolah gratis yang dimaksudkan pemerintah berbeda dengan sekolah gratis yang dipahami masyarakat. “Defenisi sekolah gratis itu enggak jelas. Yang kami pahami, namanya sekolah gratis itu adalah sekolah yang dibiayai pemerintah. Jadi kalau masyarakat berharap semuanya serba gratis, wah…udah gawatlah itu,” katanya.

Adapun yang dibiayai pemerintah, kata Bachrumsyah, dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”Yang dibiayai pemerintah itu tergantung berapa yang dialokasikan pemerintah di APBD dan kemampuan SKPD yang menyalurkannya,” bilangnya.

Untuk Sumut sendiri, praktis pihaknya hanya mendapatkan Rp135 miliar dari Rp722 miliar untuk sektor pendidikan dalam APBD Sumut 2009. Sebanyak Rp722 miliar itu sendiri merupakan 20 persen dari dana APBD 2009 yang mencapai Rp3,6 triliun.

Sementara Rp499 miliar lainnya diperuntukan untuk menunjang sektor lainnya seperti kesehatan, olahraga, infrastruktur, serta sektor lainnya yang menggunakan pendekatan pendidikan. Rp331 miliar lainnya diperuntukan bantuan daerah bawahan (BDB) ke kabupaten/kota.

Bachrumsyah berharap di tahun 2010 mendatang, alokasi anggaran dari APBD Sumut untuk sektor pendidikan bisa bertambah dari Rp135 miliar menjadi Rp285.805.462.529. Ia menyebutkan alokasi dana BOS sebagai sumber dana mereka tahun depan, ditambah upaya mereka untuk mengurangi BDB bagi kabupaten/kota.

Pada kesempatan bertemu dengan wartawan koran ini, Bachrumsyah juga bertekad untuk mengikis habis praktik suap dalam proses penerimaan siswa baru (PSB) yang setiap tahun marak dilakukan sekolah-sekolah favorit. “Kita akan kikis habis, tentunya dengan melibatkan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota, karena mereka yang punya sekolah,” ujarnya.

Ia mengakui praktik suap dalam proses PSB di banyak sekolah selalu terjadi setiap tahun, sementara tarifnya juga terus meningkat. SMA Negeri favorit di Kota Medan, misalnya, bahkan memasang tarif mulai dari Rp5 juta hingga Rp20 juta untuk para orangtua ingin anak-anak mereka diterima di sekolah tersebut.

Untuk mengikis praktik suap tersebut, paling Februari tahun depan Disdik Sumut akan bertemu para Kepala Disdik kabupaten/kota. Pertemuan itu juga akan melibatkan pihak terkait termasuk Dewan Pendidikan dan komite sekolah.(mag-2)

diambil dari Sumut Pos online dan diposting kembali oleh Sumut Merah
11:35 | Tuesday, 28 July 2009

MEDAN- Merasa tak mendapat keadilan di Pemko Pematangsiantar dan DPRD setempat, Senin (27/7), puluhan siswa SMA Negeri (SMAN) 4 Pematangsiantar menggelar aksi unjukrasa di DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Sejumlah siswa kelas 2 dan kelas 3 SMAN 4 menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor dewan yang terletak di Jalan Imam Bonjol itu. Mereka mendatangi kantor dewan mulai pukul 13.00 WIB dengan berpakaian seragam sekolah dan membawa poster kartun bertuliskan berbagai kecaman terhadap pemerintah kota dan DPRD.

Rado Damanik, koordinator dalam aksi itu menegaskan bahwa mereka menolak ruislag (tukar guling) terhadap gedung SMAN 4 dengan alasan apapun.

Menurutnya, ruislag itu merusak pendidikan di Kota Pematangsiantar, dan hanya untuk kepentingan pemko dan pengembang. Rado menambahkan, pemindahan siswa-siswi kelas 1 SMA Negeri 4 ke Jalan Gunung Sibayak, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, adalah sebagai proses awal ruislag.

Orangtua siswa tidak diberitahukan pihak sekolah terkait kepindahan ruang belajar. Makanya, para siswa tidak bersedia belajar di gedung yang tidak jelas statusnya itu.

Hingga pukul 14.00 WIB, tak satupun anggota dewan yang bersedia menerima aksi itu. Namun puluhan pengunjukrasa memilih untuk bertahan di tempat tersebut.

Sebelumnya, saat mereka menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, para siswa dan mahasiswa yang tergabung dalam Perjuangan Sumut untuk Kota Siantar diterima Kadis Pendidikan Sumut, Bachrumsyah.

Bachrum menyesalkan tindakan Pemko Siantar yang terkesan mengabaikan pendidikan anak-anak di Siantar. “Sampai kapan para siswa belajar beralaskan koran. Ini namanya mengabaikan pendidikan di Sumut,” tegasnya. Menurutnya, sesuai PP No 19 tahun 2005, siswa harus belajar dengan tenang dan tertib. “Artinya pemerintah harus menyediakan semua fasilitas. Ini kok malah mempersulit mereka,” tandasnya.(sya/mag-2)

PEMILU 2009 tinggal 3 hari kedepan. Rakyat Indonesia sedang berharap-harap cemas; siapa yang akan menang dan bagaimana nasib kita? Kita semua diliputi kecemasan akan masa depan. Bagaimana tidak? Krisis ekonomi terus merongrong kita, tetapi tak satupun pemimpin politik yang sanggup mengatasinya. Jika nanti yang terpilih masih dari "golongan lama", yakni mereka-mereka yang sudah terbukti gagal memerintah, maka semakin suramlah masa depan seluruh rakyat di negeri ini.


Tapi terlepas dari itu, Pemilu 2009 punya arti penting bagi perjuangan rakyat Indonesia. Selain pemilu 1999-dimana sejumlah aktifis pergerakan maju dalam pemilu dengan menggunakan kendaraan Partai Rakyat Demokratik (PRD), pada pemilu kali ini sejumlah aktifis pergerakan pun berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan label "caleg aktifis kerakyatan" dan berada dibawah bendera Partai Bintang Reformasi (PBR). Sementara itu, beberapa aktifis pergerakan juga maju memperebutkan kursi DPD.

Tantangan Berat

PEMILU 2009 merupakan pemilu dalam era demokrasi liberal yang semakin memapankan diri. Meskipun terkesan liberal atau "bebas", tetapi tidak semua orang dapat berpartisipasi dengan mudah dalam kontestasi ini. Begitu banyak hambatan; administratif, logistik, hingga tekanan politik. Meski demikian, hambatan ini dapat dilalui dengan berbesar hati dan penuh semangat. Ratusan caleg aktifis kerakyatan akhirnya terpasang pada Daftar Caleg Tetap (DCT) pada pemilu 2009, tentunya dengan melalui perjuangan berat.

Setelah terpastikan, para caleg aktifis mulai bergerak di dapil masing-masing. Kembali hambatan merintangi. Dengan duit yang tak pernah lebih dari seratus ribu di kantong, mereka dipaksa mobile dan berkeling ke daerah-daerah yang menjadi basis konstituen. Tak kenal menyerah, semangat juang pun dikobarkan. Dominggus Oktavianus, seorang caleg aktifis di NTT harus berteman dengan kambing dan sapi-sapi ketika menumpangi truk orang lain, supaya bisa menjangkau basis-basis rakyat miskin. Maklum, alat transfortasi umum di wilayah ini masih minim, kalaupun ada, itu perlu mengeluarkan ongkos yang lebih mahal.

Kondisi hampir sama juga dialami oleh caleg kerakyatan lainnya. Kultur politik Indonesia, yang sudah terbiasa dengan politik uang, juga jadi sering masalah. Tidak jarang caleg aktifis dimintai duit, logistik, dan semacamnya. "maaf, kami dari caleg aktifis. Kami tidak punya uang, kami hanya punya program bagi rakyat miskin, dan kami siap berjuang bersama-sama untuk mewujudkannya", demikian Dedi Fauzi menjawab pertanyaan warga.

Ada yang menarik, takkala para caleg aktifis membagi-bagikan selebaran, sticker, ataupun kartunama, tidak sedikit diantara rakyat yang keheranan. "Kok bisa yang bagi kartunama persis dengan wajah di photo kartunama yang dibagikan", demikian bisik-bisik rakyat. Seolah mendapat kesempatan, si caleg aktifis lansung menjelaskan panjang lebar mengenai program dan cita-cita perjuangannya. Banyak rakyat yang tersentuh. Ada pula akhirnya yang menjadi relawan pendukung caleg aktifis kerakyatan.

Secara umum, hambatan utama para aktifis pada medan parlementer adalah sebagai berikut; pertama, terjun pada arena politik seperti parlemen adalah merupakan pengalaman baru. Ini ibarat anak sholeh yang dipaksa hidup pada komunitas preman. Sistem politik di Indonesia, meskipun semakin memapankan corak berpolitik liberal (baca; demokrasi liberal), tetapi ikatan-ikatan politik tradisional (kekerabatan, kesukuan, kedaerahan, dll) masih juga terpakai.

Kedua, Kelesuan politik dan ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik juga tidak kecil. Gejala ini mengarah pada pragmatisme dan tindakan apolitis. Ini merupakan situasi yang terbentuk oleh pelembagaan demokrasi liberal yang perlahan-lahan menghapus partisipasi, juga karena kegagalan pemilu dalam mentransformasi perubahan, terutama kesejahteraan rakyat.

Ketiga, Keterbatasan logistik dan pendanaan. Para caleg aktifis ditantang untuk membuat bentuk-bentuk sosialisasi, bentuk-bentuk kampanye, dan media-media komunikasi yang murah dan bersifat massal.

Beberapa Kemajuan

Berhadapan dengan kesulitan, tentusaja tidak menurunkan semangat dan daya juang para caleg aktifis. Setiap persoalan harus dicarikan solusinya, dan setiap hambatan harus dicarikan jalan untuk melaluinya. Dalam beberapa kasus, para caleg aktifis sudah mendemonstrasikan hal-hal yang baru kepada rakyat, sekaligus memberikan sebuah pendidikan politik.

Di Palembang, caleg aktifis menggunakan media "mengamen" sebagai sarana sosialisasi dan berdiskusi dengan rakyat. Dari bus ke bus, para caleg aktifis menyebarkan selebaran, menyanyikan lagu perjuangan, serta mengajak penumpang berdiskusi mengenai situasi politik, pentingnya perjuangan politik, dan bagaimana rakyat terlibat dalam merubah keadaan.

Di Kendari, para caleg aktifis bahu-membahu dengan warga kampung Bugis, yang sudah puluhan tahun tidak pernah menikmati listrik. Para caleg aktifis tidak menjanjikan listrik, tetapi mengajak rakyat menggelar aksi massa ke kantor PLN wilayah Sultra. Sementara di Bali, para caleg aktifis memimpin para warga miskin kota mendapatkan kompor gratis.

Di Riau, para caleg aktifis bahu membahu dengan para Petani Suluk Bongkal dalam mempertahankan tanahnya dari kerakusan korporasi. Refresi dan penangkapan pun terjadi, tetapi tidak menyurutkan semangat para aktifis untuk berjuang membela para petani. Selain itu, mereka juga terbilang cukup aktif dalam mengadvokasi warga miskin, mengadvokasi pendidikan gratis, bahkan mempertahankan para pedagang pasar Kodim dari penggusuran.

Advokasi, aksi massa, bagi selebaran, merupakan metode utama yang dipergunakan para caleg aktifis. Bagi Benediktus Adu, cara ini efektif untuk menunjukkan kepada rakyat kredibilitas politik kita dan memperlihatkan kebusukan partai-partai borjuis. " Rakyat tidak butuh janji-janji, tapi mereka butuh yang konkret-konkret", ungkap Benediktus Adu.

Selain itu, metode lain yang dipergunakan para caleg aktifis adalah bagaimana mendatangi rakyat dan berdiskusi lansung dengan mereka. Di Medan, para aktifis melakukan aksi long march beratus-ratus kilometer. Di sini, mereka tidak sekedar membagi-bagikan selebaran, tetapi melakukan diskusi-diskusi dengan setiap warga desa yang dilaluinya. Hal serupa juga dilakukan di Temanggung dan Magelang, Jawa Tengah, dimana para caleg aktifis masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke ladang dan persawahan, hingga ke pabrik-pabrik, hanya untuk berdiskusi dengan rakyat.

Sebetulnya, masih begitu banyak metode lain yang dipergunakan caleg aktifis, tetapi pada intinya semua bermuara pada; politik kerakyatan.

Ada beberapa dampak politik dari keterlibatan caleg aktifis; pertama, meskipun tidak seluruhnya, hanya sebagian, tetapi kehadiran caleg aktifis telah memicu kembali gairah rakyat untuk berpolitik. Ketika para caleg aktifis mendatangi rakyat; rakyat menyampaikan sejumlah keluhan dan persoalan, mereka mendiskusikan pemecahan secara bersama-sama, merencanakan aksi menuntut, dan para aktifis terlibat dalam perjuangan dan aksi-aksi tersebut.

Di NTT, rakyat yang sudah hampir patah semangat, akhirnya kembali menemukan gairah politiknya setelah kedatangan para caleg aktifis. Di beberapa daerah, rakyat berpartisipasi menjadi relawan para caleg aktifis.

Kedua, Ketika kerangka politik Indonesia masih diwarnai politik uang, maka para aktifis menciptakan tradisi berpolitik yang baru, yakni diskusi politik, advokasi, aksi massa, dan penyadaran politik. Tradisi berpolitik yang baru ini, meskipun masih sangat kecil, tetapi telah menjadi pembelajaran politik yang penting bagi rakyat.

Ketiga, keterlibatan para caleg aktifis dalam arena pemilu, terutama pada saat kampanye pemilihan, telah memberi kesempatan untuk memperluas jangkauan kepada sektor-sektor rakyat yang selama ini belum tersentuh pengorganisiran. beberapa basis baru berhasil dibangun, dan tidak sedikit jumlah rakyat yang berhasil diwadahi dalam organisasi-organisasi.

Keempat, kampanye pemilu juga telah memberikan ruang bagi para caleg aktifis untuk berproganda secara luas. Berdikari online semakin regular dalam menyajikan berita. Di beberapa kesempatan, para caleg aktifis dapat memamfaatkan media nasional (TV, Koran, radio, media online, dll) maupun lokal, untuk mengkampanyekan program-program perjuangan anti-neoliberalisme. Beberapa wawancara khusus di stasiun TV juga dapat dipergunakan, sesuatu yang belum tentu bisa didapatkan diluar arena pemilu.

Kelima, kita juga aktif dalam mendorong pembentukan persatuan nasional, dengan platform kemandirian bangsa, tentunya dengan mengajak partai-partai dan individu yang segaris dengan platform kita. Persoalan belum berhasil tentu masalah lain. Kita aktif pula dalam memprotes ketidakberesan dan ketidakdemokratisan sistim pemilu itu sendiri; aksi memprotes DPT yang tidak fiktif, dll.

Dalam hal mobilisasi, kemampuan para caleg aktifis juga cukup membanggakan. Mobilisasi terendah adalah ratusan. Dengan massa ratusan, para caleg aktifis menggelar aksi-aksi bagi selebaran, biasanya. Sedangkan di Riau, mereka sanggup memobilisasi puluhan ribu orang. Tentu, ini memperlihatkan nilai kuantitatif dan kualitatif. Dengan jumlah mobilisasi ini, berarti ada capaian dalam perluasan struktur. Sedangkan secara kualitatif, hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran massa untuk berpartisipasi secara sadar dan sukarela, tanpa berharap imbalan material. Sangat berbeda dengan partai-partai besar yang mengandalkan politik uang.

Kerisauan Yang Berbeda

Sejak awal, kami mengatakan bahwa arena pemilu hanya merupakan tambahan (atau perluasan) dari wilayah perjuangan sosial. Apa yang dipraktekkan pada wilayah elektoral, sepenuhnya tetap mengabdi kepada tujuan-tujuan gerakan. Tidak ada yang lain. Dari situ, kita berharap banyak bahwa praktik-praktik mengola kesempatan elektoral dapat memberikan keuntungan bagi perjuangan di masa mendatang. Apalagi jika para aktifis dapat mengakumulasi suara yang signifikan dan memperoleh beberapa kursi.

Tentunya, jika beberapa caleg aktifis berhasil memperoleh kursi, hal ini akan semakin menambah jangkaun para aktifis pergerakan dalam memperluas jangkauan perubahan; seorang caleg yang terpilih di parlemen dapat menggunakan posisinya, tentu dalam derajat tertentu, untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan rakyat. selain itu, ini menghadirkan ruang untuk "pengeras suara" bagi persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.

Perburuan kursi bukanlah tujuan utama. Maka sejak awal, kita memfokuskan pekerjaan politik kita pada bagaimana memanfaatkan arena pemilihan untuk mengkampanyekan program, memperluas struktur dan pendirian organisasi-organisasi rakyat, pendidikan politik, dan dan lain sebagainya. bagi kita, perolehan kursi merupakan hasil (result) dari kerja politik selama ini.

Ini pula yang membedakan rasa cemas caleg aktifis dan non-aktifis. Jadinya, keresahan caleg aktifis terletak pada sejauh mana kerja politik di tingkatan massa menentukan perolehan suara, sedangkan calon non-aktifis khawatir tidak terpilih (tidak mendapatkan kursi) padahal sudah mengeluarkan dana dan biaya politik yang terlalu besar.

Ulasan ini diambil dari Website Berdikari Online : http://papernas.org/berdikari/content/view/227/1/

Dear sobat,.
Aku menyapamu dengan kegenitan
Saat ini aku lebih suka berhari di mall
Menikmati ratusan baju dan celana pengunjung
Aku menjilatinya dengan kehausan imaji

Tolong jangan mengejekku
Aku tak layak mendapat predikat anak gaul
Aku hanya penikmat
Sungguh asyik menikmati lenggak-lenggok tubuh

Apa kau sedang tertawa geli
Atau sedang mencaci maki
Terserah padamu kawan
Kau sendiri akan tahu nikmatnya kesemuan

Disini banyak kesakralan
Disini banyak harapan dan impian
Disini banyak doa-doa
Yang terlantun dengan nada genit
Kau tak perlu banyak-banyak berikhtiar
Ikuti saja aku
Kita beribadah bersama disini

Baiklah kawan
Aku sudahi suratku ini
Dengan kalimat pendek
“Selamat beribadah”

Medan, 27 Desember 2007
Randy S.

+ Brengsek kau…

- Hei…Kenapa memaki..?

+ Diamlah kau, sialan.!

- Ada apa denganmu..?

+ Bukan urusanmu..!

- Aku sungguh tak paham

+ Tak perlu paham, idiot.!

= Nikmati saja keributan ini.!

Siantar, 23 April 2007

Randy S.

Kata orang-orang kau hilang
Aku bilang mereka keliru
Aku selalu menjumpaimu
Kau selalu ingin menjadi peluru

Kata orang-orang kau sirna
Aku bilang mereka salah
Setiap demonstrasi
Aku selalu mendengar teriakmu
“Hanya ada satu kata: LAWAN..!”

Kata orang-orang kau mati
Aku bilang mereka buta dan tuli
Karena tak ada kata mati
Buat puisi

Medan, 7 Maret 2007

Randy S.

Karya : Inu (Anggota SENJA)

Siapa yang produksi acara ini?
Dan bodohnya lagi
ada stasiun tv yang mau tanyangi
hmm
ini kejamnya idustri kapitalisme
kemiskinan jadi dagangan
tak tahan hati ini perih
perih sekali
aku lihat
seorang kakek jompo menangis,
mencium tangan sipemberi uang kaget,
mengucap terimakasih tiada henti
bagai tuhan siempunya uang
dan sesi ini yang sepertinya dijual
iklan-iklan banyak
air mata penonton bercucuran
Hah…….
Ini ekploitasi kemiskinan
Tidak layak
Dipertontonkan
Kapitalisme berlindung dalam acara ini
Beramal pada simiskin,
berjiwa sosial,
seolah baik mereka terlihat dimata
Assuh…
Agama bilang itu ria
Ria itu sifat setan
Syetan itu jahat
Musuh ulama dan pemuka agama
Musuh rakyat juga
Tapi pemuka agamanya tak tangap
Rakyatnya gimana?
Iya…. Rakyat harus usir syetan itu
Syetan kapitalis itu
Aku juga miskin kawan
Aku juga butuh uang
Lihat kemiskinan kita
Partai-partai jual rakyat miskin
Pejabat-permeritah juga mengatasnamakan rakyat miskin
Kaum kapitalis dagangkan kemiskinan kita
Kita orang miskin laku sebenarnya
Kenapa kawan?
Kenapa kita ngak bersatu
Untuk ramai-ramai lawan mereka yang terus-menerus menjual kemiskinan kita
Mengeksploitasi kemiskinan kita
Untuk simpati untuk komoditi
Kawanku semiskin denganku
Binasakan mereka
ratakan dengan tanah
ehm…
tu kan aku jadi marah..

Senayan, 14 Juli 09
SENJA (SENIMAN JALANAN JAKARTA)

D-Day 6 Juni 1944 : Puncak Pertempuran Perang Dunia II


D-Day adalah cerita epik manusia pada suatu momen yang paling menyita tenaga fisik, mental, dan pikiran dalam hidup mereka, ketika kengerian dan ketakutan, keruwetan dan kerumitan, serta kemenangan dan kejayaan kehidupan Tergolek dengan nyata. Sejarawan ternama Stephen E. Ambrose melukiskan Wajah-Wajah keberanian dan heroisme, ketakutan, dan keteguhan tekad - apa yang disebut Eisenhower dengan Kemarahan/kegeraman Arus Demokrasi yang sedang bergerak/tumbuh- yang membentuk kejayaan tentara sukarela yang diremehkan oleh Hitler. Ambrose, yang mengadakan lebih dari 1.400 hasil wawancara dengan Veteran Amerika, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jerman mengungkapkan bagaimana rencana-rencana awal untuk melakukan invasi harus ditinggalkan, dan bagaimana para tamtama dan para perwira junior bertindak dengan inisiatif sendiri ketika mereka sadar bahwa apa yang mereka (para petinggi militer) katakan ternyata sama sekali tidak seperti apa yang akan terjadi.


Pengarang : Stephen E. Ambrose

Harga : Rp. 150,000

Penerbit : Buku Obor
ISBN : 978-979-461-722-9
Dimensi Buku : 16 x 24 x 4 cm
Cetak Isi : Black/White
Cover Buku : Soft Cover
Jenis Kertas : HVS
Tahun Terbit : 2009