Written by Ledi
Tuesday, 28 July 2009 10:22

Dua pekan tahun ajaran baru dilalui siswa SMA Negari 4 Pematangsiantar dengan perasaan tidak menentu.

Tuntutan pembatalan ruislag sekolah tidak ditanggapi walikota, eh mobiler sekolah malah sudah dipindah ke gedung baru yang mereka tolak. Akibatnya, para siswa terlantar dan belajar di atas tikar yang dibentang di halaman sekolah.

Belajar dengan membentang tikar tidak hanya dilakukan siswa SMA 4, namun dilakoni juga oleh siswa SD Negeri 122350 yang juga turut menjadi korban ruislag.

"Padahal mobiler tidak semuanya milik pemerintah, sebagian pengadaannya dibeli para orangtua siswa," ujar Luhut Pardede, Komite SMAN 4 Pematang Siantar.

Merasa tidak ditanggapi, perwakilan siswa, orangtua siswa dan guru yang menolak ruislag, Senin (27/7) kemarin, mendatangi DPRD Sumut. Mereka minta dewan dan Gubsu turun tangan.

Para siswa, guru dan orangtua ini tergabung dalam 17 elemen Perjuangan Sumut untuk Kota Siantar (Parasut). Dalam aksinya di gedung DPRD Sumut mendesak mobiler yang dipindahkan tersebut dikembalikan ke tempat semula.

Luhut Pardede menambahkan, jika persoalan ini tidak selesai, bukan tidak mungkin ruislag sekolah ini akan mereka bawa ke Jakarta, kalau perlu dibawa ke lembaga internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). "

Jangan masalah ini dipolitisir dengan alasan otonomi daerah,"tukasnya.

Massa SMA Negeri 4 Pematangsiantar diterima Komisi A Edison Sianturi, A Hakim Siagian, dan Ketua Komisi E, Budiman Nadapdap serta Wakil Ketua DPRD Sumut, Japorman Saragih.

Ketua Komisi D DPRD Budiman Nadadapdap Pemko Pematangsiantar telah melanggar PP 19 tentang standar pelayanan pendidikan. "Kita akan mengundang Walikota Pematangsiantar, Kadis Pendidikan dan Gubsu,"kata Budiman.


Massa juga mendesak Gubsu Syamsul Arifin mengintruksikan Pemko Siantar untuk mengembalikan mobiler atau alat-alat perlengkapan belajar saat ini yang masih dikuasai pihak Pemko Siantar.

Ketua OSIS SMU Negeri 4 Siantar, Robby dalam orasinya meminta Gubsu segera mengintruksikan Pemko Siantar untuk mengembalikan mobiler sekolah, karena mobiler tersebut tidak sepnuhnya milik Pemko Siantar, melainkan sebelumnya juga orang tua siswa ikut dibebankan dalam penyedaian mobiler tersebut.

"Kami minta mobiler itu dikembalikan, karena mobiler itu tidak semuanya milik Pemko," teriaknya.

Dari gedung dewan, massa bergerak ke kantor Gubsu dan meminta Gubsu membongkar pagar seng di lokasi SMU Negeri 4, mendesak agar proses belajar mengajar tetap berada di gedung lama, menghentikan segala intimidasi kepada siswa maupaun guru. Meminta agar tim invenstigasi yang dibentuk Pemprovsu bertindak objektif, dan netral, serta meminta Gubsu mengembalikan jabatan kepala sekolah SMU Negeri 4 dan 9 guru yang dimutasikan tanpa alasan jelas.

Kadis Pendidikan Sumut, Bahrumsyah didampingi Asisten I Hasiholan Silaen yang menemui massa di pintu gerbang kantor Gubsu, mengatakan Pemprovsu tidak berkewangan dalam penyelesaian ruislag, karena hal itu wewenang daerah otonom. Namun untuk mengembalikan proses belajar-mengajar, pihaknya telah menyurati Pemko Pematangsiantar. "Siswa jangan dirugikan. Karena itu proses belajar mengajar harus terlaksana sampai kasus ruislag mempunyai kekuatan hukum," ujar Bahrumsyah.

LEDI -CANDRA-SWISMA | GLOBAL | MEDAN