diambil dari Sumut Pos online dan diposting kembali oleh Sumut Merah
10:51 | Monday, 27 July 2009
BACA: Anak-anak membaca buku dalam acara memperingati hari anak yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Psikologi (Himpsi) di Lapangan Benteng, kemarin (26/7).//Sazaly/Sumut Pos

MEDAN- Di tengah gencar-gencarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkampanyekan sekolah gratis bagi masyarakat. Justru pernyataan yang dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdiksu), Bachrumsyah cukup mengagetkan. Sebab, dibilangnya tidak ada yang namanya sekolah gratis.

“Sekolah gratis? Mana ada itu! Bahasa sekolah gratis tersebut rancu. Masyarakat telah salah menilai, dan hal inilah yang sering menyebabkan timbulnya banyak komplain dari masyarakat tentang sekolah gratis,” ujar Bachrumsyah, kepada wartawan koran ini, akhir pekan lalu di Medan.
Bachrumsyah mengakui, pihaknya jadi takut dengan persepsi masyarakat itu. Sebab sekolah gratis yang dimaksudkan pemerintah berbeda dengan sekolah gratis yang dipahami masyarakat. “Defenisi sekolah gratis itu enggak jelas. Yang kami pahami, namanya sekolah gratis itu adalah sekolah yang dibiayai pemerintah. Jadi kalau masyarakat berharap semuanya serba gratis, wah…udah gawatlah itu,” katanya.

Adapun yang dibiayai pemerintah, kata Bachrumsyah, dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”Yang dibiayai pemerintah itu tergantung berapa yang dialokasikan pemerintah di APBD dan kemampuan SKPD yang menyalurkannya,” bilangnya.

Untuk Sumut sendiri, praktis pihaknya hanya mendapatkan Rp135 miliar dari Rp722 miliar untuk sektor pendidikan dalam APBD Sumut 2009. Sebanyak Rp722 miliar itu sendiri merupakan 20 persen dari dana APBD 2009 yang mencapai Rp3,6 triliun.

Sementara Rp499 miliar lainnya diperuntukan untuk menunjang sektor lainnya seperti kesehatan, olahraga, infrastruktur, serta sektor lainnya yang menggunakan pendekatan pendidikan. Rp331 miliar lainnya diperuntukan bantuan daerah bawahan (BDB) ke kabupaten/kota.

Bachrumsyah berharap di tahun 2010 mendatang, alokasi anggaran dari APBD Sumut untuk sektor pendidikan bisa bertambah dari Rp135 miliar menjadi Rp285.805.462.529. Ia menyebutkan alokasi dana BOS sebagai sumber dana mereka tahun depan, ditambah upaya mereka untuk mengurangi BDB bagi kabupaten/kota.

Pada kesempatan bertemu dengan wartawan koran ini, Bachrumsyah juga bertekad untuk mengikis habis praktik suap dalam proses penerimaan siswa baru (PSB) yang setiap tahun marak dilakukan sekolah-sekolah favorit. “Kita akan kikis habis, tentunya dengan melibatkan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota, karena mereka yang punya sekolah,” ujarnya.

Ia mengakui praktik suap dalam proses PSB di banyak sekolah selalu terjadi setiap tahun, sementara tarifnya juga terus meningkat. SMA Negeri favorit di Kota Medan, misalnya, bahkan memasang tarif mulai dari Rp5 juta hingga Rp20 juta untuk para orangtua ingin anak-anak mereka diterima di sekolah tersebut.

Untuk mengikis praktik suap tersebut, paling Februari tahun depan Disdik Sumut akan bertemu para Kepala Disdik kabupaten/kota. Pertemuan itu juga akan melibatkan pihak terkait termasuk Dewan Pendidikan dan komite sekolah.(mag-2)