Dari 12 Juta Penduduk Sumut, 50 Persen Tergolong Rakyat Miskin

Posted on 03 June 2007 by NiasPost

Satu riset independen yang meliputi unsur mitra kerja ILO-PBB, serikat buruh dan beberapa serikat buruh dari negara lain di luar negeri, dalam satu resume resminya memprediksikan jumlah rakyat miskin di Propinsi Sumatera Utara saat ini ternyata mencapai 50 persen dari total 12.643.494 jiwa penduduk daerah ini.

Chief Advisor Tim Riset Tenaga Kerja Indonesia Edward Pakpahan dari Kordinatorat Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumut menyebutkan, sistem dan dasar penetapan ukuran sebagai parameter atau kriteria rakyat miskin di Indonesia hingga kini masih ‘simpang siur’ antara pola yang ditetapkan pemerintah, masyarakat (khusus dari kalangan pekerja), maupun badan khusus yang menangani perburuhan (international labour organization-ILO) di PBB.

“Bagi pemerintah, khususnya melalui instansi Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah rakyat atau penduduk miskin di Sumut hanya dua juta lebih atau 15,66 persen. Tapi oleh pemerintah daerah pula, angka itu langsung melonjak hampir 4,5 juta (tepatnya 4.403.729 jiwa) atau berkisar 30 persen hingga 35 persen ketika paket bantuan langsung tunai (BLT) dari dana kompensasi BBM diluncurkan. Lalu, bagi masyarakat yang terhimpun dalam berbagai komunitas menyebutkan tingkat kemiskinan itu mencapai sepertiga (35 persen – 40 persen). Sedangkan bagi serikat buruh berdasarkan parameter internasioal dari ILO PBB, jumlah rakyat miskin di Sumut ini bisa-bisa mencapai 50 persen,” ungkap Edward Pakpahan kepada pers di Parapat, Kamis malam (31/5) kemarin.

Dia mengutarakan hal itu pada diskusi akhir panitia menjelang Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Buruh Propinsi Sumut, yang berlangsung 1 – 2 Juni. Rakerda tersebut menetapkan tiga topik bahasan utama di luar sejumlah topik internal. Ke-3 topik yang akan dijadikan agenda rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun daerah (Sumut) itu adalah masalah perkembangan dan penanggulangan rakyat miskin yang dikaitkan dengan upaya penggalangan investasi untuk mengurangi angka pengangguran plus peningkatan taraf kesejahteraan rakyat, penyusunan term of references (TOR) program nasionalisasi perusahaan publik seperti PTPN-PTPN menjadi bagian dari milik rakyat atau buruh sebagai bagian perwujudan negara sejahtera (Welfare State), dan pemantapan dukungan partai terhadap gerakan perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli melalui tindak monitoring aktif terhadap para pihak pengambil keputusan di tingkat Pusat (DPR RI, Mendagri) dll.

Khusus soal kemiskinan yang hingga kini masih mengalami sistem parameter yang berbeda jauh antarpihak. Edward Pakpahan bersama Ketua DPD Partai Buruh Propinsi Sumut Harman Manurung dan disaksikan pemerhati sosial-politik Irjen Pol (Purn) Drs Darwan Siregar MSc, pihaknya tengah mengupayakan standar baku untuk penetapan status rakyat miskin agar memperoleh solusi baku pula dalam setiap penanggulangannya secara reguer.

“Standar baku dari ILO-PBB misalnya, rakyat disebut bila pendidikan minimal (tammat SMA sederajat) anggota keluarga belum tercapai, konsumsi gizi masih dibawah 2000 kalori, belum punya rumah layak huni dsb. Sedang di Indonesia, belum semua standar itu dipakai,” ujar mereka sembari menambahkan banyak negara telah mengikuti standar yang ditetapkan PBB.
Mereka menambahkan, satu-satunya solusi menanggulangi kemiskinan di Indonesia saat ini adalah membuka lapangan kerja baru dengan menjaring investasi lokal maupun asing. Sehingga, anak-anak para penduduk bisa memperoleh pendidikan minimal (tammat SMA). Kalau tidak, tegasnya, jumlah 129,6 juta jiwa (66,3 persen) angka kemiskinan secara nasional dari jumlah penduduk (data ILO), justru akan terus bertambah. Apalagi, ujar Darwan Siregar, rakyat miskin di Indonesia saat ini tidak lagi dari kalangan buruh, nelayan, petani, dll, melainkan juga dari kalangan guru, pegawai negeri dll.

Sumber: SIB