Rabu, 15 Juni 2009 | 14.07 WIB

BERDIKARI ONLINE, Siantar : Entah apa yang berada di benak Pemerintah Kota Siantar saat ini. Walikota bukannya memperbanyak sekolah dan fasilitas pendidikan, tapi malah menggusurnya. Malahan, menurut dugaan, proses ruislag ini dimaksudkan untuk memberi jalan kepada swasta membangun pusat perbelanjaan dan hotel mewah di tempat itu.

Bukan hanya Walikota yang melakukan tindakan tidak terpuji, pihak kepolisian Siantar juga melakukan hal serupa. Polisi dengan brutal menangkapi dan memukuli siswa yang mempertahankan sekolahnya beberapa hari yang lalu (14/07).

Kemarin, selasa (14/07) aksi ratusan orang murid, guru, komite sekolah, dan para aktifis mahasiswa melakukan aksi massa menentang rencana ruislag ini. Polisi membubarkan aksi ini secara brutal, dan menangkap 6 orang peserta aksi ini.

Kebrutalan polisi, yang mungkin tidak cukup terdidik kepalanya oleh sekolah, akhirnya mendapat perlawanan sengit. Para murid, orang tua, guru, dan sejumlah aktifis akhirnya mendatangi Mapolresta Siantar, untuk menuntut pembebasan kawan-kawan mereka yang tertangkap.

Hari ini, rabu (15/07), ratusan orang kembali menggelar aksinya tepat di depan sekolah. Di tempat ini, polisi memasang barikade panjang untuk menghadang murid, orang tua, guru, masyarakat dan aktifis yang hendak memasuki halaman sekolah. Massa berasal dari Aliansi Peduli SMAN 4 Siantar, yang terdiri dari para murid SMAN 4, para guru dan orang tua, alumni SMAN 4, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), LEPASKAN, GAPEK, HIMAPSI, JTR, Poros Kota, dan lain-lain.

Menurut Davidson Silalahi, ketua LMND Siantar, upaya Walikota melakukan tukar guling terhadap SMAN 4, dimana SD 122350 juga ikut di dalamnya, bertujuan memberi kesempatan kepada investor membangun pusat perbelanjaan dan perhotelan. Jadi, nantinya, bangunan sekolah ini akan digantikan oleh pusat perbelanjaan dan hotel mewah. “Walikota lebih memilih berkolusi dengan investor, daripada memperhatikan masalah pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Davidson, proses ruislag ini berpotensi merugikan negara, karena nilai bangunan yang diajukan Walikota kepada pihak investor sangat murah. Hal ini, menurutnya, memperkuat dugaan adanya kolusi dibalik proses ruislag ini. “jika proses ruislag ini berjalan, maka negara akan rugi 33 milyar,” ungkapnya.

Kebijakan ini, kata dia, membuktikan bahwa Walikota Siantar memang anti terhadap kemajuan pendidikan rakyat. Selain itu, bagi Davidson, ini merupakan ekspresi dari sistem neoliberalisme, dimana pemerintah lebih mengutamakan kepentingan swasta daripada kepentingan umum.

Menurut rencana, para murid, orang tua, guru, dan masyarakat akan terus melakukan perlawanan. Mereka akan menggelar aksi lanjutan, hingga pemerintah daerah mau membatalkan rencana menggusur sekolah ini. Selain itu, mereka juga menganjurkan seluruh pemerhati pendidikan dan rakyat Indonesia untuk bersolidaritas dan menghentikan rencana Walikota Siantar ini.

ULFA ILYAS