diambil dari Sumut Pos Online dan diposting kembali oleh Sumut Merah

11:08 | Thursday, 6 August 2009
Rapat: Ketua DPRD Deli Serdang Wagirin Arman (paling kiri) memimpin rapat koordinasi dengan panitia pengadaan tanah dan warga, kemarin (5/8).//Batara/sumut pos
Warga Protes Panitia Pengadaan Tanah

LUBUKPAKAM-Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk akses jalan tol penunjang Bandara Kuala Namu dinilai warga Desa Telaga Sari, Kecamatan Batangkuis, tidak transparan dalam menetapkan harga ganti rugi lahan.

Hal itu, terungkap ketika digelar Rapat Kordinasi (Rakor) yang digelar di ruang Komisi A, DPRD Deli Serdang, antara P2T dengan warga Desa Telaga Sari, Rabu (5/8).
Rapat tersebut sempat memanas dan nyaris terjadi kericuhan. Untungnya, Ketua DPRD Deli Serdang, Wagirin Arman yang memimpin rapat tersebut langsung menskor jalannya sidang. Dia menyarankan agar warga membuat tuntutan secara tertulis kepada DPRD. Kemudian, surat tersebut akan disampaikan kepada Pemkab Deli Serdang.

Kemarahan warga Desa Telaga Sari, bermula dari pernyataan Hidir Sudirman dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan perwakilan P2T. Hidir mengatakan, penetapan harga ganti rugi untuk Desa Telaga Sari melalui perhitungan tim peneliti sehingga didapatkan harga Rp300 ribu per meter bukan Rp315 ribu. Kemudian untuk Desa Bukit Bedimbar sebesar Rp400 ribu per meter. Tetapi, pernyataan Hidir langsung diprotes warga dengan sorakan. Pernyatan Hidir itu langsung dibantah Kepala Desa Telaga Sari yang ikut serta dalam rapat tersebut. “Tidak benar ada pengumuman, saya kepala desa di sana,” bilang Supranoto.

Menurut warga, pada September 2008 saat terjadi pengukuran lahan, warga akan mendapat ganti rugi Rp315 ribu per meter, yang pembayarannya dijanjikan Oktober 2008 lalu. Namun, janji tersebut meleset. Pembayaran dilakukan Juli 2009. (btr)