Oleh : Agus Jabo Priyono*

Indonesia adalah bangsa yang besar (luas teritorinya, banyak tenaga produktifnya, kaya sumber daya alamnya) yang mestinya sejajar dengan bangsa besar lainnya seperti China, India, Rusia dan Amerika. Kediktatoran jatuh! Reformasi menggelora di seluruh negeri dengan harapan akan adanya perubahan sistem politik dan ekonomi yang berorientasi kebangsaan serta kerakyatan dengan mengoreksi total kesalahan sistem ekonomi dan politik lama. Harapan ini sampai kini masih jauh panggang dari api. Reformasi dimaknai sebatas: bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sebetulnya merupakan problem klas atas dan tidak menyentuh apa yang menjadi persoalan serta kebutuhan rakyat.

Rakyat menghendaki adanya haluan ekonomi baru yang pro rakyat dengan membangun ekonomi nasional yang kuat dan mandiri di bawah syarat-syarat kemandirian di bidang moneter untuk membangun ekonomi nasional yang bisa menampung tenaga produktif di dalam negeri serta menghasilkan produksi yang bisa dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat di dalam negeri. Dengan kekayaan alam yang melimpah, tentu dimungkinkan adanya kemandirian dalam industri dasar seperti baja dan lain-lain serta kemandirian di bidang energi.

Akan tetapi jelas terlihat: program yang dilakukan oleh Negara bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki rakyat. Kita tidak menutup upaya Pemerintah memberantas korupsi, mengadili pelanggar HAM dan membangun demokrasi politik dan lain-lain. Hanya saja kalau goal-nya untuk membangun sistem ekonomi kapitalistik yang effisien dan bersih dengan target liberalisasi ekonomi, tentu saja rakyat tetap akan dirugikan dan akan kembali menjadi kuli bagi negerinya sendiri di bawah penjajahan modal.

Lowongan pekerjaan sangat terbatas. Pengangguran menumpuk seperti sampah. Harga kebutuhan pokok sangat mahal. Kemiskinan makin meluas. Ada apa dengan 10 tahun reformasi ini?

Sadar tidak sadar, bangsa kita telah masuk ke dalam ekonomi liberal yang hanya mengandalkan pasar. Karena itu tampak wajar: meski kita penghasil gas tapi pupuk tetap mahal dan harga gas untuk rumah tangga naik terus. Sebagai penghasil batubara, tapi batubara di dalam negeri justru kekurangan. Sebagai penghasil minyak, harga minyak tetap naik terus. Sebagai Negara yang kaya pangan baik di sektor pertanian maupun perikanan, tetapi gizi rakyat masih sangat rendah.

Semua demi pasar. Pemilu 2004 yang menghasilkan anggota DPR yang terhormat telah sukses menyelesaikan tugasnya dengan mengesahkannya UU Liberalisasi di semua sektor yang bertentangan dengan semangat Proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 terutama pasal 33. Inilah akar persoalan bangsa kita sekarang ini.

Ada empat problem mendasar yang harus diselesaikan jika kita akan kembali menjadi satu bangsa yang besar: yang membangun bangsanya berdasarkan referensi sejarah bangsa kita sendiri yang tentunya berbeda secara ekonomi politik dan budaya dengan bangsa lain dan tidak begitu saja mengcopy paste sistem Negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa ataupun Negara manapun juga.

Problem pertama adalah problem kesejahteraan rakyat yang diakibatkan oleh problem kedua yaitu masalah kedaulatan politik dan ekonomi sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri. Hal ini disebabkan oleh problem ketiga, yaitu problem konstitusional di mana produk UU yang dihasilkan oleh DPR hasil pemilu tahun 2004 telah meliberalkan semua sektor ekonomi dan energi yang menjadi landasan untuk membangun ekonomi nasional. Akhirnya terjadilah problem ke empat yaitu Problem Kepemimpinan Nasional yang kuat, mandiri, memahami persoalan yang dihadapi rakyat serta mampu memberikan jalan keluar melalui program jangka panjang sesuai dengan potensi sumber produksi di dalam negeri yang didukung oleh tenaga produktif yang sangat melimpah.

Kepemimpinan nasional tidak membutuhkan Superman akan tetapi superteam yang kuat di bidangnya. Makanya jika ingin memberikan harapan dan gairah kepada rakyat untuk mencintai bangsanya, percaya dengan alat politik perjuangannya dan percaya kepada Pimpinan Nasionalnya, mau tidak mau Pemilu 2009 harus menghasilkan Pemerintahan Koalisi Nasional dengan Program Kemandirian Bangsa dari unsur Partai politik yang memiliki Platform Program yang sama: mengabdi kepada kepentingan ekonomi, politik dan membangun identitas budaya bangsa sendiri yang gandrung kebersamaan atau gotong royong.

Dengan demikian para Pimpinan Partai paling tidak mulai sekarang sudah merumuskan konsep baru ekonomi nasional dengan alat persatuan yang sejati dalam makna untuk kepentingan bangsa, agar terbangun pemerintahan yang kuat, mandiri, demokratis, kerakyatan, modern, maju, dan memiliki solidaritas internasional yang kuat.

Unsur Persatuan Nasional yang akan menjadi Superteam yang tangguh tentunya harus sesuai dengan akar sejarah spektrum politik bangsa kita, yaitu Unsur Nasionalis, Unsur Agama dan Unsur yang gandrung dengan gotong royong untuk membangun masa depan bangsa yang kita cintai ini. Itulah Superteam. Itulah Pemerintahan koalisi nasional untuk kemandirian bangsa. Itulah Masyarakat NASAGOR (Nasionalisme, Agama dan Gotong Royong) yang harus dihasilkan oleh Pemilu 2009.

Daripada mengobral iklan di Media, lebih baik kita menyeleksi konsep program kebangsaan serta kepemimpinan yang kuat untuk bangsa seperti metode Konvensi yang akan dilakukan dan digagas oleh beberapa Partai Peserta Pemilu 2009. Partai Bintang Reformasi (PBR) misalnya. Dengan demikian rakyat kembali bergairah karena memiliki harapan baru dengan haluan ekonomi baru dan konsep Pemerintahan Baru. Pun rakyat dapat menepuk dada bahwa kita adalah anak Indonesia yang bangga dengan bangsanya.

*Agus Jabo Priyono, Ketua Umum DPP Papernas